PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN PEMETAAN MASALAH DALAM BERUSAHA DI DESA SAYANG KABUPATEN SUMEDANG

One reason for business failure is due to lack of exploration problems. Therefore, it is important to identify the problem before developing the business. The purpose of this article is to describe the development of micro and small businesses based on mapping the problems in conducting business in Sayang Village of Sumedang Regency. Problem mapping in doing business is done through interviews, observations and questionnaires, the results of which are then written on a canvas map. Efforts in developing micro and small businesses are carried out based on the results of the mapping. There are four activities in developing micro and small businesses, with a combination of community education method and training method. The results of the mapping show that there are problems in conducting business in Sayang Village, namely: lack of skilled resources, several business actors do not have the desire to develop their businesses, problems in the production process, problems in the process of packaging and food security, capital problems, lack of expertise in business development, lack of networks and relationships, lack of marketing, many products do not yet have a PIRT license and halal logo, and Bumdes (village-owned business entity) is not well-managed. The efforts made in developing micro and small businesses in Sayang Village are: (1) entrepreneurship education, aimed at enhancing the spirit of entrepreneurship and knowledge regarding business processes; (2) capital education, regarding capital management from capital programs provided by the government; (3) food product packaging training, aims to make food more durable; (4) creation and information dissemination of a website to market products through desasayang.hydroweb.id. Evaluation results show that education and training are considered to be useful, increase knowledge, and become motivations in conducting business. There is an expectation from business people in Sayang Village that other education and training should be held more continuously.Keywords: Entrepreneurship, problems in conducting business, micro and small business development. ABSTRAKSalah satu alasan kegagalan usaha adalah karena kurangnya eksplorasi masalah. Sehingga sangat penting mengidentifikasi masalah sebelum pengembangan usaha. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menggambarkan pengembangan usaha mikro dan kecil berdasarkan pemetaan masalah dalam melakukan usaha di Desa Sayang Kabupaten Sumedang. Pemetaan masalah dalam berusaha dilakukan melalui wawancara, observasi dan kuisioner, yang selanjutnya dituangkan dalam peta kanvas. Upaya pengembangan usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Terdapat empat kegiatan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil, dengan kombinasi metode pendidikan masyarakat dan metode pelatihan. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat masalah dalam berusaha di Desa Sayang yaitu: kekurangan sumber daya terampil, beberapa pelaku usaha tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya, masalah dalam proses produksi, masalah dalam proses pengemasan dan ketahanan makanan, masalah permodalan, kurangnya keahlian dalam pengembangan bisnis, kurangnya jejaring dan relasi, kurangnya pemasaran, banyak produk belum memiliki ijin PIRT dan logo halal, dan Bumdes tidak berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di Desa Sayang adalah: (1) Pendidikan kewirausahaan, bertujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan pengetahuan mengenai mengenai proses bisnis; (2) Penyuluhan permodalan, mengenai pengelolaan modal dari program permodalan yang diberikan pemerintah (3) Pelatihan pengemasan produk makanan, bertujuan agar makanan lebih bertahan lama (4) Pembuatan dan sosialisasi website untuk memasarkan produk melalui desasayang.hydroweb.id. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dianggap sangat bermanfaat, menambah pengetahuan, dan menjadi motivasi dalam berusaha. Terdapat harapan dari pelaku usaha di Desa Sayang yaitu dilakukan pendidikan dan pelatihan lainnya dengan lebih kontinu.Kata kunci: Kewirausahaan, masalah dalam berusaha, pengembangan usaha mikro dan kecil

KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN KTP ELEKTRONIK (e-KTP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN

