2 research outputs found
PROBLEMATIKA PEMBERITAHUAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA (STUDI SOSIO LEGAL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT)
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT)
Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 telah menegaskan bahwa
setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke
Kantor Pendaftaran Fidusia, demikian pula apabila jaminan fidusia hapus
atau berakhir karena pelunasan oleh Pemberi Fidusia (Debitur) maka
Penerima Fidusia (Kreditur) wajib memberitahukan secara tertulis
hapusnya jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun dalam
praktik, kewajiban untuk memberitahukan hapusnya jaminan fidusia
tersebut ternyata belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal mana
akan berakibat hukum terhadap status benda yang menjadi objek jaminan
fidusia . Demikian permasalahan dalam penulisan tesis ini dengan judul
“Problematika Pemberitahuan Hapusnya Jaminan Fidusia (Studi Sosio
Legal Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia di Pontianak Kalimantan Barat)”. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui pelaksanaan kewajiban Penerima Fidusia memberitahukan
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia
milik Pemberi Fidusia yang pinjaman hutangnya (perjanjian pokok) telah
dibayar lunas dan status benda Jaminan Fidusia milik Pemberi Fidusia
yang tidak dilakukan penghapusan/pencoretan oleh Kantor Pendaftaran
Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
empiris/sosio legal, yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan
terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian
terhadap data primer di lapangan atau terhadap kenyataan yang ada
dalam masyarakat. Implementasinya bertujuan untuk mendeskripsikan
suatu kegiatan atau peristiwa dalam praktik, kemudian seluruh data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
dan
praktik
pelaksanaannya, dikaitkan dengan teori-teori hukum. Berdasarkan hasil
penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada,
bahwa kewajiban Penerima Fidusia memberitahukan secara tertulis
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia
ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya atau sebagaimana mestinya,
sedangkan untuk status benda jaminan fidusia milik Pemberi Fidusia yang
tidak dilakukan penghapusan/pencoretan oleh Kantor Pendaftaran
Fidusia, ternyata tidak berakibat hukum apapun, hanya berdampak
administratif bagi Kantor Pendaftaran Fidusia
Endovascular Treatment of Intracranial Aneurysms: Diversity in Treatment Techniques of Varying Anatomical Presentations
We discuss and illustrate various endovascular treatment options for intracranial aneurysms, to reflect common technique used in endovascular treatment of brain aneurysm. We select five cases of various aneurysm types to show assortments of endovascular treatment (EVT) are performed. Selective catheterization of the intracranial aneurysms and endovascular treatments are technically feasible, offering a viable alternative to the surgical approach. We discuss the radiographic features, clinical presentation, and strategies of endovascular treatment of intracranial aneurysms. Key words: endovascular treatment, intracranial aneurysm, intracranial stent, balloon assisted