The Legal Policy on Traffic Breaches by Children Under Age/Minors

This study aims to explain the law enforcement mechanism against traffic violations by minors. To explain the implementation of law enforcement in relation to a sense of justice for the parties concerned. This study uses a normative juridical approach. This type of research is a case/field research. Case/field research is research that aims to study intensively the background of the current state and the environmental interactions of an object. So that analysis and facts can be obtained carefully, thoroughly, and clearly about the process of resolving cases of traffic violations against minors. The results showed that law enforcement against traffic violations by minors, namely through diversion, namely at the level of investigation, prosecution, and examination of cases of children in district courts must be pursued by Diversion, provided that the criminal act is committed; Is threatened with imprisonment for a maximum of 7 (seven) years and does not constitute a repeat offense. The criminal sanctions that are applied to traffic violations of minors, namely the judge's decision based on Act No. 3 of 1997 in the Juvenile Criminal Justice System Bill in the form of crimes or actions. the perpetrator is still subject to punishment for the incident through the applicable procedures according to the Juvenile Criminal Court Law

Analisis Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen

ABSTRAK Struktur organisasi sering dinilai lemah dan tidak memadai sebagai dasar BUMDesa yang kokoh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang dimensi struktur organisasi yang meliputi spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, dan ukuran unit kerja pada Badan Usaha Milik Desa. Penelitian dilakukan di BUMDesa Kencana Mukti di Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi serta menggunakan dokumentasi untuk memperkaya data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi BUMDesa Kencana Mukti tidak memiliki spesialisasi aktivitas. Pembagian tugas cenderung bersifat umum karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan struktur organisasi yang sederhana. Dalam hal standarisasi aktivitas, BUMDesa sudah memiliki standar baku yang mengatur aktivitas organisasi berupa kententuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dimensi koordinasi aktivitas yang dilakukan oleh BUMDesa Kencana Mukti sudah berjalan secara efektif melalui koordinasi antar pegawai dalam forum formal atau informal. BUMDesa Kencana Mukti memiliki struktur yang sederhana, sehingga dalam pengambilan keputusan lebih cenderung pada sentralisasi dengan mengedepankan asas musyawarah. Terkait ukuran unit kerja, BUMDesa Kencana mukti merupakan organisai dengan tipe sederhana, yakni hanya terdiri dari 10 pengurus dan 3 bidang. Struktur organisasi BUMDesa Kencana Mukti secara umum memperlihatkan kapasitas dan profesionalisme yang masih lemah. Kata kunci: Struktur organisasi, Badan usaha milik desa, BUMDesa ABSTRACT Organizational structure is considered as weak and inadequate as a strong foundation of BUMDesa. This research aims to describe the organizational structure dimension involving activity specialization, activity standardization, activity coordination, decision making centralization and decentralization, and work unit size in Village-Owned Enterprises. The research took place in BUMDesa Kencana Mukti in Puro Village, Karangmalang Sub District, Sragen Regency. Data was collected through interview, observation, and documentation techniques to enrich the data. The result of research showed that organizational structure of BUMDesa Kencana Mukti has no activity specialization. Task distribution tends to be general in nature, due to limited human resource quantity and simple organizational structure. In relation to activity standardization, BUMDesa has had basic standard governing the organizational activities in the form of stipulations mentioned in the enterprise’s Bylaw (AD/ART). Activity coordination dimension has been implemented effectively by BUMDesa Kencana Mukti through coordination between personnel (officers) in either formal or informal forum. BUMDesa Kencana Mukti has simple structure, so that decision making tends to be centralized by prioritizing discussion. In relation to work unit size, BUMDesa Kencana Mukti is a simple type of organization, consisting of 10 (ten) administrators and 3 (three) divisions. Organizational structure of BUMDesa Kencana Mukti generally reveals poor capacity and professionalism.   Keywords: Organizational structure, Village-Owned Enterprises, BUMDes

TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ( ASN) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan sangat ditentukan dari bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan pegawai Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dimana jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 104 orang. Dari populasi tersebut sampel dengan cara menggunakan Tabel Morgan dan Krejcie yaitu sebesar 86 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingak kepuasan kerja yang menggunakan unsur kepuasan kerja seperti Gaji, Pekerjaan, Promosi, Atasan, dan Rekan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY adalah tergolong kategori Tidak Puas berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tertimbang dikali 20 adalah 60,96 dengan alat pengukuran menggunakan skala likert

Kepentingan Nasional Pasca WTC

vi.140 hal.;21 c