Implikasi Hukum Perjanjian Damai Amerika Serikat Dan Taliban

International agreements in relation to the settlement of international disputes that occur in a country is the basis or benchmark in resolving conflicts that occur in a country. Purposes of the Research provide academic input for the development of legal science, especially in the field of International Law, International Treaty Law related to the regulation and legal impact of the peace treaty between the United States and the Taliban on the stability of Afghan state security. The research method used in this research is normative legal research by reviewing legal literature materials through a statutory approach, case approach and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by library research using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the agreement between the disputing parties is a formal commitment between the opposing parties to end the war, as stipulated in article 33 paragraph (1) of the UN Charter and in article 2 paragraph (1) of the 1969 Vienna Convention on International Agreements. The implication of the peace agreement between the United States and the Taliban is that there will be political and security instability in Afghanistan which has the potential to last for a long time. Where the Taliban have not created a conducive government system and have not received the support of the international community so it still takes time to create stability for the country of Afghanistan

Hukum Udara Internasional Dalam Kasus Salah Tembak Pesawat Komersial Ukraina Akibat Penembakan Iran Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Konvensi Chicago 1944

International air law is a collection of regulations made only by a country, which originates from agreements made not only between one country but two or more countries. This agreement can be written and implemented, namely by having a common understanding based on history, so that it has become a common habit that must be accepted. The research method used is normative juridical. Using problem approaches such as the conceptual approach, statutory approach and case approach. Meanwhile, the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The collection of legal materials was carried out by means of a literature study, then analyzed qualitatively. The results of the research show that the regulations for the shooting down of commercial aircraft have been regulated based on International Air Law and the 1944 Chicago Convention article 1 and article 3 bis, countries whose airspace is passed by civil aircraft must guarantee the safety of civil aircraft by establishing a no-fly zone if something is happening in the country's airspace and it is not possible for civil aircraft to pass through as well as providing clear flight navigation so as to guarantee the safety and security of civil aircraft passing through the country's airspace. Iran's form of responsibility for shooting down planes in war is regulated in the 1944 Chicago Convention and other conventions. Iran must take full responsibility for this shooting because it did not establish a no-fly zone when in conflict. In the future, it is necessary to emphasize state responsibility for international civil aviation routes and increase cooperation with various parties so that safety and security in international flights can be achieved

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT: Human rights and freedoms, especially women are limited, as well as discrimination against women in the Taliban, Afghanistan. In this case women are prohibited from being active in all fields, even to get education is also prohibited by the state. In fact, women were encouraged to leave government, in addition women are also prohibited from traveling to public places without being accompanied by a man, must cover themselves in public places and other things that aim to limit women's rights. The research method used in analyzing and discussing problems is normative. This research is focused with the aim of analyzing the non-fulfillment of women's human rights as a result of discrimination that can be qualified as a human rights violation, as well as the state's responsibility in fulfilling women's human rights whose rights are violated. The results of the study state that violations of women's human rights in Afghanistan due to discrimination can be said to be human rights violations because they violate the basic principles of the Universal Declaration of Human Rights and CEDAW. In terms of the Taliban abusing their power by making policies without respecting women's human rights. Afghanistan is trying to protect the fulfillment of women's human rights whose rights have been violated, by ratifying CEDAW, forming a political mission with the United Nations, namely UNAMA, forming the EVAW Law, and working with international organizations such as UNIFEM, then replaced by UN Women. And if the state cannot deal with violations of women's human rights, as well as provide justice. So the prosecution of human rights violators is part of the jurisdiction of the International Criminal Court through the security council acting under Chapter VII of the UN Charter

PELATIHAN PENULISAN JURNAL ILMIAH DI SEKOLAH TINGGI ILMU-ILMU SOSIAL (STIS) TUAL

Pengabdian masyarakat bukan saja dilakukan pada masyarakat pada umumnya, namun juga bisa untuk masyarakat kampus, yang salah satunya adalah dosen. Dosen merupakan ujung tombak perubahan, sehingga kualitas dosen dapat diukur dari penelitian dan pengabdian yang dipublikasikan pada jurnal, pengabdian ini dilakukan pada Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual. Metode pengabdian mengunakan sosialisasi dan model pembelajaran jigsaw Hasilnya pengabdian ini mereka jadi mengetahui pentingnya publikasi jurnal dan tumbuh budaya menulis, pelatihan dilakuan enam tahap yang tiap tahap akan diukur perubahannya, tahap pertama menjadi kunci karena hasil tes akan kami campur yang sudah mampu publikasi karya ilmiah dan yang belum bisa, jika belum ada perhubahan bagi temang yang belum mampu maka teman yang sudah mampu publikasi akan membantu teman yang belum bisa memahami materi yang disampaikan, hal inilah mengapa sampai memakai metode jigsaw agar penyerapan materi dapat dilakukan dengan baik. Kurang mampu dosen mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian, akan merugikan masyarakat umumnya dan dosen sendiri pada khususnya, hasil karya ilmiah ini dapat diakses gratis oleh semua orang

BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI PADA WARGA BINAAN LAPAS KLAS II A AMBON

Salah satu tri dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, kami memakai metode jigsaw untuk melakukan metode pembelajaraan agar peserta lebih muda memahami materi yang kami sampaikan, awalnya kami membagikan 3 (tiga) kali kuesioner pada saat sebelum kegiatan penyuluhan setelah kegiatan penyuluhan dan pada selesai kegiatan role play oleh tim yang mempersentasikan materinnya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dimulai dari pencegahan. Kami berharap setelah para warga binaan ini keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, mereka bisa menjadi agent of change untuk membawah perubahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di masyarakat luas karena telah paham tentang pentingnya budaya hukum anti korups

Penegakan Kedaulatan dan Hukum pada Wilayah Laut Indonesia

Penegakan kedaulatan dan hukum atas wilayah laut Indonesia menjadi suatu keharusan atas pengakuan dan implementasi prinsip negara kepulauan. Implementasi prinsip negara kepulauan menegaskan adanya kedaulatan negara Indonesia atas wilayah laut terutama perairan kepulauan dan laut wilayah (teritorial) Indonesia. Penegakan kedaulatan dan hukum di laut menghadapi masalah akibat luasnya wilayah laut Indonesia dan sumber daya ikan pada wilayah Indonesia yang masih kaya sehingga banyak kapa lasing yang masuk dan melakukan illegal fishing. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum atas wilayah laut Indonesia belum dilakukan secara sistematis dan masalah adanya kelengkapan dokumen SIUP, SIPI dan SIKPI menjadi masalah yang terkait dengan penangkapan kapal-kapal yang melakukan praktek illegal fishing di perairan Indonesia. Pengakan hukum melalui hukum administratif ditindak lanjuti dengan pengawasan intensif berkaitan dengan ijin yang diberikan kepada kapal

Problematika Hukum dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Maluku

Illegal Fishing merupakan masalah yang tidak dapat terselesaikan secara substansial, dilihat intensitas kejadian maupun kerugian yang ditimbulkan. Problem Illegal Fishing terjadi karena penegakan hukum yang lemah, koordinasi antar lembaga penegak hukum, luasnya wilayah laut dan rendahnya hukuman. Kebijakan menenggelamkan kapal illegal fishing, menjadi suatu harapan baru yang mesti dilakukan secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum penanggulangan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah perairan laut Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan diratifikasinya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar intemasional. Akan tetapi, kondisi ini menimbulkan persoalan baru, terutama banyaknya kapal asing maupun kapal dalam negeri yang secara ilegal beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Nusantara, terutama di wilayah laut Provinsi Maluku. Meskipun  pemanfaatan wilayah laut di Indonesia telah di atur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaksanaan di lapangan masih terkendala akibat kegiatan illegal fising oleh kapal-kapal asing untuk itu  instrumen kebijakan  yang dapat di gunakan pemerintah yaitu mengakomodir dalam suatu sistem yang utuh dan komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi penegakan hukum yang terkoordinir antar institusi, melibatkan masyarakat hukum adat, dan dilaksanakan dengan orientasi pembangunan kelautan serta mengutamakan pengembangan kawasan perbatasan Negara terkhususnya peningkatan pengawasan pada wilayah-wilayah yang sering menjadi target illegal fishing di Provinsi Maluku

PELATIHAN PARALEGAL GEREJA PROTESTAN MALUKU KLASIS SERAM BARAT

Pemberian bantuan hukum sangat perlu diberikan kepada masyarakat, namun bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum belum berjalan baik karena keterbatasan jumlah sumberdaya manusia. Untuk itu perlu adanya pelatihan paralegal sebagai bagian dari pemenuhan masyarakat mendapatkan akses hukum dan sama didepan hukum tanpa membedakan satu dengan lainnya, hal ini sejalan dengan tujuan Kementrian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan peraturan tentang pembentukan paralegal, namun dengan putusan Mahkamah Agung, paralegal hanya melakukan upaya hukum non-litigasi atau diluar pengadilan. Metode yang dipakai adalah memakai metode pembelajaraan jigsaw dan role play. Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat sudah paham bagaimana membuat surat kuasa, gugatan, surat laporan polisi, somasi, dan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang hukum, agar mereka terhindar dari masalah hukum, serta mampu menghadapi masalah hukum dikemudian hari. Kami juga memberikan modul, yang telah didalamnya sudah ada simulasi jika terjadi suatu masalah huku