Pembuktian di Peradilan Agama

Pembuktian yang biasa dipersamakan dengan bayyinah dalam persfektif al-Qadha, lalu kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya sama dengan syahadah, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh hadits, hendaknya si penggugat (penuntut) mengemukakan argumentasi yang dapat membenarkan dan menguatkan gugatannya. Berdasarkan argumentasi tersebut diharapkan hakim dapat memutuskan perkaranya secara adil dan benar

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Historya of Existence

Penelitian ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan Peradilan Agama di Indonesia Penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka) yakni menelah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Metode pengumpulan bersumber dari literatur yang terkait dengan permasalahan, disajikan secara deskriptif. Kehadiran hukum kolonial Belanda berdampak positif bagi peradilan agama di Indoneia, karena sebagai rujukan lahirnya perundang-undangan peradilan agama di Indonesia. Tanpa adanya beberapa dasar hukum yang telah ditetapkan pada zaman kolonial Belanda, maka sejarah peradilan agama tidak mempunyai dasar hukum yang menggambarkan kondisi peradilan agama pada zaman penjajahan yang pada akhirnya dapat membentuk undang-undang

ANALISIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan persidangan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yang ditetapkan/dikabulkan adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan sesuai dengan ketentuan tertentu yang berhak untuk mengajukan itsbat nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3). Kemudian prosedurnya sudah sesuai berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II serta Peraturan lainnya. Namun yang menjadi faktor tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng khususnya pada tahun 2019 sebesar 26,71% dengan jumlah 136 itsbat nikah yang telah diputuskan yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah, sehingga pernikahan sirri sering terjadi, dan beberapa faktor lainnya.Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pelaksanaan, Pengadilan.AbstractThe main problem of this research is the Analysis of the Implementation of Itsbat Marriage on Sirri's Marriage at the Bantaeng Religious Court. The sub-problems are: 1) How is the implementation of the marriage itsbat trial against sirri marriages at the Bantaeng Religious Court? 2) How is the judge's consideration in resolving the marriage itsbat case? The results of this study indicate that the application for itsbat marriage at the Bantaeng Religious Court that is determined/accepted is a marriage that meets the requirements and pillars of marriage, and in accordance with certain provisions who are entitled to apply for a marriage certificate which is described in the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3). Then the procedure is in accordance with the Guidebook for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts Book II and other regulations. However, what is a factor in the high application for marriage itsbat at the Bantaeng Religious Court, especially in 2019, is 26.71% with a total of 136 marriage certificates that have been decided, namely the lack of public understanding about marriage registration, so that sirri marriages often occur, and several other factors.Keywords: Implementation, Religious Courts, The Itsbat of Marriage

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG MELEKAT PADA HARTA BAWAAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)

Indonesia is a state of law. In the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3 which reads that the State of Indonesia is a state of law which implies that all orders in the life of the nation, society and state are based on applicable law. The rule of law adopted by Indonesia is a rule of law that always considers all actions on two grounds. That is, in terms of its use and purpose and in terms of its legal basis. As a country based on law, all people’s lives are regulated by law regarding matters including marriage, divorce, and the division of property. Marriage is an activity intended to form a family as a legal bond according to law. However, marriage does not only concern the individual husband and wife but also concerns all family and community affairs. In essence, marriage is something sacred, therefor every religion cannot be separated from the rules of marriage and religious principles. Join assets have been explained in Article 35 Paragraph (1) of the marriage law, which explains that property acquired during marriage becomes joint property. Based on the article, joint property only includes property acquired by husband an wife during marriage. Property acquired outside of the marriage period is not joint property.Indonesia merupakan negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala Tindakan pada dua landasan. Yaitu, dari segi kegunaan dan tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh kehidupan masyarakat di atur oleh hukum perihal termasuk perkawinan, perceraian, dan pembagian harta.Perkawinan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum. Akan tetapi perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi suami dan istri melainkan menyangkut segala urusan keluarga dan masyarakat. Hakekatnya, perkawinan adalah sesuatu yang sakral oleh karena itu setiap agana tidak lepas dari kaidah-kaidah perkawinan dan kaidah-kaidah agama. Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. berdasarkan pasal tersebut, bahwa harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh diluar dari masa perkawinan bukanlah harta bersama

Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa

Tulisan ini menjelaskan tentang pengimpelementasian pasal 30 ayat 1 dalam penangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial di kabupaten Gowa. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga adanya anak terlantar di kabupaten Gowa. 2) Bagaimana upaya Dinas Sosial kabupaten Gowa dalam menangani anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara terhadap beberapa informan yang menyangkut masalah penanganan anak terlantar dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, karya tulisilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan adanya anak terlantar di kabupaten gowa ialah kemiskinan, keluarga yang bermasalah. Adapun upaya yang dilakukan ialah melakukan pendataan, melakukan pembinaan baik dalam panti maupun luar panti

Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar

AbstrakPokok permasalahan adalah Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Adapun sub masalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2) Bagaimana Proses Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan terbentuknya Tanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan dapat berguna untuk jangka waktu yang panjang, salah satunya adalah PLN meringankan pembayaran listrik bagi masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan-bantuan sosial seperti memberikan dana kepada masyarakat yang terkena covid, bantuan fasilitas sekolah, mesjid, panti asuhan serta dalam sektor perkebunan. Namun PLN tetap diberikan saran untuk selalu meningkatkan dan mengaitkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat dengan selalu memperhatikan dan mengoptimalkan kinerja fungsi tugas masing-masing didalam perusahaan dan Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan, PLN SulselrabarAbstractThe main problem of this investigation is the View of Islamic Law on the Implementation of Social and Environmental Responsibility in the State Electricity Company in the Regional Main Unit of South Sulawesi. The sub-problems are divided into three parts, namely: 1) How is the View of Islamic Law on the Application of Social and Environmental Responsibility 2) How is the Process of Implementing Social and Environmental Responsibility, 3) What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Social and Environmental Responsibility in the Electric Company Parent State Unit for South Sulawesi Region. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of a field (field research) with the research approach used is Juridical-Normative. The results of this research are the formation of the Partnership and Community Development Program Responsibility (PKBL) and current corporate social responsibility can provide benefits to the community and can be used for a long period of time, one of which is PLN easing electricity payments for less fortunate people. , providing social assistance such as providing funds to people affected by Covid, assistance with school facilities, mosques, orphanages and in the plantation sector. However, PLN still provides advice to always improve and link the concept of sustainable development for the survival of the company and the community by always paying attention to and optimizing the performance of each company's task function and ensuring the availability and implementation of nature conservation programs including greening and efforts to develop the company's image in accordance with the Principles Good Corporate GovernanceKeywords : coorporate sosial responbility, governanc

Cerita Erasayya Desa Kaloling

Buku ini adalah laporan akhir KKN UIN Alauddin Makassar Tahun 2017 di Desa Kaloling sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Akan tetapi, kami menyadari bahwa buku laporan akhir KKN ini tentu tidak bisa terwujud tanpa partisipasi dari berbagai pihak. Pada mulanya Desa Kaloling hanya merupakan satu pemukiman yang ditumbuhi padang rumput yang luas yang terdapat dipinggir sungai Kaloling. Pada saat itu hanya beberapa rumah yang terdapat di kampung Kaloling, namun seiring dengan perkembangan zaman, Kampung Kaloling dijadikan sebuah dusun dari Desa Bajiminasa Kecamatan Tompobulu, pada saat itulah masyarakat Kaloling mulai menata pemukiman menjadi sebuah perkampungan yang memegang teguh kebiasaan dan adat –istiadat serta mereka sadar akan pentingnya kesehatan dan pendidikan

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN HAK CIPTA MELALUI HIBAH

AbstrakTujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui aspek kepemilikan hak cipta dalam hukum Islam, (2) mengetahui kedudukan hak ekslusif pencipta terhadap hasil karya cipta yang telah dihibahkan kepada pihak lain. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan syar’i, pendekatan yuridis formal dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong library research, yang mana penulis mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas kemudian disimpulkan. Setelah diadakan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 1) Hak cipta bukan hanya dikenal dalam regulasi yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Tetapi, sejak lama para ulama dalam Islam telah mengenal istilah hak cipta yang disebut sebagai hak al ibtikar. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membahas mengenai hak cipta dan menggolongkannya sebagai hak kekayaan dan oleh karenanya itu, hak cipta tergolong sebagai hak milik yang bersifat mutlak dan sempurna sebab hak cipta hanya dapat dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh pencipta yang bersangkutan. (2) Pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui hibah yang dilakukan oleh pencipta selaku pemberi hibah dan pihak lain sebagai penerima hibah hanya dapat memanfaatkan sebahagian dari hak ekslusif suatu ciptaan yaitu berupa hak ekonomi dari suatu ciptaan. Mengenai hak moral, tidak dapat dihibahkan kepada penerima hibah dan hanya akan melekat kepada pencipta asli dan tidak dapat dialihkan walaupun hak ciptanya telah dihibahkan. Implikasinya yaitu perlu adanya penyebaran informasi terkait objek hibah yang telah diperluas, artinya bahwa objek hibah bukan hanya terkait dengan benda yang berwujud seperti rumah maupun tanah, tetapi objek hibah juga termasuk benda yang bersifat immateriil, termasuk hak cipta.Kata kunci: Hak Cipta, Hibah, Pengalihan.  AbstractThe purpose of this study are (1) find out the aspects of copyright ownership in Islamic law, (2) find out the position of the creator's exclusive rights to the copyrighted work that has been granted to another party. In answering these problems, the writer uses the syar'i approach, formal juridical approach and normative juridical approach. This research is classified as library research, in which the authors collect various kinds of literature that have relevance to the objects discussed, adapt, quote, and analyze the literature that has been obtained then concluded. After holding a discussion of some problem reviews, the authors conclude; (1) Copyright is not only known in regulations, namely in the form of laws and regulations. However, for a long time the scholars in Islam have known the term copyright which is referred to as al ibtikar rights. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) also discusses copyright and classifies it as a property right and, therefore, copyright is classified as absolute and perfect property rights because copyright can only be controlled and owned and used by the creator in question. (2) Transfer of copyright made through a grant carried out by the creator as the grantor and other parties as the recipient of the grant can only make use of a part of the exclusive right of a work that is in the form of economic rights of a work. Regarding moral rights, they cannot be granted to the recipient of the grant and will only be attached to the original creator and cannot be transferred even if the copyright has been granted. The implications are The need for dissemination of information related to the grant object has been expanded, meaning that the grant object is not only related to tangible objects such as houses or land, but the grant object also includes objects that are immaterial, including copyrights. Keywords: Copyright, Grant, Transfer