PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL TERHADAP KEBERADAAN HUTAN DIKLAT SISIMENI SANAM DI DESA SILLU KECAMATAN FATULEU KABUPATEN KUPANG

Hutan Diklat Sisimeni Sanam merupakan suatu areal hutan yang diperuntukan sebagai sarana dan prasarana praktek dalam rangka mendukung kegiatan diklat kehutanan serta sebagai laboratorium alam untuk mengembangkan ilmu pengetahun dan teknologi (Iptek) di bidang kehutanan. Kawasan Hutan Diklat Sisimeni sanam (RTK.185) Pulau Timor secara keseluruhan telah disahkan sebagai kawasan hutan tetap pada tanggal 25 September 1982 oleh MenteriPertanian u.b. Direktur Jendral Kehutanan dengan fungsi sebagai hutan produksi terbatas, sehingga kawasan hutan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Dalam Permenhut No. 44 tahun 2012, tentang pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Sisimeni sanam telah ditetapkan melalui Keputusan MenteriKehutanan No. SK. 367/Menhut-II/2009 dengan luas ± 2.973,20 ha dan panjang 37,94 km. Sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan pendidikan dan pelatihan berstatus sebagai Register Tanah Kehutanan (RTK) 185 kelompok hutan Sisimeni Sanam, dikelola sebagai Hutan Produksi oleh RPH Camplong, BKPH Camplong, CDK Kupang. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari pihak pengelola dengan masyarakat Desa Sillu, mengakibatkan kurangnya pemahaman danwawasan masyarakat tentang Keberadaan Hutan Diklat Sisimeni Sanam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap, persepsi, perilaku mayarakat lokal terhadap keberadaan Hutan Diklat Sisimeni Sanam dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Diklat Sisimeni Sanam. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk sekitar kawasan Hutan Diklat Sisimeni Sanam yang berjumlah 91 jiwa, dengan penentuannya menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sikap dan partisipasi masyarakat terhadap Hutan Diklat Sisimeni Sanam di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong pada kategori baik (60.93% dan 79,08%), sedangkan tingkat persepsi dan perilaku mayarakat lokal terhadap keberadaan Hutan Diklat Sisimeni Sanam tergolong pada kategori netral (50,92% dan 52,59%)

ANALISIS DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS

The Timor Raya street that connects Kupang City to the district of Kupang has a high risk level of traffic accidents. The aims of this study are to find out the accidents rate and to spot the black sites on Timor Raya road at KM 02 – KM 11 of Kupang City, Nusa Tenggara Timur Province. The data of the traffic accidents in 2009 to 2011 were taken from Bhayangkara Hospital of Kupang City. To calculate the accident rates, the Equivalent Accident Number (EAN) method was applied, and to determine the black sites, the BKA (Batas Kontrol Atas) method and the Upper Control Limit (UCL) method were used. The results of the analysis showed that the KM 07 (EAN = 288) and KM 08 (EAN = 249) were identified as black sites because their accident rates EAN were higher than the limit control of BKA and UCL, where on the KM 07 BKA=142, UCL=141 and KM 08 BKA=142, UCL=139

Agonist-induced PIP(2) Hydrolysis Inhibits Cortical Actin Dynamics: Regulation at a Global but not at a Micrometer Scale

Phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate (PIP(2)) at the inner leaflet of the plasma membrane has been proposed to locally regulate the actin cytoskeleton. Indeed, recent studies that use GFP-tagged pleckstrin homology domains (GFP-PH) as fluorescent PIP(2) sensors suggest that this lipid is enriched in membrane microdomains. Here we report that this concept needs revision. Using three distinct fluorescent GFP-tagged pleckstrin homology domains, we show that highly mobile GFP-PH patches colocalize perfectly with various lipophilic membrane dyes and, hence, represent increased lipid content rather than PIP(2)-enriched microdomains. We show that bright patches are caused by submicroscopical folds and ruffles in the membrane that can be directly visualized at ∼15 nm axial resolution with a novel numerically enhanced imaging method. F-actin motility is inhibited significantly by agonist-induced PIP(2) breakdown, and it resumes as soon as PIP(2) levels are back to normal. Thus, our data support a role for PIP(2) in the regulation of cortical actin, but they challenge a model in which spatial differences in PIP(2) regulation of the cytoskeleton exist at a micrometer scale