KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA SUNGAI DUNGUN KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, selanjutnya untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun. Skripsi ini menggunakan metode pendeketan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama Kebijakan pemerintahan Desa Sungai Dungun dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian yaitu kelapa, dengan melakukan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang dilakukan dengan Mengajak Partisipasi Masyarakat, Kewenangan Pembangunan Desa (KEBIJAKAN), dengang bergotong-royong memperbaiki jalan sebagai perputaran ekonomi dan Pembinaan Masyarakat Desa, selanjutnya melakukan musyawarah dalam pengaturan produktivitas petani kelapa. kedua Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun, diantarnaya; Minimnya Keterlibatan Masyarakat, di mana masih ada masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan desa dan Kemampuan SDM yang Terbatas, di mana tidak semua pegawai pemerintah desa mampu mengatur dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Desa Sungai Dungun

STRATEGI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI BUDIDAYA KULIT MANIS

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Strategi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci dalam membudidaya kulit manis serta kendala apa saja yang di hadapi Dinas Perkebunan dan Perternakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, kualitas kulit manis menjadi SOP dalam sebuah produk yang akan dijual dan Kabupaten Kerinci memiliki kulit manis kualitas terbaik seperti: KA, KB, KS, KF, KM, AA diakui oleh beberapa negara barat seperti Uni Erofa dan Amerika, berdasarkan pernyataan ini kerinci sudah memiliki sertifikat Indikasi Geografis. Kedua, adapun Strategi Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam membudidaya kulit manis di Kabupaten Kerinci diantaranya yaitu: memberikan penyuluhan tentang penanaman kulit manis, menyediakan bibit kulit manis. Ketiga, adapun kendala yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci ialah: Dana Pemerintah Kabupaten Kerinci terbatas untuk pengembangan kayu manis. budidaya dan penanganan pasca panen masih tradisional pemanfaatan lahan masyarakat yang terdapat dalam wilayah hutan produksi pola partisipasi masyarakat ( HP3M ) yang sampai saat ini masih belum dilepaskan status nya sebagai hak milik masyarakat

PERAN PEMERINTAH KOTA JAMBI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA KOTA JAMBI)

kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang perlindungan tenaga kerja Kota Jambi. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam terimplementasinya peraturan daerah Kota Jambi Nomor 4 T ahun 2016 tentang perlindungan tenaga kerja Kota Jambi. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam terimplementasinya peraturan daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang perlindungan tenaga kerja Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif normatif empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat dua kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Kota Jambi, diantaranya; Penyususnan dan Pelaksanaan Program, dan Penempatan Tenaga Kerja; (2) Terdapat dua faktor penghambat dalam terimplementasinya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Kota Jambi, diantaranya; Kemampuan SDM yang Terbatas, dan Minimnya Keterlibatan Masyarakat, (3) Terdapat dua faktor pendukung dalam terimplementasinya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Kota Jambi, diantaranya Melibatkan Masyarakat, dan Memberikan Informasi Kepada Masyarakat

Honesty mediates the relationship between serotonin and reaction to unfairness

How does one deal with unfair behaviors? This subject has long been investigated by various disciplines including philosophy, psychology, economics, and biology. However, our reactions to unfairness differ from one individual to another. Experimental economics studies using the ultimatum game (UG), in which players must decide whether to accept or reject fair or unfair offers, have also shown that there are substantial individual differences in reaction to unfairness. However, little is known about psychological as well as neurobiological mechanisms of this observation. We combined a molecular imaging technique, an economics game, and a personality inventory to elucidate the neurobiological mechanism of heterogeneous reactions to unfairness. Contrary to the common belief that aggressive personalities (impulsivity or hostility) are related to the high rejection rate of unfair offers in UG, we found that individuals with apparently peaceful personalities (straightforwardness and trust) rejected more often and were engaged in personally costly forms of retaliation. Furthermore, individuals with a low level of serotonin transporters in the dorsal raphe nucleus (DRN) are honest and trustful, and thus cannot tolerate unfairness, being candid in expressing their frustrations. In other words, higher central serotonin transmission might allow us to behave adroitly and opportunistically, being good at playing games while pursuing self-interest. We provide unique neurobiological evidence to account for individual differences of reaction to unfairness

Being asked to tell an unpleasant truth about another person activates anterior insula and medial prefrontal cortex

"Truth" has been used as a baseline condition in several functional magnetic resonance imaging (fMRI) studies of deception. However, like deception, telling the truth is an inherently social construct, which requires consideration of another person's mental state, a phenomenon known as Theory of Mind. Using a novel ecological paradigm, we examined blood oxygenation level dependent (BOLD) responses during social and simple truth telling. Participants (n = 27) were randomly divided into two competing teams. Post-competition, each participant was scanned while evaluating performances from in-group and out-group members. Participants were asked to be honest and were told that their evaluations would be made public. We found increased BOLD responses in the medial prefrontal cortex, bilateral anterior insula and precuneus when participants were asked to tell social truths compared to simple truths about another person. At the behavioral level, participants were slower at responding to social compared to simple questions about another person. These findings suggest that telling the truth is a nuanced cognitive operation that is dependent on the degree of mentalizing. Importantly, we show that the cortical regions engaged by truth telling show a distinct pattern when the task requires social reasoning

ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY D USIA 31 TAHUN DENGAN MULTIPARA DI PUSKESMAS GONDOMANAN

Kematian ibu disebabkan oleh komplikasi obstetri yang sering tidak dapat diramalkan pada saat kehamilan. Komplikasi ini biasanya terjadi pada saat atau sekitar persalinan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah pendekatan yang menganggap bahwa semua kehamilan itu berisiko pada setiap ibu hamil sehingga mereka mempunyai akses ke pertolongan persalinan yang aman dan pelayanan obstetri yang adekuat (Simarmata et al. 2010). Salah satu akses tersebut yaitu dengan pemberian asuhan berkesinambungan yang diharapkan mampu mempertahankan kondisi normal ibu. Mengingat hal tersebut, penulis tertarik untuk memberikan asuhan berkesinambungan (Continuity of Care) pada trimester III, persalinan, nifas, BBL/neonatus, dan KB terhadap salah satu kasus yaitu Ny. D usia 31 tahun dengan Multipara. Pada kehamilan trimester III, ditemukan ketidaknyamanan fisiologis pada ibu yang dapat teratasi dengan bantuan konseling. Pada umur kehamilan 41 minggu, ditemukan adanya kasus kegawatan obstetric yaitu Ketuban Pecah Dini (KPD) yang merupakan risiko dari kehamilan multipara. Masalah ini dapat tertangani di RSUD Jogja setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas Jetis. Persalinan dapat berjalan spontan pervaginam tanpa ruptur, dan bayi lahir sehat. Akan tetapi terdapat masalah pada hari ke empat bayi lahir yaitu bayi mengalami ikterus dengan kadar bilirubin 13,6 mg%. Namun hal tersebut dapat tertangani dalam waktu sehari dengan bantuan fototerapi. Masa nifas pada ibu berjalan normal, ibu dan bayi sehat. Ibu telah menggunakan KB pil progestin