PANDANGAN PENGUSAHA INDUSTRI KERTAS DI JAWA TIMUR TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKSANAAN ECOLABELLING DALAM PERDAGANGAN BEBAS

Penelitian ini membahas tentang : PANDANGAN PENGUSAHA INDUSTRI KERTAS DI JAWA TIMUR TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKSANAAN ECOLABELLING DALAM PERDAGANGAN BEBA

PELAKSANAAN FRANCHISING DI KALANGAN PENGUSAHA MASAKAN TRADISIONAL DI JAWA TIMUR

Pe~masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan franchising dl kalangan perLlsahaan masakan tradislonal? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam franchlsing tersebut ? Penelitian ini bertLljLtan untLlk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman ten tang pelaksanaan 1ranchisng dl kalangan perLlsahaan masakan tradisonal dan perlindungan hukum terhadp para pihak dalam pelaksanaan franchising tersebut

Pemilikan satuan rumah susun melalui KPR-BTN

Masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Secara administratif, persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Perum Perumnas sebelum satuan rumah susunnya diJual kepada masyarakat ? b. Bagaimanakah prosedur pemilikan satuan rumah SU8un melalui fasilitas KPR-BTN

LEMBAGA SEWA BELI SEBAGAI JENIS PERJANJIAN BARU DI LUAR KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA

Ternyata perjanjian dalam sewa beli ini banyak dilakukan dalam praktek dan tidak dijumpai dpalam Satu pasalpun di KUH perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian praktek yang ada mengenai sewa beli ini tidak bertentangan/sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH }perdata dimana keberadaan lembaga sewa beli ini diakui adanya serta diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH perata, yaitu bahwa untuk membuat suatu perjanjian sewa beli harus ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta kausa yang diperbolehkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/rr/1980. Jika dalam praktek dapat dilihat bahwa hakekat perjanjian sewa beli adalah jual beli. Hal ini dikarenakan maksud para pihak adalah untuk memperoleh pemilikan suatu barang disatu pihak dan keinginan untuk memperoleh pembayaran atas harga barang dipihak lain dengan sejurnlah uang tertentu.Saran yang diberikan dalam penelitian kali ini adalah mengenai peraturan yang mengatur kegiatan sewa beli hendaknya tidak hanya sampai pada peraturan tingkat Menteri saja, tetapi bisa lebih ditingkatkan hingga suatu peraturan yang berbentuk Keppres maupun Undang-Undang. Da1am rangka mewujudkan pembentukan KUH Perdata Nasional kiranya dipikirkan juga oleh Pemerintah untuk mengatur masalah sewa beli, mengingat perkembangan dunia usaha dewasa ini cenderung semakin meningkat sesuai kebutuhaan masyarakat

EFEKTIFITAS PRANATA HUKUM KEPAILITAN DEWASA INI

Dalarn tahun-tahun terakhir ini, perkernbangan per-ekonornl an demi ki an pesatnya s ejal an d erizan per-kembanga n du ru a use ha , DaLarn rangka menjalankBn uaaha, perigusaha atau badan uaaha tidak jarang mendapat kan fasl Li,tas pinj:,rnan/kredit darf suatu Lernbaga keuangan, sperti bank atau perjanjian lainnya. Dengan dernikian telah timbul perikatan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Apabi La debi tur dapat rnernenuhi kewajibannya s ecar-a sukarela, rnaka sesuai pasaL 1381 KUH Perdata, perikatan rnenjadi ha pus , Na-, mun sebali knya , a pabf La debi tur meLaLai, kan kewaji bannye da pa t ken kreditur melaksanakan haknya secara bertentangan dengan kehendak debi1lur? Berdesar-kan pasaL 1131 KUH Peroata bahwa r Sega.la kebendaaa n siberhutang menjadi jaminan a tas perikatanny8 s es eo rang; Beroas8rkan pasal tersebut, pada dasarnya kreditur rnernpunyai hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi; rnenempuh executorial beslag apabila menda pa t jaminan hi po td k atau g8dai; seri:a dapat menempuh dengan cara site umum kepailitan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA MELALUI PRAKTEK KEGIATAN LEASING

