Pemilikan satuan rumah susun melalui KPR-BTN

Masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Secara administratif, persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Perum Perumnas sebelum satuan rumah susunnya diJual kepada masyarakat ? b. Bagaimanakah prosedur pemilikan satuan rumah SU8un melalui fasilitas KPR-BTN

MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA TERKENAL DI KOTA SURABAYA DAN MALANG

Pemilik merek jasa terkenal, yang mereknya dibajaK dapat mengajuKan gugataN secara perdata ke pengadilan dngan alasan mereknya telah dibajak oleh orang lain. Gugatan tersebut tidak Menghalangi aparat petugas dan pelaksana hukum, sepertimisalnya jaksa untuk menuntut si pelaku pembajak merek jasa, karena dalam Undang-undang Merek Nomer 19itahun 1992, kejahatan merek barang atau jasa, merupakan delik biasa dan bukan lagi delik aduan. Ini berarti, tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan, penuntutumum dapat menuntut si pelaku ke depan pengadilan. Agar merek jasanya dilindungi oleh UUM, maka pemilik merek jasa yang bersangkutan harus mendaftarkan mereknya pada Kantor Merek. Ini merupakan konsekwensi dari stesel kons~itutif yang dianut oleh Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 199

FUNGSI COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN BAGI DUNIA USAHA

Commercial paper atau Burat berharga komersial, sebenarnya merupakan suatu instrumen Yang dipraktekkan di pasar uang, yang kemu~ian diperluas ruang jelajahnYa ke bidang pasar modal. Bagi hukum dan bisnis di Indonesia instrumen hutang ini merupakanproduk baru dan terbilang canggih, sehingga seluk beluk mengenai commercial paper ini belum banyak diketahui olch masYarakat bisnis. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum, dimana aspek~aspek yuridisnya belum tertata dan belum jelas kualifikasinya. Sebagai salah satu preduk baru, sudah barang tentu eksisten5i commercial PaPer pada akhirnya banYak bersentuhan dengan hukum konvensional, karena sebagian dari kaidah hukum yang digunakan ma5ih meruPakan produk hukum kolonial yang dituangkan dalam KVHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagans/KUHD). Secara yuridis instrumen· commercial paper ini mempunYai dua wajah ganda atau ibarat pedang bermata dua, dimana cii sat~ 51S1 instrumen tadi diatur oleh hukum privat, sehingga dalam banyakhal pukan merupakan hukum emakija/pelengkap (voluntary rule). Atau dapat dikatakan bahwa sebagai instrumen hutang, maka penampilan Qommercial paper dalam bentuk hukum privat inilah yangmerupakan prototipe CP yang sesungguhnya, jika ditinjau dari segi yuridisnya

Aspek Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

Untuk penataan persediaan tanah yang sangat terbatas di perkotaan perLu dicari jalan agar tanah digunakan secara optimal seauai dengan fungsi dan peruntukannya. Upaya tersebut sedapat mungkin tidak menggusur penduduk dari tempat tinggalnya. Pada saat ini Pemerintah sedang mengembangkan Buatu model pembangunan di bidang pertanahan di perkotaan dengan menguj Lcobakan daerau-daerah tertentu nebagai proyek percontohan. Model pembangunan tersebut dikenal dengan iatilah Konsolidasi Tanah Perkotaan. Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Mojokerto yang dijadikan proyek percontohon pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Jawa Timur. Adapun masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : a.Dagaimana proses pelakssnsan konsolidasi tanah perkotaan di Kotamadya Daerah Tlngkat II Mojokerto ? b.Apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kotamadya Daerah Tingkat II. Mojokerto menimbulkan perubahan peruntukan terhadap tanahnya

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA BUKU

Laporan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuK pelanggaran terhadap karya cipta buku dan sanksi hukum apa yang dapat diterapkan bila terjadi pelanggaran hah cipta terhadap karya Cipta buku. Dengan diketahuinya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya cipta buku tersebut berikut aanksinya, dapat dipakai sebagal pedomanbagi lnstans.i yang terkait dalam rangka menegakkan Undang-undang Hak Cipta ( Jaw enforcemene l sebagai salah Satu hukum positif

