PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI KOTA CIMAHI

In 2013, 2018, and 2019, there were arrests of terrorism in Cimahi City. Cimahi City is considered prone to become a hiding place. So this research seeks to study the supervision of the City Government of Cimahi in combating terrorism. The results showed that the City of Cimahi in combating terrorism, National Unity, and Politics in Cimahi City synergized with the police and also the people of Cimahi City. Through the Community Early Awareness Forum, Kesbangpol together with the police, provide education to the public regarding radikaslime and terrorism. Both the Kesbapol and the police have competent human resources in supervision. It's just beyond this that the shortcomings are related to the strengths of HR in the police. Planning of supervision in combating terrorism in Cimahi City is carried out by monitoring the tasks of each unit in the police. A special budget for handling terrorism does not yet exist. So, the conclusion is that the monitoring of countermeasures in the Cimahi City Government is carried out by inviting the public to look at the adjacent environment, and denies that what can be done can be directly reported to the Government or the police. Keywords: Monitoring, Terrorism, Local GovernmentPada tahun 2013, 2018, dan 2019 terjadi penangkapan terorisme di Kota Cimahi. Kota Cimahi dianggap rawan menjadi tempat persembunyian teroris. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DaerahKota Cimahi dalam penanggulangan terorisme, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi bersinergi dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat Kota Cimahi. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kesbangpol bersama dengan pihak kepolisian, memberi edukasi kepada masyarakat terkait radikaslime dan terorisme. Baik pihak Kesbapol dan kepolisian, telah memiliki SDM yang berkompeten dalam pengawasan. Hanya saja sejauh ini yang menjadi kekurangan adalah terkait kuantitas dari SDM di kepolisian. Perencanaan pengawasan dalam penanggulangan terorisme di Kota Cimahi dilakukan dengan pemetaan tugas kepada masing-masing unit yang ada di kepolisian. Anggaran khusus untuk penanganan terorisme belum ada. Jadi, kesimpulannya adalah pengawasan penanggulangan di Pemerintah Kota Cimahi dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk melihat lingkungan sekitarnya, dan apabila ada hal yang mencurigakan bisa langsung melaporkan kepada Pemerintah atau pihak kepolisian. Kata Kunci: Pengawasan, Terorisme, Pemerintah Daerah &nbsp

OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA WANTILAN

Community service carried out aims to improve the knowledge, abilities, and skills of village officials in e-government in administering government at the village level. Human Resource is an important factor in an organization. With various forms and objectives, the organization is made based on various visions for the benefit of the organization and in carrying out its mission it is managed and managed by employees. Implementation of village-level e-government as a form of village digitization so that villages become smart villages. This activity is carried out in three stages, namely the preparation stage in the form of socializing activities with village officials, the implementation stage is carried out by delivering material, focus group discussions (FGD) and training or tutors, and the last stage is an evaluation by asking participants about knowledge related to e-commerce. government. The results show that participants understand e-government but still need further guidance. Keywords: E-government, Human Resources, Village Governmen