This research illustrate the Service Quality for Issuing Electronic KTP (e-KTP) at the Kuningan Regency Population and Civil Registration Service. The background in this quality of the service for issuing e-KTP which is considered to be of high quality, but the existence of the Covid-19 pandemic has made procedures in public services also change. With changes to public service procedures, it will certainly affect the quality of service. The purpose of this study is to determine the factors that can drive the quality of e-KTP issuance services. Data collection techniques in this study by distributing questionnaires filled out by 90 respondents. The results of this study indicate that all factors can be considered to influence service quality, where the factors considered the strongest are Citizen Influence, Fairness and Personal Attention. Where Disdukcapil Kuningan will be of higher quality if it is able to respond well to the community by paying attention to these factors. Penelitian ini menggambarkan mengenai Kualitas Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kualitas pelayanan penerbitan e-KTP yang dinilai berkualitas namun adanya pandemi covid-19 membuat prosedur dalam pelayanan publik juga mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan pada prosedur pelayanan publik tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mendorong kualitas pelayanan penerbitan e-KTP. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebar kuesioner yang diisi oleh 90 orang responden. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keseluruhan faktor mampu dianggap mempengaruhi kualitas pelayanan, dimana faktor yang dianggap paling kuat adalah Citizen Influence, Fairness dan Personal Attention. Dimana Disdukcapil Kuningan akan semakin berkualitas apabila mampu merespon masyarakat secara baik dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut.

KOORDINASI PENGELOLAAN DATA TERKAIT PENANGANAN COVID-19 OLEH BIDANG PERENCANAAN, DATA, KAJIAN DAN ANALISIS PADA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANDUNG

Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis merupakan salah satu bidang pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung yang bertugas menangani pengelolaan data terkait penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Dalam pelaksanaanya, bidang ini berkoordinasi dalam pengumpulan data hingga analisis data. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses koordinasi yang dilakukan Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis Satgas Covid-19 Kota Bandung yang pada pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum efektifnya koordinasi yang dijalankan oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis. The field of Planning, Data, Study and Analysis is one of the fields in the Bandung City Covid-19 Handling Task Force which is in charge of handling data management related to the handling of Covid-19 in the City of Bandung. In its implementation, this field coordinates in data collection to data analysis. The author's purpose in conducting this research is to find out and analyze the coordination process carried out by the Planning, Data, Study and Analysis of the Bandung City Covid-19 Task Force which in its implementation has not been fully effective. The approach used in this research is a qualitative approach. The result of this research is the ineffectiveness of coordination carried out by the Planning, Data, Study and Analysis Division

KAPASITAS PERUM PERHUTANI KPH BANDUNG SELATAN DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HUTAN (Studi di Hulu Citarum, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Jawa Barat)

ABSTRACTManaging Forest Resources in a sustainable manner is a manifestation of one of the visions of Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. In managing forest resources, Perum Perhutani KPH Bandung Selatan is responsible for forest destruction in the upstream Citarum. The organizational capacity will support the performance of KPH Bandung Selatan in achieving these goals. The researcher used Horton's theory of organizational capacity as the main theory. According to Horton, organizational capacity includes five aspects, namely: (1) Human Resources, (2) Infrastructure, technology and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, (5) networking and linkages. This study aims to assess the organizational capacity of the KPH Bandung Selatan which originated from the forest issue in the Upper Citarum. This research method uses qualitative techniques. The results of this study indicate that in managing forest resources by KPH Bandung Selatan, not all HR staff receive training, training is not based on the needs at the KPH level. The performance appraisal system is more targeted at employees who get sap production above the company's target. Facilities and availability of infrastructure and technology are prioritized for pine resin production forests, as well as financial resources obtained from the management of pine sap production forests. And in financial management, KPH Bandung Selatan do not have a complete financial management system. Because financial management is carried out at the central Perhutani Corporation. In the network of organizational cooperation, KPH have not been able to equalize perceptions within their internals. In the end, this study recommends that the Central Perhutani Corporation give greater autonomy to forestry managers at the KPH level to more effectively manage their own budget resources. KPH Bandung Selatan can involve stakeholders in program planning and review to get input in decision making. In addition, to improve HR capabilities, KPH can carry out staff development planning, map capabilities according to their respective competencies, and provide rewards to employees who excel in their respective fields. ABSTRAK Mengelola Sumber Daya Hutan secara lestari merupakan sebagai wujud salah satu visi dari Perum perhutani KPH Bandung Selatan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan Perum Perhutani KPH Bandung Selatan bertanggung jawab atas kerusakan hutan di hulu citarum. Kapasitas organisasi akan mendukung kinerja KPH Bandung Selatan dalam mencapai tujuan tersebut. Peneliti menggunakan teori kapasitas organisasi oleh Horton sebagai teori utama. Menurut Horton kapasitas organisasi mencakup lima aspek yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, (2) Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, (3) kepemimpinan strategis, (4) program dan manajemen proses, (5) jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas organisasi KPH Bandung Selatan yang bermula dari isu hutan di Citarum Hulu. Metode penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mengelola sumber daya hutan oleh KPH Bandung Selatan, tidak semua staf SDM mendapatkan pelatihan, pelatihan tidak berdasarkan kebutuhan yang ada di tingkat KPH. Sistem penilaian kinerja lebih ditargetkan kepada karyawan yang mendapatkan produksi getah diatas target perusahaan. Fasilitas dan ketersediaan infrastruktur dan teknologi diutamakan untuk hutan produksi getah pinus, begitupun dengan sumber daya keuangan yang didapatkan dari hasil pengelolaan hutan produksi getah pinus. Dan dalam pengelolaan keuangannya, KPH tidak memiliki sistem pengelolaan keuangan yang utuh. Karena pengelolaan keuangan dilakukan di perum perhutani pusat. Dalam jariangan kerjasama organisasi, KPH belum mampu menyamakan persepsi didalam internalnya. Pada akhirnya penelitian ini merekomendasikan bahwa Perum perhutani Pusat memberikan otonomi yang lebih besar kepada pengelola kehutanan tingkat KPH untuk menjalankan pengelolaan sumber anggarannya sendiri dengan lebih efektif. KPH Bandung Selatan dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan peninjauan program untuk mendapatkan masukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas SDM KPH dapat melakukan perencanaan pengembangan staff, memetakan kemampuan sesuai dengan kompetensi masing-masing, memberikan reward kepada karyawan berprestasi pada bidang masing-masing.