UPAYA PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KREDIT BANK

Gebrakan Bank Indonesia yang diluncurkan melalui Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 (Pakmei 93) merupakan pertanda positi! selama ini guna mengatasimasalph CAR (capital adequacy ratio atau pemenuhan ketentuan modal). Salah satu cara guna mengatBsi mesalah tersebut adalah dengan melakukan ekspansikredit yang o+eh Bank Indonesia ditargetkan sebesar 17 % pada tahun anggaran 1993/1994. Pakmei 93 pade dasarnya merupakan kelonggaran dari kebijaksanaan yang berLaku sebelumnya. yaitu Paket Kebijaksanaan Februari 1991 (Pakfeb 91). Kelo nggaran yang diberikan melalui Pakmei 93 itu berupa perubahan angka bobotresiko untuk menghitung CAR tanpa harus merubah angka prosentase 5 hingga8 % serta penundaan mengenai masa berlakunya dar! Desember 1993 menjadi Desember 1994. Semula Pakfeb 91 diluncurkan oleh pemerintah untuk mencegahliberalisasi dunia perbankan di Indonesia dengan menerapkan prinsip kehatihatian (prudentials banking). Data dari BI menunjukkan bahwa rata-rata CAR perbankan secara nasional hing ga Juli 1993 lalu telah mencapai 12,8 % dengan rincian untuk bank-bank umum persero rata-rata mencapai 9,8 %. Sedangkan CAR bank umum nasional 9,8 %. bank swasta devisa 11 1 %. BPD 13 %, bank asing 13,9 % serta bank-bank campuran mencapai 20,9 % (Surabaya Post, 14 Desember 1993). Angka-angka tersebut menunjukkan kenyataan bahwa masalah CAR sudah dapat diatasi sedikit demi. sedikit. Dengan demikian akan lebih mendorong kalangan perbankan untuk memacu ekspansi kreditnya (penyaluran kredit bank) secara optimal, agar target yang teleh ditetapkan oleh BI dapat terpenuhi

EFEKTIFITAS PRANATA HUKUM KEPAILITAN DEWASA INI

Dalarn tahun-tahun terakhir ini, perkernbangan per-ekonornl an demi ki an pesatnya s ejal an d erizan per-kembanga n du ru a use ha , DaLarn rangka menjalankBn uaaha, perigusaha atau badan uaaha tidak jarang mendapat kan fasl Li,tas pinj:,rnan/kredit darf suatu Lernbaga keuangan, sperti bank atau perjanjian lainnya. Dengan dernikian telah timbul perikatan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Apabi La debi tur dapat rnernenuhi kewajibannya s ecar-a sukarela, rnaka sesuai pasaL 1381 KUH Perdata, perikatan rnenjadi ha pus , Na-, mun sebali knya , a pabf La debi tur meLaLai, kan kewaji bannye da pa t ken kreditur melaksanakan haknya secara bertentangan dengan kehendak debi1lur? Berdesar-kan pasaL 1131 KUH Peroata bahwa r Sega.la kebendaaa n siberhutang menjadi jaminan a tas perikatanny8 s es eo rang; Beroas8rkan pasal tersebut, pada dasarnya kreditur rnernpunyai hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi; rnenempuh executorial beslag apabila menda pa t jaminan hi po td k atau g8dai; seri:a dapat menempuh dengan cara site umum kepailitan

FUNGSI COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN BAGI DUNIA USAHA

Commercial paper atau surat berharga komersial, sebanarnya merupakan suatu instrumen yang dipraktekkan di pasar uang, yang kemudian diperluas ruang jelajahnya ke bidang pasar modal. Bagi hukum dan bisnis di Indonesia instrumen hutang ini merupakan produk baru dan terbilang canggih, sehingga seluk beluk mengenai commercial paper 1n1 belum banyak diketahui oleh masyarakat bisnis. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berkecimpung, di bidang, hukum, dimana aspek-aspek yuridisnya balum tertata dan belun jelas kualifikasiny

PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN DAN KESEHATAN BANK DALAM UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Pada prinsipnva bank merupakan badan usaha yang memlilki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnva. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya pada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank berkewajiban untuk lebih mengutamakan kepentinqan nasabah penyimpan dana serta memelihara kepercaaaan yang telah diberikan oleh masyarakat

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA MELALUI PRAKTEK KEGIATAN LEASING

Sebagai a</al dari pr-oses pembuatan perjanjian leasing, pihffi I calon nasabah mengajukan permohoanan kepada pihak perueahaan leasing yang dipilihnyaagar diperkenankan untuk menggunakan fasilitas jasa leasing. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan usuian rencana leasing/lease proposal yang biassnya dituangkan dalam bentuk formul!r yang dised!akan oleh pihak perusahaan leasing,(biasa disebut Formulir permohonan Leasing/Lease Application Form)