Sebagai a</al dari pr-oses pembuatan perjanjian leasing, pihffi I calon nasabah mengajukan permohoanan kepada pihak perueahaan leasing yang dipilihnyaagar diperkenankan untuk menggunakan fasilitas jasa leasing. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan usuian rencana leasing/lease proposal yang biassnya dituangkan dalam bentuk formul!r yang dised!akan oleh pihak perusahaan leasing,(biasa disebut Formulir permohonan Leasing/Lease Application Form)

EFEKTIFITAS PRANATA HUKUM KEPAILITAN DEWASA INI

Dalarn tahun-tahun terakhir ini, perkernbangan per-ekonornl an demi ki an pesatnya s ejal an d erizan per-kembanga n du ru a use ha , DaLarn rangka menjalankBn uaaha, perigusaha atau badan uaaha tidak jarang mendapat kan fasl Li,tas pinj:,rnan/kredit darf suatu Lernbaga keuangan, sperti bank atau perjanjian lainnya. Dengan dernikian telah timbul perikatan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Apabi La debi tur dapat rnernenuhi kewajibannya s ecar-a sukarela, rnaka sesuai pasaL 1381 KUH Perdata, perikatan rnenjadi ha pus , Na-, mun sebali knya , a pabf La debi tur meLaLai, kan kewaji bannye da pa t ken kreditur melaksanakan haknya secara bertentangan dengan kehendak debi1lur? Berdesar-kan pasaL 1131 KUH Peroata bahwa r Sega.la kebendaaa n siberhutang menjadi jaminan a tas perikatanny8 s es eo rang; Beroas8rkan pasal tersebut, pada dasarnya kreditur rnernpunyai hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi; rnenempuh executorial beslag apabila menda pa t jaminan hi po td k atau g8dai; seri:a dapat menempuh dengan cara site umum kepailitan

perlindungan benda purbakala di kecamatan trowulan kabupaten mojokerto

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji Perlindungan Benda Purbakala Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan pendekatan monodisipliner yaitu penclekatan disiplin ilmu hukum. Sumber data dalam peneiitian ini diperoleh dari instansi laka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dan wawancara dengan Muspika Kecamatan Trolwulan Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara Sedangkan metode analisa data mengunakan metoda analisa interpretasi

KEDUDUKAN JANDA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI

Menurut hukum adat waris di daerah Bali, sistim kekeluargaan pada kelompok-kelompok masyarakat Bali adalah bersistim patrilineal, dimana garis keturunan dilacak dari jalur laki-laki atau purusa kecuali di daerah Tenganan-Gringsingan yang terletak di daerah Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem sistim kekeluargaanya parental. Dalam sistim kekeluargaan patrilineal, siapakah yang disebut sabagai ahli waris ? Bagaimanakah kedudukan seorang Janda dalam pewarisan terhadap harta peninggalan almarhum suaminya ? Apakah seorang Janda berhak atas harta warisan almarhum suaminya

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA MELALUI PRAKTEK KEGIATAN LEASING

Masalah Penelitian : Jika ditinjau dari aspek hukum , maka manfaat apa yang diperoleh para pengusaha dalam mengembangkan usahanya melalui kegiatan leasing serta bagaimana realisasi dan mekanisme pemberian sumber pembiayaan (modal) oleh perusahaan leasing kepada para pengusaha untuk mendapatkan barang-barang modal. Tujuan penelitian : Untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi mengenai manfaat kegiatan leasing bagi para pengusaha dalam upaya mengembangkan dunia usaha serta untuk mengetahui berbagai masalah yang berkaitan dengan mekanisme pemberian sumber pembiayaan (modal) oleh perusahaan leasing kepada para pengusaha. Dengan diketahuinya kegiatan leasing yang ada dalam praktek akan bermanfaat bagi para pengusaha pada khususnya dan dapat menambah serta memperkaya khasanah studi ilmu hukum pada umumnya