Potential Conflicts in Pilkada in South Sumatra Province Reflection of the 2019 Simultaneous Election for 2024)

This research aims to find out why South Sumatra Province can avoid broad and sharp political conflicts, even though the people of South Sumatra are known for their hard character.  Political conflicts in the 2019 simultaneous elections occurred in the districts of Empat Lawang, Musi Rawas, North Musi Rawas, Banyuasin, and East OKU. The potential for high conflict is rioting, as for example happened in Empat Lawang. However, even though there was a riot at the time, it only lasted for a short time, was well controlled, and caused no casualties. This is also the case with other political conflicts, so that it actually places this area as a zero conflict area. This is interesting, considering that the people in this area have a strong character. The research method used is qualitative. Data were collected through observation and in-depth interviews, and FGDs. The findings of this study show that the people of South Sumatra are people whose political culture is rational, pragmatic, patriarchal. In conclusion, the political culture is able to avoid South Sumatra from high political conflict

PARTISIPASI PUBLIK DALAM REKRUTMEN CPNS: MASALAH DAN KEMUNGKINAN

This article is focused on Good Corporate Governance study, especially on the behalf of public participation dimension in the government employee recruitment. The case analysis is conducted in qualitative methods during the government employee recruitment in 2005-2006. The case is monitored by the national printed medias. This article generally recommended to open the opportunities of public participation in the management of employee affairs. This article also to open access for public in order to supervise the implementation of government employee recruitment to minimize the irregularity of this process

Integrasi Indonesia di Tengah Kemajuan Teknologi Informasi, Globalisasi,dan Demokratisasi Membangun Indonesia Melalui Politik Indentitas

Sejak Reformasi bergulir tahun 1998 Indonesia menghadapi tantangan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang meningkat tajam pasca Reformasi, misalnya konflik dan kekerasan atas nama agama, kepentingan etnis dan kelompok. Ancaman terhadap integrasi nasional sebenarnya bukanlah milik generasi jaman sekarang, tetapi sudah ada sejak awal mula negara ini didirikan. Karena pada hakikatnya berdirinya negara Indonesia berpijak pada keberagaman yang tinggi baik dari segi etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi. Ancaman terhadap integrasi nasional pun saat ini semakin meluas akibat kemajuan di bidang Teknologi dan Informasi (TI), terjadinya globalisasi, dan gerakan demokratisasi. Kemajuan di bidang TI selain memberikan nilai-nilai positif dari segi penambahan wawasan pengetahuan, juga berdampak negatif. Ia memiliki potensi yang kuat sebagai elemen penggerak dalam mempengaruhi dan mengubah paradigma berpikir masyarakat. Demikian juga dengan globalisasi yang telah menjadikan dunia seakan tanpa batas. Ekspansi ekonomi, politik, maupun sosial budaya mendapatkan jalurnya melalui globalisasi. Suatu negara dapat mengekspansi negara lain, tanpa memerlukan kehadiran fisik sebagaimana di zaman sebelum abad ke-20 seperti yang dilakukan oleh negara-negara Kolonial. Di samping kemajuan di bidang TI dan fenomena globalisasi, yang tak kalah penting adalah gerakan demokratisasi. Gerakan ini telah menempatkan kekuatan masyarakat sebagai kelompok yang mempunyai hak menuntut jaminan bagi hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, dan tuntutan mendapat keadilan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ketiga jenis ancaman integrasi nasional yang berdiri di atas keberagaman dapat merapuhkan bangsa ini. Makalah ini hendak membahas masa depan integrasi nasional Indonesia di tengah kemajuan teknologi, globalisasi dan demokratisasi yang berpotensi mengaburkan identitas nasional. Upaya apakah yang dapat memperkuat identitas nasional Indonesia

