HUBUNGAN LAMA ISTIRAHAT DAN LAMA KERJA DENGAN TINMGKAT TEKANAN DARAH AKIBAT BISING PADA PEKERJA INDUSTRI BATU ALAM DI KECAMATAN DUKUPUNTANG CIREBON

Kebisingan merupakan salah satu faktor fisika yang dapat mengganggu kesehatan pekerja bila terpapar lebih dari yang disyaratkan. Kebisingan merupakan salah satu faktor fisika yang ada di industri pengolahan batu alam. Salah satu tandanya yaitu dapat meningkatkan tekanan darah. Efek tersebut dapat dipengaruhi oleh lamanya pekerja bekerja di tempat bising. Salah satu faktor yang dapat menurunkan tekanan darah akibat bising yaitu lama istirahat pekerja dari paparan bising. Lama kerja dan lama istirahat pekerja di tempat penelitian tergantung dari keinginan pekerja itu sendiri. Mereka tidak memperhatikan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan tekanan darah menjadi normal kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan lama istirahat dan lama kerja dengan tingkat tekanan darah akibat bising pada pekerja industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Data diperoleh dengan wawancara dan pengukuran kepada 39 responden dari total 65 pekerja yang dipilih dengan teknik purpossive sampling pada pekerja industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang Cirebon. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson dan Rank Spearman’s pada interval kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan lama istirahat dengan tekanan darah sistolik dan diastolik pekerja(r -value sistolik = -0,784 dan ρ-value diastolik = -0,632). Ada hubungan lama kerja dengan tekanan darah sistolik dan diastolik (ρ-value sistolik = 0,459 dan ρ-value diastolik = 0,531). Pekerja yang ada di lingkungan bising seharusnya memakai alat penutup telinga, mengatur jam kerja dan jam istirahat untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bising di tempat kerja Kata Kunci: kebisingan, lama istirahat, lama kerja, tekanan dara

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat)

Tax is a levy from the public to the state (government) based on laws that areenforceable and payable by those who are obliged to pay it with no immediate performance(counter performance / remuneration), the results of which are used to finance stateexpenditure in government administration and development. The problem in this research ishow the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of2011 concerning Regional Taxes. The method used by the normative juridical approach andanalysis is done qualitatively. The results showed that the enactment of Regional RegulationNumber 01 of 2011 in managing regional own-source revenue with the aim of increasingregional income, and the results of the acquisition of land and building tax for TanjungKarang Pusat Sub-district had not been maximized from the target set due to obstaclesencountered by collectors in tax collection owed to taxpayers because taxpayers object to theLand and Building Tax that is se

Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Melalui Operasionalisasi Bus Rapid Transit (Studi Di Kota Bandar Lampung)

Policy in traffic congestion by Government of Bandar Lampung directed to create good traffic order for the present and for the future. Problems of this research are: (1) What is the Department of Transportation policy of Bandar Lampung in addressing traffic congestion through the operationalization of Bus Rapid Transit? (2) What are the factors supporting and inhibiting Policy Bandar Lampung Transportation Agency in addressing traffic congestion through the operationalization of Bus Rapid Transit? This research approach is normative and empirical jurisdiction. Data was collected through library research and field study. The data was then analyzed to obtain qualitative researchconclusions. The results and discussion indicate: (1) Bandar Lampung city government policy in addressing traffic congestion through operationalization Bus Rapid Transit (BRT) is a policy that is both urgent and requires settlement in a short time , because congestion has become a problem that needs to be as soon as possible addressed. (2) The factors that support the policy of Bandar Lampung transportation agencies in addressing traffic congestion through the operationalization of Bus Rapid Transit is a legal umbrella operation of BRT, the BRT implementation and operationalization of the expectations of the people in town that mass transportatio

Efektivitas SK. Gubernur Nomor : G/196/IV.02/HK/2006 Tentang Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Environmental Enforcement Law Team in Lampung Provincy to Effort Industrial Waste Reduction as Impact from Firms Avaibility in Lampung Provincy. This research aims to know what Regent Policy to set up Environmental Law Enforcement Team in Lampung Provincy (team) can implementation effective.This research takes Lampung Provincy with empirical evaluative research. The collection data methods are field and reference study in which to obtain primary and secondary data. This research use qualitative data analysis This research gets conclution that implementation of the team which have been set up with decision letter of Lampung Provincy Number G/196/IV.02/HK/2006 on Mei 4th 2006 canât run effective. This matter can be seen from indicators of target matchness and working program realization, also from indicators of perception level and society responsiveness

Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan dengan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis-bisnis terkait. Dengan demikian, perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya, bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Al-Mudharabah yang dilaksanakan pada dasarnya terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah atau debitur dalam mengelola usahanya sehingga disimpulkan layak (fisible), dapat menghasilkan hasil usaha, yang bertujuan untuk membayar kewajibannya. Dalam hal perjanjian Al-Mudharabah, ia mengacu pada prinsip pokok syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum, seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan asas Prudential Banking Principle terhadap proteksi pengamanan dana bank

