Pengaruh Tiga Jenis Pupuk Kandang Dan Dosis Pupuk Fosfat Pada Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai (Capssicum Annum L.)

Penelitian bertujuan mengetahui (1) pengaruh tiga jenis pupuk kandang (ayam, kambing, sapi) pada pertumbuhan dan produksi tanaman cabai, (2) dosis pupuk fosfat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai secara optimal, dan (3) pengaruh interaksi antara jenis pupuk kandang dan dosis pupuk fosfat pada pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, mulai Oktober 2012 sampai Maret 2013. Pengujian analisis tanah dilakukan di BPTP Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Perlakuan disusun dalam rancangan acak kelompok (rak) pola faktorial (3x5) dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah pupuk kandang (K), yaitu pupuk kandang ayam (K1), pupuk kandang sapi (K2), dan pupuk kandang kambing (K3). Faktor kedua adalah pupuk SP-36 sebagai sumber fosfat (P) dengan dosis 0 g tanaman-1 (P0), dosis 10 g tanaman-1 (P1), 20 g tanaman-1 (P2), 30 g tanaman-1 (P3), dan 40 g tanaman-1 (P4). Homogenitas ragam diuji dengan uji Bartlett dan kenambahan data diuji dengan uji Tukey. Data diolah dengan Sidik Ragam dan dilanjutkan dengan uji polinomial ortogonal pada taraf uji 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaruh pupuk kandang ayam lebih baik dibandingkan dengan pupuk kandang sapi dan pupuk kandang kambing untuk semua variabel pengamatan, pengaruh pupuk kandang sapi tidak berbeda dengan pupuk kandang kambing, (2) pengaruh pemberian pupuk fosfat hingga dosis 40 g tanaman-1 mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman tanamancabai secara linear pada seluruh variabel pengamatan, (3) terdapat pengaruh interaksi pupuk kandang ayam dengan dosispupuk fosfat, pada tinggi tanaman dan bobot kering brangkasan dosis 10, 30, dan 40 g tanaman-1, pada jumlah bunga dan jumlah buah dosis 0 dan 40 g tanaman-1, pada diameter buah dosis 0, 10, 20, dan 40 g tanaman-1, dan pada bobot buah dosis 20, 30, dan 40 g tanaman-1

Penerapan Kontrak Lump Sum Dan Harga Satuan Pada Pekerjaan Konstruksi Di Kota Malang

Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan merupakan kontrak yang umum digunakan pada pekerjaan konstruksi. Kontrak ditentukan berdasarkan cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pengadaan dan jenis pekerjaan. Pada Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan, kontrak ditentukan berdasar cara pembayaran yang tercantum pada Perpres No. 54 tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang patut diperhatikan. Dimana objek penelitian ini adalah responden yang melaksanakan kontrak periode 2010 – 2012 dari LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) Kota Malang. Responden penelitian ini adalah penyedia jasa dengan grade 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) selaku Pengguna Jasa di Kota Malang. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengujian hipotesis dan metode IPA ( Important Performance Analysis ). Setelah dilakukan pengolahan, dapat diperoleh hasil pada analisa deskriptif yang diketahui bahwa semua variabel termasuk dalam kategori kriteria persentasi tinggi, kecuali variabel jaminan yang tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukan semua variabel mendapat respon Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dengan sangat baik. Pada metode IPA, dapat diketahui IP ( Index Performance ) pada kontrak Lump Sum sebesar 83,14%, Penyedia Jasa kontrak Lump Sum 82,64% dan Pengguna Jasa kontrak Lump Sump 82,97%. Sedangkan pada kontrak Harga Satuan memperoleh IP ( Index Performance ) sebesar 86,02%, Penyedia kontrak Harga Satuan sebesar 85,55% dan Pengguna Jasa pada kontrak Harga Satuan sebesar 86,22%. Faktor – faktor yang perlu diperhatikan pada kontrak yang didapat dari pembagian kuadran di diagram IPA ( Important Performance Analysis ) adalah pada kontrak Lump Sum yaitu variabel Perubahan – Perubahan, dan hal tidak terduga karena kinerja dari faktor tersebut kurang dari yang diharapkan. Sedangkan faktor- faktor yang harus diperhatikan dari kontrak Harga Satuan adalah variabel Perubahan – Perubahan, waktu, hal tidak terduga, dan jaminan karena kinerja dari faktor tersebut kurang dari yang diharapkan

Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga non departemen yang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. POLRI dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini membahas sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara organisasional dan secara personal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI secara organisasional bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan POLRI secara personal bertanggung jawab kepada Praperadilan atau Peradilan Umum dan pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif secara bersamaan. Selain itu, terdapat pula saran-saran yang diharapkan nantinya terlaksana dan dapat menjadikan POLRI menjadi lebih baik lagi

How land use/land cover changes can affect water, flooding and sedimentation in a tropical watershed: a case study using distributed modeling in the Upper Citarum watershed, Indonesia

[EN] Human activity has produced severe LULC changes within the Upper Citarum watershed and these changes are predicted to continue in the future. With an increase in population parallel to a 141% increment in urban areas, a reduction of rice fields and the replacement of forests with cultivations have been found in the past. Accordingly, LCM model was used to forecast the LULC in 2029. A distributed model called TETIS was implemented in the Upper Citarum watershed to assess the impact of the different historical and future LULC scenarios on its water and sediment cycles. This model was calibrated and validated with different LULCs. For the implementation of the sediment sub-model, it was crucial to use the bathymetric information of the reservoir located at the catchment's outlet. Deforestation and urbanization have been shown to be the most influential factors affecting the alteration of the hydrological and sedimentological processes in the Upper Citarum watershed. The change of LULC decreases evapotranspiration and as a direct consequence, the water yield increased by 15% and 40% during the periods 1994-2014 and 2014-2029, respectively. These increments are caused by the rise of three components in the runoff: overland flow, interflow and base flow. Apart from that, these changes in LULC increased the area of non-tolerable erosion from 412 km(2) in 1994 to 499 km(2) in 2029. The mean sediment yield increased from 3.1 Mton -yr(-1) in the 1994 LULC scenario to 6.7 Mton-yr(-1) in the 2029 LULC scenario. An increment of this magnitude will be catastrophic for the operation of the Saguling Dam.This study was partially funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness through the research projects TETISMED (CGL2014-58,127-C3-3-R) and TETISCHANGE (RTI2018-093717-B-I00). The authors are also thankful to the Directorate General of Higher Education of Indonesia (DIKTI) for the Ph.D. funding of the first author.Siswanto, SY.; Francés, F. (2019). How land use/land cover changes can affect water, flooding and sedimentation in a tropical watershed: a case study using distributed modeling in the Upper Citarum watershed, Indonesia. Environmental Earth Sciences. 78(17):1-15. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8561-0S115781