Mewujudkan Pelayanan Yang Berorientasi Publik

Praktik untuk mewujudkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya diamanatkan oleh UUD 1945. Secara eksplisit tertuang dalam Bab Xa UUD 1945 tentang hak-hak asasi manusia. Namun pelayanan yang berorientasi publik dalam praktik belum optimal, sebagaimana yang kita saksikan atau kita alami dari ke hari implementasi pelayanan pemerintah terhadap publiknya belum menyentuh keinginan masyarakat sesungguhnya. Mengacu pada pendapat yang dirumuskan oleh Kementerian PAN,"pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan", maka pemerintah secara lebih serius mengurus permasalahan 'pelayanan publik'. Hal ini jika tidak dilakukan sama artinya dengan menghancurkan sistem pemerintahan itu sendiri. Untuk mengenali pelayanan publik yang bagaimana yang sebenarnya diharapkan masyarakat, perlu dikenali permasalahan pelayanan publik yang mendasar

Dampak Politik UU No.5 Tahun 1979 Terhadap Kekuasaan Pesirah di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan

Undang-undang UU No.5 Tahun 1979 merupakan UU yang dilahirkan Penguasa Orde Baru dengan tujuan menciptakan stabilitas politik di desa. Berpijak pada tujuan itu, dirancanglah struktur pemerintahan desa yang seragam untuk seluruh Indonesia. Penerapan UU ini di Sumatera Selatan telah menghilangkan sistem pemerintahan masyarakat asli yaitu system pemerintahan Marga. Dampaknya bagi Marga Buay Pemuka Bangsa Raja adalah menegasi kekuasaan Pesirah dan memutus hubungan antara Pesirah dan masyarakatnya. Padahal dalam sistem ini hubungan antara Pesirah dan masyarakatnya lekat dengan hubungan patrimonialisme. Suatu hubungan yang sangat personal, di mana patriarchy sebagai patron merupakan jantung patrimonialisme. Tujuan khusus dari penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam latar belakang politik Orde Baru mengeluarkan UU No.5 Tahun 1979 dan mengetahui kekuasaan Pesirah pasca dihapusnya sistem pemerintahan Marga, bagaimana relasinya dengan masyarakat maupun negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Hasil yang diinginkan dari penelitian ini pertama, melengkapi materi disertasi doktoral peneliti sehingga diharapkan akan mempercepat penyelesaian disertasi. Kedua, memberikan sumbangan pemikiran bagi studi politik kontemporer dewasa ini, yaitu tentang mencuatnya gagasan untuk lebih memberi perhatian kepada hak-hak minoritas. Ketiga, sumbangan praksis bagi penguasa politik dalam membuat kebijakan publik. Target yang ingin dicapai adalah terpublikasikannya hasil penelitian ini pada jurnal nasional dan internasional

Kajian Terhadap Implementasi E_government pada Pemerintah Kota Depok

Pemerintah Kota Oepok telah n:tenggunakan Teknologi Jnformasi (TI) sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada publik. Penggunaan TI ditunjukkan dengan membuat E_government Pemkot Depok yang beralamat www.depok.go.id. Pembuatan e_government Depok telah dilakukan melalui kajian . dan studi banding terlebih dahulu untuk menghasilkan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, e_government Pemkot Oepok baru sebatas formalitas, statis, tidak interaktif, sajiannya usang, dan belum menampilkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana implementasi e_government pada Pemkot Depok. Pertanyaan dalam penelitian ini: Bagaimana kebijakan pengembangan e_government Pemkot Depok? Bagaimana organisasi dan tata kerjanya? Bagaimana kesiapan SDM pengelolanya? Adakah dukungan dari Pimpinan? Bagaimana pendanaannya? Serta bagaimana sarana dan prasarananya. Dengan mengetahui permasalahan dalam implementasi e_government pada Pemkot Depok diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kualifas e_government Pemkot Depok. Selain itu, penelitian ini ditujukan juga untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan TI sebagai upaya membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel

Democracy And The Challenges Of Education In Indonesia: Utilization of ICT and ODL To Improve Public Interest Read

