Pengembangan Potensi Wilayah Terhadap Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Dengan Metode Irap

Kecamatan Putussibau Selatan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Putussibau Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bika, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalis, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah kecamatan 5634,16km2. Kecamatan Putussibau Selatan terbagi menjadi 16 desa yang terdiri dari Desa Kedamin Hilir, Desa Kedamin Hulu, Desa Jaras, Desa Sungai Uluk, Desa Tanjung Jati, Desa Kedamin Darat, Desa Melapi, Desa Ingko'tambe, Desa Sayut, Desa Urang Unsa, Desa Suka Maju, Desa Cempaka Baru, Desa Beringin Jaya, Desa Kereho, Desa Bungan Jaya, dan Desa Tanjung Lokang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi sektor-sektor yang diprioritaskan sebagai fasilitas pelayanan, menghitung nilai aksesibilitas dengan metode Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP), serta menentukan pendekatan penanganan/perbaikan akses penduduk desa. Dalam penelitian ini dilakukan suatu pengkajian mengenai perencanaan aksesibilitas pedesaan dengan menggunakan metode Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP) yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO). Pengumpulan data untuk metode IRAP ini dengan menggunakan kombinasi pengumpulan data berbasis interview/wawancara, observasi lapangan, dan pengisian kuisioner. Adapun sektor yang ditinjau dalam kuisioner ini antara lain : Sumber Tenaga Listrik, Sumber Air Bersih, Pendidikan, Kesehatan, Pasar, Perkebunan, Komunikasi, Pemukiman, Pertanian, dan Perikanan. Hasil analisa penelitian yang dilakukan dalam penangan sektor prioritas dari nilai aksesibilitas yang paling tinggi menyimpulkan bahwa tingkatan prioritas nilai aksesibilitas Desa Melapi adalah sektor air bersih dengan nilai 11,248dan nilai aksesibilitas sarana 11,467dengan pendekatan intervensi pemenuhan kebutuhan untuk mck51.200 ltr/ hari dengan pembangunan jaringan PDAM dan pemenuhan kebutuhan masak dan minum sebesar14.850 lt/hari dengan penambahan PAH maupun gentong-gentong air serta pemantapan jaringan jalan sepanjang100 m dengan penanganan jalan berupa tambal sulam cor beton. Hasil analisis terbagi atas tiga klasifikasi, yaitu aksesibilitas fasilitas, aksesibilitas sarana transportasi dan aksesibilitas prasarana transportasi. Berdasarkan perbandingan nilai aksesibilitas antara komponen fasilitas, sarana dan prasarana transportasi untuk semua sektor maka pada Desa Melapitersebut di ketahui bahwa memprioritaskan perbaikan/penanganan sarana dan prasarana

Studi Strategi Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus Kecamatan Sungai Ambawang)

