Pola Penguasaan Tanah Sawah secara Sistem Gilir Ganti pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci

Sistem gilir ganti sawah adalah pola penguasaan tanah sawah menurut Hukum Adat Kerinci. Sistem ini memberikan bagi ahli waris perempuan untuk secara bergilir ganti dalam menggunakan atau pemakaiannya guna mendapatkan hasilnya. Adanya sistem ini adalah pengaruh sistem kewarisan yang membedakan antara harta berat dan ringan. Banyaknya peserta dan persilangan gilir ganti sawah mempengaruhi pergerakan sistem dan masa tunggu setiap peserta untuk mendapatkan gilirannya

Pengembangan Bisnis Rahasia Dagang dengan Cara Franchise

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan komperatif (comperative advantage), tetapi harus diiringi dengan keunggulan kompetitif (kompetitif advantage), bahkan banyak negara pada saat ini justru mengadalkan keunggulan kompetitif seperti Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar membangun perekonomian. Franchise adalah salah satu cara pembiakan USAha yang bertujuan melipat gandakan nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual khusnya Rahasia Dagang yang sangat terkenal dan ampuh pada perdagangan trans nasional pada saat ini

Pelaksanaan Mediasi Tentang Sengketa Perbatasan Tanah Di Kota Jambi

This article discusses the mediation of land border disputes. The increase in land cases in the courts raises the desire to speed up the settlement process through a pattern of settlement outside the court. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, land disputes can be resolved through mediation outside the court. Mediation model that is suitable in the resolution of land disputes is interest-based interest-based mediation, namely the focus of mediation is directed at the substance of the best interests for both parties based on aspects of joint resolution by resolving the root causes, avoiding prolonged conflict between the parties, as well as the desire to have long-term good relationship. Abstrak Artikel ini membahas tentang pelaksanaan mediasi sengketa perbatasan tanah. Meningkatnya perkara tanah di pengadilan memunculkan keinginan untuk mempercepat proses penyelesaian melalui pola penyelesaian di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan. Model mediasi yang cocok dalam penyelesaian sengketa tanah adalah mediasi berbasis kepentingan interest based, yaitu fokus mediasi diarahkan pada substansi kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak berdasarkan pada aspek penyelesaian bersama dengan cara menyelesaikan akar persoalan, menghindari konflik berkepanjangan antara para pihak, serta adanya keinginan untuk mempunyai hubungan baik jangka panjang

Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Kajian ini untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penegakan hukum dalam perlindungan hukum terhadap hutan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif disertai penelitian lapangan sebagai data pembanding. Tingginya angka deforestasi di Indonesia adalah inti dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Okupasi lahan hutan oleh warga masyarakat menjadi area perkebunan atau pertanian, penebangan liar serta pengalihan fungsi hutan lindung sangat berdampak pada pemanfaatan kawasan hutan. Sinergi antar instansi yang terlibat dalam perlindungan dan pengawasan kawasan hutan mutlak diperlukan dalam upaya pelestarian hutan

Pemanfaatan Nilai Ekonomi Hak Cipta Oleh Masyarakat Lokal

Hak kekayaan intelektual merupakan implikasi dari perkembangan perdagangan internasional, terutama negara industri. Pada negara berkembang pemahaman dan perlindungan hak kekayaan intelektual kurang mendapat perhatian yang menyebabkan banyaknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan merugikan para pencipta dan penemu. Hak kekayaan intelektual mempunyai peranan penting dalam lalu lintas ekonomi, baik regional maupun internasional termasuk investasi suatu negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia yang beraneka budaya, agama, dan suku, mempunyai karya cipta yang sangat kaya, dan harus mengambil bagian dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum dan pemanfaatan hak cipta sangat diperlukan untuk dijadikan salah satu sumber pembangunan ekonomi nasional dan masyarakat Indonesia.   Keywords: pemanfaatan, nilai ekonomi hak cipta, masyarakat loka

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

Food is a basic human need that cannot be neglected in everyday life. Without eating and drinking sufficient quantity and quality, humans will not be productive in carrying out their activities. Food issues also concern security, safety, and health, both physical and spiritual. Food safety is one of the important factors that must be considered in daily consumption. Thus, food must be available in sufficient quantities, at affordable prices, and must also meet other requirements, namely healthy, safe, and halal. So before the food is distributed it must meet the requirements of being truly safe for consumption. This means that food must not contain dangerous ingredients such as pesticide contamination, heavy metals, pathogen microbes, or be contaminated by ingredients that could disturb people's trust or confidence, for example being contaminated with dangerous ingredients. Food security in Indonesia is still far from safe, which can be seen from the food poisoning incidents that have occurred recently. In such conditions, consumers generally do not care or do not have awareness about the safety of the food they consume, so they do not demand much from producers to produce safe food products. This also causes food producers to increasingly ignore consumer safety in order to gain as much profit as possible. For example, there are still many food manufacturers who like to use textile dyes for various food and beverage products because of economic considerations

Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Sistem Gilir Ganti pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci

Sistem gilir ganti sawah adalah pola penguasaan tanah sawah menurut Hukum Adat Kerinci. Sistem ini memberikan  bagi ahli waris perempuan untuk secara bergilir ganti dalam menggunakan atau pemakaiannya guna  mendapatkan hasilnya. Adanya sistem ini adalah pengaruh sistem kewarisan yang membedakan antara harta berat dan ringan. Banyaknya peserta dan persilangan gilir ganti sawah mempengaruhi pergerakan sistem dan masa tunggu setiap peserta untuk mendapatkan gilirannya.   Kata kunci: sistem gilir ganti sawa

Perjanjian Penyediaan Air Minum Antara SPAM dengan Pelanggan Di Kabupaten Musi Rawas Utara

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara; dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyediaan air minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi sebagai berikut pelanggan SPAM yang banyak melakukan penunggakan pembayaran, pihak SPAM yang tidak memperhatikan beberapa pelanggan tidak menerima aliran air SPAM secara lancar dan kualitas air yang baik; penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara berupa apabila dirugikan oleh SPAM Kecamatan Rawas Ulu dalam pemanfaatan jasa air bersihya itu Konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui nomor telepon atau datang sendiri ke kantor SPAM Kecamatan Rawas Ulu.  Kata kunci: Perjanjian; Hak; Kewajiban   Abstract This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency; and the second to find out and analyze the resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency. The method used is empirical juridical research type. The results showed that the implementation of the rights and obligations of the parties in the drinking water supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency had not been fully implemented. This is due to several conditions as follows: SPAM customers who make a lot of arrears in payment, the SPAM who do not pay attention to some customers do not receive SPAM water flow smoothly and good water quality; resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency in the form of if harmed by the SPAM Rawas Ulu District in the utilization of clean water services. Consumers can submit their complaints through telephone numbers or come in person to the SPAM office in Rawas Ulu District.   Keywords: Pact; Agreement; Right; Dut

Pengembangan Bisnis Rahasia Dagang dengan Cara Franchise

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan  komperatif (comperative advantage), tetapi harus diiringi dengan keunggulan kompetitif (kompetitif advantage), bahkan banyak negara pada saat ini justru mengadalkan keunggulan kompetitif seperti Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar membangun perekonomian. Franchise adalah salah satu cara pembiakan usaha yang bertujuan melipat gandakan nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual khusnya Rahasia Dagang yang sangat terkenal dan ampuh pada perdagangan trans nasional pada saat ini. Keywords: pengembangan bisnis rahasia dagang, cara franchis

Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai

The purpose of this research is to find out and analyze how the legality of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution Number: 86 / LA-DPT-IV / Tim-2016, as well as to find out and analyze how the legal process for settling land land disputes for housing lots by the Customary Institutions Dispute Resolution Team which applies to indigenous peoples in the Kerinci area, Kumun Debai District. This research includes juridical empirical research, namely research on the effectiveness of the enforcement of customary law norms. The results of the study show the validity of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team Number: 86 / LA-DPT-IV / KD / Tim-2016, invalid, because the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team has returned the land condition of the dispute that occurred overlapping due to the wrong transfer of buying and selling to the original position of land belonging to adat means that the sale and purchase of the land in dispute cannot be justified. The legal process for settling disputes in the customary law community of immigrants first reports a complaint request to the Depati IV Kumun Debai Customary Institution to conduct an examination of ownership evidence and then proceed through the dispute resolution team of the Depati IV Kumun Debai customary institution by conducting a customary session of the disputing parties, customary session of witnesses, deliberation, and decisions on dispute resolution.   Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Nomor: 86/LA-DPT-IV/Tim-2016, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan oleh Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa yang berlaku bagi masyarakat hukum adat di wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian efektivitas keberlakuan norma hukum adat. Hasil penelitian menunjukan keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016, tidak sah, karena putusan Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa telah mengembalikan kondisi tanah sengketa yang terjadi tumpang tindih akibat peralihan jual beli yang keliru kepada posisi semula asal tanah milik adat artinya menganggap jual beli tanah yang di sengketakan tidak dapat di benarkan. Proses hukum penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat pendatang terlebih dahulu melakukan laporan permohonan pengaduan kepada Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai untuk dilakukan pemeriksaan bukti-bukti kepemilikan dan selanjutnya di proses melalui tim penyelesaian sengketa lembaga adat depati IV kumun debai dengan dilakukan sidang adat pihak bersengketa, sidang adat saksi-saksi, musyawarah, dan putusan penyelesaian sengketa.