Efektivitas Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong suatu daerah mengatur serta berinovasi dalam mengatasi permasalahan daerahnya sendiri. Dinas Tenaga kerja Kota Bandung melakukan inovasi dalam pelayanan, yaitu pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Aplication). Akan tetapi masih terdapat tujuan dari aplikasi BIMMA ini yang belum tercapai. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana efektivitas pelayanan bursa kerja online melalui Aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teori efektivitas pelayanan online e-government oleh Xuetao Guo dan Jie Lu, yang mengatakan bahwa terdapat empat dimensi untuk mengetahui efektivitas dalam suatu pelayanan online e-government, yaitu (1) Kualitas Sistem (System Quality), (2) Kualitas Informasi (Information Quality), (3) Kualitas Kesediaan Web (Web Presence Quality), dan (4) Kepuasan Pengguna (User Satisfaction). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, dengan Kualitas Informasi memperoleh skor terendah dan Kualitas Kesediaan Web memperoleh skor hitung tertinggi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa keberadaan aplikasi BIMMA dalam pelayanan bursa kerja online sudah mendukung pencapaian sasaran dalam program peningkatan kesempatan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Akan tetapi, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu mempertimbangkan beberapa perbaikan seperti pengembangan sistem aplikasi BIMMA serta kelengkapan informasi pada aplikasi BIMMA sehingga pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA bisa berjalan lebih efektif

PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG

ABSTRACTThis study contains an explanation of the author's research on training and its influence on employee performance in the Management Transportation and Parking Sector of the Bandung City Transportation Agency in overcoming congestion. This was motivated by the performance of the Bandung City Transportation Agency in overcoming congestion which continued to increase but did not reach the target set in the previous Strategic Plan, especially since 2016- 2018. This is caused by many things, one of which is related to Human Resources (HR) under one of the priorities of the Transportation Agency in overcoming congestion. Currently, to improve the ability of employees to overcome congestion, the Transportation and Parking Management Sector of the Bandung City Transportation Agency sends its employees to conduct special training related to their work. The research method used is a descriptive quantitative method with nonexperimental research design which aims to determine the level of the relationship between the independent variables, namely training using the theory of Robert L. Mathis and John H. Jackson and the dependent variable, namely employee performance by making the theory put forward by Mahmudi as a reference. Respondents in this study were 44 employees of the Transportation Management and Parking Sector of the Bandung City Transportation Agency. This study were also supported by interviews and observations of employees. The result of this research is that training has an effect of 22.2%, the category level of the relationship is quite high, while the rest is influenced by other variables which are not examined. From these results, the authors conclude that overall the training variables have shown their influence on employee performance variables even though some indicators fall into the bad category. ABSTRAKPenelitian ini berisi tentang pelatihan dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan. Dilatarbelakangi oleh kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan yang terus mengalami kenaikan namun tidak mencapai target yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis sebelumnya terutama sejak tahun 2016-2018. Hal itu disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan salah satu prioritas Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan. Saat ini untuk meningkatkan kemampuan pegawainya dalam mengatasi kemacetan, Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mengirimkan pegawai-pegawainya untuk melakukan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan desain penelitian non-eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel bebas yaitu pelatihan dengan menggunakan teori dari Robert L. Mathis dan John H. Jackson dan variabel terikat yaitu kinerja pegawai dengan menjadikan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi sebagai acuan. Responden dalam penelitian ini adalah 44 pegawai Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung termasuk di dalamnya 3 Kepala Seksi dan 1 Kepala Bidang. Penelitian didukung juga dengan wawancara dan observasi pada pegawai. Hasil dari penelitian ini adalah pelatihan berpengaruh sebesar 22.2% kategori tingkat hubungan cukup tinggi sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel pelatihan sudah memperlihatkan pengaruhnya terhadap variabel kinerja pegawai walaupun ada beberapa indikator yang masuk ke dalam kategori tidak baik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19

This research is motivated by the lack of discipline and public compliance in reporting and paying taxes. The Bandung City Government itself has a fairly large land and building tax arrears. In addition, the Bandung City Regional Revenue Agency in implementing the land and building tax policy is faced with the Covid-19 pandemic which has implications for a decline in economic growth. The purpose of this study is to explain how the implementation of land and building tax policies in the city of Bandung in the midst of inflation due to the disaster outbreak by using the theory of the Policy Implementation Model from Van Meter and Van Horn including the objectives and basic measures of the policy, resources, characteristics of implementing agents, communication between the organization and its implementation activities, the attitudes or dispositions of the implementers, and the economic and political environment. The research method used by the author is a qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of land and building tax policies in the city of Bandung during the Covid-19 pandemic has moderate or not optimal performance. Human resources for implementing policies are still lacking and insufficient, besides that there is still a lack of willingness of employees to improve their education to a higher level. In addition, the implementation of the land and building tax policy is hampered by the problem of validating taxpayer data, which is why many taxpayers are late and do not even pay their tax debts at all. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Pemerintah Kota Bandung sendiri memiliki tunggakan piutang pajak bumi dan bangunan yang cukup besar. Selain itu, Badan Pendaptan Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan pajak bumi dan bangunan dihadapkan pada pandemic Covid-19 yang berimplikasi pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung di tengah adanya inflasi akibat wabah bencana dengan menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn meliputi diantaranya tujuan dan ukuran dasar kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antara organanisasi dan aktivitas pelaksanaan, sikap atau kecendrungan (disposition) para pelaksana, dan lingkungan ekonomi dan politik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung pada masa pandemic Covid-19 berkinerja sedang atau belum optimal. Sumber daya manusia pelaksana kebijakan masih kurang dan belum mencukupi, disamping itu masih kurangnya kemauan pegawai untuk meningkatkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Selain itu, implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan terhambat oleh masalah validitas data wajib pajak yang mana dari masalah tersebut banyak wajib pajak yang telat bahkan tidak membayar utang pajaknya sama sekali

mplementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Pantai Pangandaran Oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Pangandaran Saat Covid-19