Dalam penelitian ini dilakukan suatu pengkajian mengenai perencanaan aksesibilitas pedesaan dengan menggunakan metode Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP) yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO). Pengumpulan data untuk metode IRAP ini dengan menggunakan kombinasi pengumpulan data berbasis interview/wawancara, observasi lapangan, dan pengisian kuisioner. Adapun sektor yang ditinjau dalam kuisioner ini antara lain : Sumber Tenaga Listrik, Sumber Air Bersih, Pendidikan, Kesehatan, Pasar, Perkebunan, Komunikasi, Pemukiman, Pertanian. Hasil analisa penelitian yang dilakukan dalam penangan sektor prioritas dari nilai aksesibilitas yang paling tinggi menyimpulkan bahwa tingkatan prioritas nilai aksesibilitas Desa Durian adalah sektor air bersih dengan nilai 9,000 dan nilai aksesibilitas sarana dengan nilai 18,148 dengan pendekatan intervensi pemenuhan kebutuhan untuk mck sebesar 600.000 ltr/ hari dengan pembangunan jaringan PDAM dan pemenuhan untuk kebutuhan masak dan minum sebesar 60.000 lt/hari dengan penambahan PAH maupun gentong-gentong air serta pemantapan jaringan jalan sepanjang 33 km dengan peningkatan jalan berupa full cor beton, untuk Desa Simpang kanan adalah sektor Kesehatan dengan nilai aksesibilitas sebesar 8,842 dan nilai aksesibilitas fasilitas sebesar 9,634 dengan pendekatan intervensi pembangunan 1 unit puskesmas, 6 unit pustu dan 5 unit polindes dan pemantapan jaringan jalan 43 km dengan peningkatan jalan berupa full cor beton, untuk Desa Puguk adalah sektor Pendidikan dengan nilai 11,758 dan nilai aksesbilitas prasarana 12,947 dengan pendekatan intervensi adanya pembangunan 5 unit TK, penambahan 1 unit SD, serta penambahan jumlah guru yang sudah ada dan pemantapan jaringan jalan berupa peningkatan full cor beton sepanjang 34 km dan 10 km berupa tambal sulam cor beton, untuk Desa Bengkarek adalah sektor Pertanian dengan nilai aksesibiliatas 11,904 dan nilai aksesibilitas fasilitas sebesar 20,870 dengan pendekatan intervensi penambahan 5 unit pintu air, saluran irigasi tersier 7.260 m dan saluran kuarter 13.000 m, penambahan 7 unit handtraktor, 8 unit handspray dan 3 unit mesin penggiling padi dan pemantapan jaringan jalan dengan tambal sulam cor beton sepanjang 15 km dan full cor beton sepanjang 31 km, untuk Desa Pasak adalah sektor pasar dengan nilai aksebilitas sebesar 12,979 dan nilai aksesibilitas fasilitas 20,000 dengan pendekatan intervensi penambahan warung menjadi 24 unit, membangun 2 unit pertokoan dan 2 unit pasar lingkungan dengan 10 km penangan berupa tambal sulam cor beton dan 25 km peningkatan full cor beton, untuk Desa Teluk Bakung adalah sektor Pertanian dengan nilai aksesibilitas 12,925 dan nilai aksesibilitas fasilitas sebesar 17,857 dengan pendekatan intervensi dengan adanya pembangunan 5 unit pintu air, penambahan 7 unit handtraktor, 11 unit handspray, 4 unit mesin penggiling padi dan pemantapan jaringgan jalan sepanjang 25 km berupa tambal sulam aspal dan 10 km berupa peningkatan tambal sulam cor beton. Hasil analisis terbagi atas tiga klasifikasi, yaitu aksesibilitas fasilitas, aksesibilitas sarana transportasi dan aksesibilitas prasarana transportasi. Berdasarkan perbandingan nilai aksesibilitas antara komponen fasilitas, sarana dan prasarana transportasi untuk semua sektor maka pada 6 desa tersebut di ketahui bahwa memprioritaskan perbaikan/penanganan fasilitas dan prasarana

Optimalisasi Kebutuhan Angkutan Umum (Taksi dan Bus) Rute Pontianak-sintang, Pontianak-nanga Pinoh dan Pontianak-putussibau

Seiringdengan perkembangan Provinsi Kalimantan Barat baik dalam jumlah maupunperkembangan sosial ekonomi, maka sarana dan prasarana transportasi secarakeseluruhan sangatlah penting. Untuk menunjang atau mendukung perkembangantersebut diperlukan sarana transportasi yang memadai dan dapat dijangkau olehsemua lapisan masyarakat. Hasil perhitungan yang menggunakan metode Try and Error dapat dilihat Jumlah angkutan umum (Taksi) yang optimal untuktrayek Pontianak-Sintang adalah sebanyak26 armada dari 32armada dengan tarif optimal yaitu sebesar Rp. 160.000,00,-, sedangkan untuk angkutan umum (Bus) yang optimal adalah sebanyak 42armada dari 26 armadadengan tarif optimal yaitu sebesar Rp.110.000,00,- jumlah angkutan umum (Taksi) yang optimal untuk trayek Pontianak-NangaPinoh adalah sebanyak 7 armada dari 9 armada dengan tarif optimal yaitu sebesar200.000,00,-, sedangkan untuk angkutan umum(Bus) yang optimal adalah sebanyak 17 armada dari 10 armada dengan tarif optimal yaitu sebesar Rp. 120.000,00,- dan jumlahangkutan umum (Taksi) yang optimal untuk trayek Pontianak-Putussibau adalahsebanyak 12 armada dari 15 armada dengan tarif optimal yaitu sebesar Rp.300.000,00,-. Kata