Indonesia, today, ranks fourth out of the top five countries in the world in terms of population. The population of Indonesia in 2014 amounted to 244,769,000 people. With a large population, education is a major issue that must be managed properly. However, it turns out, it was not envisaged. If the data refer to the Education Development Index (EDI) in 2011, Indonesia is ranked 69th, Malaysia at position 65, and Brunei in position 34. Based on these data, it can be stated the development of education in Indonesia is still lagging behind, when compared with countries other developing. In fact, education is very important for the life of a nation. Reciprocation of a nation, one measure of the quality of education. Democratic era, which followed, the rapid progress in the field of Information and Communication Technology (ICT), should be able to be a reliable means to improve the quality of education. Democracy has room for every community to get their rights and voice their aspirations, while ICT has an advantage in terms of affordability. In the era of democracy and respond to ICT development, the Indonesian Government has made an important breakthrough, the permissibility of the college in addition to the Open University, to conduct distance education (ODL). This policy, one of which is intended, in order to encourage more and more people accessing education. However, the results are not significant, nonetheless index education levels Indonesia is still low at 14.6 percent, in contrast to Singapore and Malaysia already has an index that better education levels are 28 percent and 33 percent. This paper discusses what factors causing the low quality of education in Indonesia compared with other developing countries. When linked with the culture of Indonesian people who prefer to hear and speak, rather than reading; whether this culture affect the delivery of education? How to answer the challenges of the democratic era. Can ICT and ODL system is used to change the culture of Indonesian society into a society that enjoys reading

PEMBERDAYAAN POLITIK MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI: TIKAR PURUN IDENTITAS UPACARA ADAT MARGA BUAY PEMUKA BANGSA RAJA

Purun (Lepironia Articulata) is not just a mat, but can be meaningful as an economic and political force. As an economic power, because it will drive the people's economy, if the value or benefits can be diversified into other forms, which have a higher selling value. As a political force, because it is able to unite the community in a mutual cooperation activity where social interaction and communication of citizens occurs. Purun which is still needed as a tool for traditional ceremonies, is currently on the verge of extinction, because economically purun is considered unable to improve the community's economy. This community service program aims to increase the benefit value and selling value of purun from just mats, to products that are more in line with community needs and have high selling value. The community service method is a workshop, with the aim of transforming the knowledge and skills of the people of Dusun 2, Muncak Kabau, Buay Pemuka Bangsa Raja, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Workshops are assumed to be an effective method for transferring knowledge and skills.Key words: purun, economic empowerment, political empowermentABSTRAKPurun bukan sekedar tikar, tetapi dapat bermakna sebagai kekuatan ekonomi maupun politik. Sebagai kekuatan ekonomi, karena ia akan menggerakkan perekonomian warga apabila nilai atau kemanfaatannya mampu didiversifikasi dalam bentuk lain yang lebih berdaya jual tinggi. Sebagai kekuatan politik, karena ia mampu menyatukan warga dalam satu kegiatan gotong royong bersama di mana interaksi dan komunikasi sosial warga terjadi. Purun yang tetap dibutuhkan sebagai salah satu alat untuk upacara adat, di ambang kepunahan, karena secara ekonomi tidak mampu memberdayakan masyarakat. Pengabdian masyarakat yang coba digagas ini bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dan nilai jual purun dari sekedar tikar, menjadi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bernilai jual tinggi. Metode pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk workshop (pelatihan) yang diharapkan akan terjadi transformasi pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat (warga) Dusun 2, Desa Muncak Kabau, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja. Workshop diasumsikan sebagai metode yang efektif untuk melaksanakan transfer pengetahuan maupun keterampilan

PEMBUATAN MULTIMEDIA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LAYANAN BANTUAN BELAJAR MAHASISWA DALAM MENGHADAPI TUGAS AKHIR PROGRAM

A final project or Tugas Akhir Program (TAP) ADPU4500 is one of the difficulties courses to be completed by students at Universitas Terbuka. It requires learning assistance that can meet the need of all UTs students. One of the learning services that is suitably developed is Compact Disk multimedia, because of its flexibilities and practicality. This research is addressed to produce Compact Disk multimedia that is easily acquired by the student and meet the students requirements. There are several steps in developing a Compact Disk multimedia, those are needs assessment, media technological option, developmental strategy and instructional design process, prototype production process, and test-driving. Needs assessment is needed to get real students requirement view. Script Writer should be intensified in production process to get production result that suits script and avoids repeated production process requiring time and expenses. Students perception of the Compact Disk multimedia TAP ADPU4500 appearance is that it is interesting and attractive. The contents can be easily studied, help students accomplish test exercises, and increase students comprehension to TAP ADPU4500. However, the Compact Disk needs to be evaluated to improve the content