Pengaruh Kualitas Layanan SAMSAT On The Spot Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi pada Pengguna Layanan SAMSAT On The Spot di Wilayah Malang Utara Kabupaten Malang)

Layanan SAMSAT On The Spot (SOS) merupakan salah satu layanan unggulan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan layanan jemput bola dengan sasaran utama adalah perusahaan besar, lembaga/instansi pemerintah, serta perguruan tinggi di wilayah Malang Utara dan Batu Kota. Dengan adanya pelayanan “SAMSAT on The Spot” ini, dinilai menjadi layanan yang unik dan kreatif yang dapat merubah paradigma atau pandangan masyarakat bahwa pelayanan publik tidak harus diberikan di kantor pemberi layanan, tetapi petugas pemberi layanan yang mendatangi lokasi wajib pajak pada waktu dan lokasi yang sudah ditentukan dan disepakati bersama dengan mitra kerja. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah layanan SAMSAT On The Spot yang mempunyai tagline “Solusi Orang Sibuk” ini memilki kualitas layanan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan masyarakat. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linear sederhana. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang diambil dari pengguna layanan SAMSAT On The Spot di Wilayah Malang Utara. Data yang diperoleh adalah data primer yang merupakan hasil dari jawaban responden atas kuisoner yang telah disebarkan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil R Square ditemukan bahwa pengaruh kualitas layanan SAMSAT On The Spot terhadap kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebesar 0,504 atau 50,4 %. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan masyarakat dengan interval koefisien 0,40 – 0,599 yang masuk dalam kategori sedang. Sedangkan sisannya 0.496 atau 49,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini

Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Studi pada Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri)

Implementasi kebijakan publik menjadi tahapan terpenting yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada kehidupan masyarakat. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) bahwa implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Indiahono (2009:143) juga menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kebijakan prioritas Dana Desa tahun 2020 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang terdiri dari kegiatan relawan desa lawan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan prioritas Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana kebijakan yakni Pemerintah Desa Puhjarak dan sasaran kebijakan yakni masyarakat Desa Puhjarak. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data model Creswell dan metode keabsahan data menurut Sugiyono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Puhjarak pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa telah dilaksanakan sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 19 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, namun masih terdapat hambatan. (2) Hambatan implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 terbagi menjadi dua yakni hambatan internal dan eksternal organisasi. Hambatan internal terdiri dari pengelolaan pada Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat Desa yang mendadak, kurang aktifnya relawan desa, dan terbatasnya Dana Desa untuk PKTD. Hambatan eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Covid-19, data KPM BLT-DD belum pasti, dan kurangnya sinkronisasi dan pendampingan PKTD

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Tahun Anggaran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur

Participation is one of Good Governance characteristic and such a good attitude of the governance. One type of people participation is arranging Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). As same as like people of Sumerta Kaja village at Kecamatan Denpasar Timur, have their whole power to manage their consideration that village goverment given to them. With that condition, the main purpose of this study is to know how far is people participation on making Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) who done by the village government of Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur. The people's participation will proof the people consideration of improving the participation to build the village together and also people of Sumerta Kaja know the program which implemented by their government by the arranging the APBDes. This study used qualitative descriptive method, to get the data; researcher observed by himself the phenomenon in the field and interviewed the people that have correlation with this partnership of making APBDes. The conclusions that got on this study are first the people participation is just on planning and suggestion, second their participation is totally seen when building character of village consideration where the consideration that they receive is totally their whole power to manage it

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung

Kutuh village is the youngest village in South Kuta District which is formally formed in 2002 as an effect of expansion of Ungasan village and become one of receiver of minimum allocation village grant (ADD) in Badung Regency. From the problem above therefore the aim of this study is to know the implementation of ADD in managing the village potency in Kutuh village in 2008-2013. The method of this study is descriptive qualitative. The data collected by observation and interview. Some conclusions were got in this study: First, implementation of ADD in Kutuh village runs well. From 2008 to 2010 ADD was the biggest grant that received by Kutuh village that is use to maintain some community empowerment programs, stationery, additional salary for headman and some of village functionary, and also the development of the village potency in tourism field that is development of Pandawa Beach. However in 2011 to 2013 ADD that received by Kutuh village was decrease that makes an effect in village finance. Second, the problem in financial can be solved by Kutuh village with the realization in development of village potency in tourism field because of I Nyoman Mesir as an innovative, communicative, and has high motivation to increase the community prosperity headman in period 2002-2013. He also helped by the village functionary that has good human resources and performance and also supported by adequate facilities and infrastructure. Third, the succeed of village government in Kutuh on implementing ADD proved by no manipulation or misappropriation in ADD