Analisis Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Badau merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan dengan negara Malaysia yang termasuk kedalam Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan luas wilayah 700 km2 atau sekitar 2,35 persen dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. kecamatan Badau terbagi menjadi 9 Desa yaitu : Desa Badau, Desa Sebindang, Desa Seriang, Desa Tajum, Desa Janting, Desa Semuntik, Desa Kekurak, Desa Tinting Seligi, dan Desa Pulau Majang. Dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia kecamatan Badau memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana setiap Desa memiliki kebutuhan yang berbeda – beda dalam membangun dan mengembangkan kawasannya. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah mengidentifikasi sektor-sektor yang diprioritaskan sebagai fasilitas pelayanan, menghitung nilai aksesibilitas dengan metode Integrated Rural Accessibility Planning ( IRAP ), serta menentukan pendekatan penanganan/perbaikan akses penduduk desa. Dalam penelitian ini dilakukan suatu pengkajian mengenai perencanaan aksesibilitas pedesaan dengan menggunakan metode Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP) yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO). Pengumpulan data untuk metode IRAP ini dengan menggunakan kombinasi pengumpulan data berbasis interview/wawancara, observasi lapangan, dan pengisian kuisioner. Adapun sektor yang ditinjau dalam kuisioner ini antara lain : sumber air bersih, kesehatan, pendidikan, pertanian/perkebunan, pemukiman, perkantoran, komunikasi, sumber tenaga listrik, pasar, dan KAMTIBMAS di daerah perbatasan. Hasil analisa penelitian menyimpulkan bahwa tingkatan nilai aksesibilitas pada sektor – sektor aksesibilitas pada sembilan Desa.Untuk sepuluh sektor yang di teliti memiliki nilai aksesibilitas yang bervariasi yaitu :Sektor Sumber Air Bersih dengan nilai 11,800 di prioritaskan untuk Desa Pulau Majang, sektor Pertanian/Perkebunan dengan nilai 10,525 di prioritaskan untuk Desa Tajum, sektor Pendidikan dengan nilai 12,025 di prioritaskan untuk Desa Tinting Seligi, sektor Kesehatan dengan nilai 10,424 di prioritaskan untuk Desa Tajum, sektor Pemukiman dengan nilai 8,417 di prioritaskan untuk Desa Tajum, sektor Perkantoran dengan nilai 6,781 di prioritaskan untuk Desa Kekurak, sektor KAMTIBMAS dengan nilai 9,527 di prioritaskan untuk Desa Pulau Majang, sektor Sumber Tenaga Listrik dengan nilai 11,759 di prioritaskan untuk Desa Tajum, sektor Pasar dengan nilai 10,667 di prioritaskan untuk Desa Tajum, dan sektor Komunikasi dengan nilai 11,375 di prioritaskan untuk Desa Pulau Majang.Hasil analisis terbaru harian regional oleh terbagi atas tiga klasifikasi, yaitu aksesibilitas fasilitas, aksesibilitas sarana transportasi dan aksesibilitas prasarana transportasi. Berdasarkan perbandingan nilai aksesibilitas antara komponen fasilitas, sarana dan prasarana transportasi untuk semua sektor maka pada kesembilan Desa tersebut di ketahui bahwa memprioritaskan perbaikan/penaganan prasarana transportasi. 1

Sistem Informasi Manajemen Jalan di Kota Ketapang

Ketapang city as the district capital ketapan. Ketapang city is a growing city needs to be supported by systems that better traffic management. This study aimed to develop a management information system roads in the city of Ketapang. This study requires data traffic flow and road obtained from relevant agencies and field surveys. This study resulted in a system that is capable of handling data as well as the intersection of the road and display it in the form of a map. This system can help users in analyzing roads and signalized intersection or not. system can also help users filter the data that is based on certain criteria Keywords Traffic management, Roads, Intersection

Penyusunan Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Transportasi Kabupaten Kapuas Hulu Berbasis WEB

The availability of adequate transportation infrastructure data is something that is very important in the development of transport infrastructure policy formulation. The study is to construct a system of geographic information Kapuas Hulu transport infrastructure built web-based. This study requires transportation infrastructure data obtained from relevant agencies, field surveys and various reference sources. The study provides a geographic information system of transportation infrastructure Kapuas Hulu web-based GIS. The system can handle the data input process and the search process data and perform spatial functions properly. The system can also show the spread of transport which is described in the form of maps so that users know more clearly the existing transportation in Kapuas Hulu. Keywords Transport infrastructure, GIS, We