Pangandaran is one of the districts in West Java that has great tourism potential. At the time of Covid 19, there were still tourists visiting Pangadaran Beach. At the time of Covid 19, many business actors were not operating because Pangandaran Beach was limited by tourists, even closed. Therefore, the Department of Tourism and Culture, which is abbreviated as Disparbud, created a Tourism Development Program at Pangandaran Beach during the time of Covid with strict health protocols with the aim of increasing PAD when APBD funds were used for handling Covid. The tourism development program refers to the 2016-2022 Strategic Plan of Disparbud and the vision of the regent who wants Pangandaran to become a world-class tourism.In carrying out this research, the author uses the theory of Van matter and Van Horn, as a guide in analyzing the planning process carried out. There are 6 points in the process of implementing a policy, namely standardization and targets, resources, Organizational Characteristics, Organizational Communication, Attitudes of implementers and Social Environment.The purpose of this research is to describe and analyze how the implementation of the tourism development program by the Pangandaran Disparbud is carried out. This study uses a qualitative method, which will conduct interviews with various stakeholders, then will search for data through the relevant literature to strengthen the data that has been obtained from interviews. From this research, it will be seen how successful the implementation of the tourism development program in Pangandaran Regency was during the COVID-19 pandemic.The result of the research is that of the 6 dimensions of the problem, there are still 4 dimensions that have not been implemented properly, which consist of Standards and Policy Goals, Resources, Organizational Communication and the Economic Environment. Two dimensions that have been implemented well are the characteristics dimension and the Attitude Dimension of the Implementers. Therefore, it can be said that the implementation of the Tourism Development Program at Pangandaran Beach during the Covid-19 pandemic has not been carried out properly. Therefore, the researcher advises Disparbud in carrying out its program to communicate more often with Tourism stakeholders and improve the implementation of the program standards so that when applied in the field it can run even better. Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Pada saat Covid 19 berlangsung masih ada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangadaran. Pada saat Covid 19 berlangsung banyak dari pelaku usaha yang tidak berdagang dikarenakan Pantai Pangandaran yang dibatasi wisatawannya, bahkan ditutup. Maka dari itu Dinas Pariwisata dan budaya yang disingkat menjadi Disparbud  membuat Program Pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran pada saat Covid dengan protocol kesehatan yang ketat dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dikala dana APBD digunakan untuk penanganan Covid. Program pengembangan Pariwisata mengacu pada Renstra 2016-2022 Disparbud dan visi bupati yg ingin jadikan pangandaran menjadi wisata world class. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Van matter dan Van Horn, sebagai pedoman dalam menganilisis proses perencanaan yang dilakukan. Terdapat 6 point dalam proses mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu standarisasi dan sasaran, sumberdaya, Karaktersitik Organisasi, Komunikasi Organisasi, Sikap para pelaksana dan Lingkungan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganilisis bagaimana pelaksanaan program pengembangan Pariwisata oleh Disparbud Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai macam stake holder, lalu akan mencari data melalui literature literature terkait untuk menguatkan dat yang sudah didapatkan dari wawancara. Dari penelitian ini akan dilihat sejauh mana keberhasilan dari implementasi program pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran pada saat covid 19.Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa dari 6 dimensi permasalahan, masih terdapat 4 dimensi yang belum terlaksana dengan baik, yang terdiri dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Organisasi dan Lingkungan Ekonomi. Dua dimensi yang sudah terlaksana dengan baik adalah dimensi Karakteristik dan Dimensi Sikap para Pelaksana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi Program pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran saat Covid  masih belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu peneliti memberi saran kepada Disparbud dalam menjalankan prrogramnya untuk lebih sering berkomunikasi dengan stakeholder Pariwisata dan meningkatkan standar implementasi program tersebut agar ketika diterapkan di lapangan dapat berjalan lebih baik lagi

The Impact of Pay Reform on the Organizational Performance (A Case Study: Implementation of Remuneration at Universitas Padjadjaran)

Unpad needs a new payment system as the demand in improving the performance and legality of compensation payment based on the level of responsibility and the needed demand of professionalism. By proposing the principle of pay for performance, since 2015 Unpad has conducted pay reform known as remuneration. Meanwhile, the purpose of remuneration system at Unpad is to obtain human resources with the appropriate qualification so that it makes sure that they work professionally, retains good and high achieving employees, motivates employees to work productively, gives rewards to employees based on their performance and work achievements, and controls the employee cost. This paper would explain how pay reform affects the performance of Unpad, particularly in achieving tridharma perguruan tinggi (the three obligations of universities). The research method applied was the qualitative with collection data techniques of participatory observation, interviews, and literatur review. The research result showed that the implementation of pay reform which has been conducted by Unpad since 2015 has a significant impact on the improvement of organizational performance, especially tridharma perguruan tinggi (the three obligations of universities). It is because besides the principle of pay for performance, the implementation of remuneration also refers to the principle of pay for position and pay for people