Evaluasi Pengelolaan Koperasi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 (Studi Kasus pada Koperasi Serba USAha Kuta Mimba dan Koperasi Murah Rejeki, Kabupaten Badung, Bali)

The Law of Cooperative No. 25 of 1992 had been trusted again by government after the Law No. 17 of 2012 was revoked because it didn't compatible with the spirit of cooperatives. The cooperatives in Indonesian have been increased, however those only in quantity sides, not accompanied by the quality sides. One of the important factor to realizing the quality of cooperatives is manage them properly and professionally. This study used descriptive qualitative method. To get the data, researcher interviewed the informant directly and observed by herself the phenomenon in the field. The result of this research are that management of both cooperatives have been conducted in accordance with the applicable law. However, the management in Koperasi Murah Rejeki has not operating effectively and efficiently yet because due to lack of human resources to manage it. Whereas, the management in KSU Kuta Mimba has already performing well. Furthermore, the form of the government's role in improving the quality of cooperatives through Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industries, and Trades of Badung Regency are to foster cooperatives by way of education, training, and counseling, and then providing facilities, monitoring and evaluating the cooperatives at Badung Regency

Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pertanahan (Studi tentang Pelayanan PRONA Badan Pertanahan Nasional Kota Batu),

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah daerah dapat memberi pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pelayanan publik yang berkualitas secara nyata akan mendukung produktifitas masyarakat dalam pembangunan. Urusan bidang pertanahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai banyak permasalahan, antara lain sengketa lahan, klaim kepemilikan, tanah tidak bersertifikat, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelayanan legalisasi/ pendaftaran aset tanah atau PRONA merupakan salah satu cara untuk mengatasinya. Kota Batu sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam hal investasi pariwisata dan perhotelan. Salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi resiko permasalahan bidang pertanahan ialah dengan menggiatkan program legalisasi aset pertanahan. Program tersebut terimplementasi dalam Pelayanan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sebagai pelayanan pendaftaran tanah secara maksimal, guna mewujudkan jaminan kepemilikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian ini adalah suatu penelitian berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) upaya meningkatan kualitas pelayanan bidang pertanahan, dan (2) faktor yang mempengaruhi pelayanan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan tahapan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesmpulan dan verifikasi

The Implementation Of Program “Desa Mandiri Benih (Self-Sufficient Seed Villages)” For Promoting Farmers Welfare (Study In Mempawah Regency, West Kalimantan, Indonesia)

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Desa Mandiri Benih di KabupatenMempawah, Kalimantan Barat sebagai salah satu usaha Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kemandirian benih di desa, dan desa mampu menyediakan benih berkualitas sendiri. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan teori implementasi program David C. Korten. Responden terdiri dari dari peserta program dan non program Desa Mandiri Benih. Hasil penelitian menunjukkan tiga elemen implementasi berjalan dengan dengan baik. Sangat penting untuk meneliti kelanjutan program ini pada saat program berakhir, apakah para petani terus memproduksi benih bermutu dan bersertifikat dengan atau tanpa bantuan Pemerintah

Analisis Pemanfaatan Terbitan Pemerintah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka (Studi Pada Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang)

Terbitan pemerintah merupakan jenis buku (koleksi) yang termasuk sebagai bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah (Pusat maupun Daerah) melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum. Gunanya terbitan pemerintah bagi pembaca yaitu sebagai bahan keterangan dan pengetahuan supaya tidak buta terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Mengingat pentingnya dari dokumen pemerintah ini, membuat perpustakaan sebagai lembaga informasi mempunyai peran dalam penyebaran informasi terkait terbitan pemerintah ini kepada pemustaka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan & menganalisis tentang pemanfaatan koleksi terbitan pemerintah di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Dan juga untuk mengetahui apakah terbitan pemeritah di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sudah memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemustaka memanfaatkan koleksi terbitan pemerintah dengan cara dibaca dan dicatat di tempat. Selain itu dalam hal fungsi koleksi, pemustaka tidak terlalu tertarik untuk memanfaatkan koleksi terbitan pemerintah sebagai bahan perbandingan dalam mengambil sebuah kebijakan tertentu. Dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka, diketahui bahwa kebutuhan pemustaka dalam memanfaatkan koleksi terbitan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi yang kurang diketahui mendapat tanggapan yang paling baik diantara yang lainnya. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, pemanfaatan koleksi terbitan pemerintah sudah berjalan dengan baik dan kebutuhan informasi pemustaka di perpustakaan sudah cukup terpenuh