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK Di INDONESIA

As a levy imposed by the state on the people, tax collection must be based on law. In carrying out its actions, state administration requires flexibility in determining policies related to tax collection. The problem in this research is how the government policies are related to tax collection. The method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical approach, and a qualitative normative analysis method. The results show that the policies issued by the government in relation to the determination of taxes that must be issued by taxpayers which are determined in the form of tax collection are none other than those for general government financing purposes in order to carry out government functions, both routine and development. In fact, taxes are one of the largest state revenues. Revenue from the tax sector is then used by th

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

The title of this research is the study of the Authority of the Commercial Court in Business Disputes Settlement. The main issues of this research are as follows: (1) What is the authority of the Commercial Court in the settlement of business disputes, due to unclear object of commercial case which can be handled by the Commercial Court? The results of this research are as follows: First, the authority of the  Commercial Court under the bankruptcy law is to examine and adjudicate bankruptcy and other commercial cases.  In addition to bankruptcy cases, the cases which are currently examined cover intellectual Property Right cases such as Industrial Design, Integrated Circuits Layout Design, Patent, brand and Copyright cases, whereas business disputes filed to the Commercial Court not provided under the Law are cases related to banking, trade agreements, consumer protection, insurance, corporation, transportation and capital markets

Pembiayaan AI-Musyarakah dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah

Kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, keberadaannya mcndapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Hal ini karma mayoritas penduduk Indonesia muslim yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi. Salah sate jenis penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil yang dilakukan bank syariah adalah AI-Musyarakah. Al-Musyarakah adalah perjanjian kerjasama patungan antara nasabah pengelola dana clan bank syariah yang keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (shirkah) sesuai besarnya porsi modal penyertaan dari masing-masing pihak. Tujuan pemilisan ini untuk mengetahui, memahami, clan menganalisis aspek hokum dalam pembiayaan Al-Musyarakah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah kaidah-kaidah atau norms-norms clan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah. Dapat disimpulkan bahwa syarat clan prosedur pembiayan Al-Musyarakah berdasarkan prinsip syariah umumnya baik, tidak mengenyampingkan asas Prudential Principle Banking. Mengenai hak dan kewajiban pars pihak dalam perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah berada dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain atau sebaliknya. Keduanya Baling berhadapan clan diakui dalam Hokum Islam. Perjanjian pembiayaan pads umumnya mulai berlaku yaitu pads saat ditandatanganinya akad perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak, maka sejak saat itu pula akan tinibul suatu akibat hokum bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Berakhirnya perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah berakhir apabila jangka waktu telah berakhir, Mudharib (pengelola usaha/nasabah) telah melaksanakan semua kewajibannya terhadap Shahibul Maal (pemilik dana/bank) dengan baik dan benar. Dengan demikian Shahibul Maal membebaskan Mudharib dari segala tuntutan yang diakibatkan oleh perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah

KEDUDUKAN ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL

UU no. 17 Th. 2007 concerning the National Long Term Development Plan for 2005-2025mandates that harmonious industrial relations with proper protection, as well as therealization of industrial settlement processes that satisfy all parties, are characteristic of thedesired labor market. In connection with this, the purpose of this study is to examine andanalyze the position of state administration as a mediator in creating harmonious relations.The method used in this research is normative juridical approach. To analyze data and drawconclusions from the results of the study, a qualitative normative analysis method is used.The results showed that the position of State Administration as a mediator in creating aharmonious relationship is as a coach and executor of resolving industrial relations disputesoutside the court, in order to direct the disputing parties to deliberate so that they canproduce a wise agreement and can be carried out as efficiently as possible to the system ofnorms, systems of behavior, and value systems that are in accordance with Pancasila as theideology of the state. The government is expected to intensify the development of industrialrelations to the public, especially the workers and employers community, by furtherhighlighting complaints resolution institutions and making regular observations so thatindustrial relations disputes can be addressed earl

Upaya Hukum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).

Handling and management of land and building tax (PBB) is expected to lead administration and is able to increase community participation in development financing. The problem in this research is legal action taken by the Office of the District Tanjung Karang, Bandar Lampung Center to Improve Regional own source Revenue. Digunaka approach to the problem is normative and empirical approach. Data collection techniques with literature studies and field studies. Qualitative analysis. The result of research that attempts increase revenue in Bandar Lampung with the implementation of the strategy of local tax collection system by the establishment of the Regional Head (official assessment system) and in a way paid by the taxpayer (self assessment system). Suggestions put forward so that the rate of tax and levies to be reconsidered because it increases the tax rat e and levy will not necessarily result in increased revenue