Media Massa Dan Hukum Humaniter Dalam Pandangan Islam

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membawa Perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah media massa. Dalam hal kasus pelanggaran humaniter, media massa mempunyai peran dalam penyampaian berita yang dapat didengar dan dilihat oleh negara lainnya. Media massa menyampaikan berita baik dalam hal peperangan, pelanggaran HAM dan kasus pidana humaniter lainnya, yang seyogyanya ditangani oleh ICRC. Sehingga menarik dikaji dalam tulisan ini mengenai hubungan Hukum Humaniter dengan HAM, Peperangan, Konflik bersenjata dan damai dan bagaimana peran media massa dalam Hukum Perang sebagai penegakan kebenaran

Pengaruh Pemberian Hak Atas Tanah Di Pemukiman Pesisir Pantai Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang (Studi Kasus: Pemukiman Pesisir Pantai Kelurahan Oesapa)

Undang–undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3, mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar–besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tanah merupakan sumberdaya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat terpisahkan dari tata kehidupan manusia, menurut Kamus Besar Indonesia (1991), tanah sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi di atas sekali; keadaan bumi suatu tempat; keadaan bumi yang diberi batas. Tanah dalam pengertian yuridis adalah pemukaan bumi (UUPA ayat 1). Sedangkan hak atas tanah adalah hak sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Peralihan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah tersebut beralih dari seseorang kepada orang lain. Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan jual beli beli, tukar menukar, hibah atau pemberian dengan wasiat. Semua realitas yang menimbulkan konflik sosial dan banyak terjadi ini diduga sebagai akibat ketimpangan dalam proses administrasi tanah, penegakan hukum pertanahan, lemahnya kebijakan tata ruang pemerintah, dan lain sebagainya. Sebaran pemukiman di Kelurahan Oesapa terbagi atas 3 (tiga) area yaitu pesisir pantai, daratan dan perbukitan. Tingkat kedatangan (urbanisasi) bagi peserta didik khususnya perguruan tinggi menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pemanfaatan ruang di Kota Kupang untuk mendukung kegiatan dan pergerakan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan lahan sebagai tempat mendirikan bangunan menjadi sangat sulit untuk diperoleh, hal tersebut mempengaruhi ketersediaan pemukiman yang dapat dikatakan sehat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, normarif, dan kuantitatif. Hal ini dimaksudkan agar dalam tahap persiapan, pengambilan data, dan pengolahan data diperoleh kualitas data yang mendukung tujuan penelitian ini

Error Compensation of a Grinding Machine Tool Spindle by Optimization Design

In this paper, radial displacement error of a high precision spindle grinding caused by unbalance force was studied. The spindle shaft is considered as a flexible rotor supported by two pairs of angular contact ball bearing. The finite element method (FEM) have been adopted for obtaining the spindle equation motion. In this study, firstly, natural frequencies, critical frequencies and amplitude of unbalance response caused by residual unbalance are determined in order to investigate the spindle behaviors. Further more, an optimization design technique is conducted to minimize radial displacement of the spindle which considers shaft diameters, dynamic characteristics of the bearings, critical frequencies and amplitude of the unbalance response, and computes optimum spindle diameter and stiffness and damping of the bearings. Numerical simulation results show that by optimizing the shaft diameters, and stiffness and damping in the bearings, radial displacement of the spindle can be reduced. A spindle about 4 µm radial displacement error, can be compensated with 2 µm accuracy

Peranan Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, begitu pula Pasal 17 ayat (1) Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak menempuh Mediasi. Karena Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan dan hambatan hakim mediator serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hambatan tersebut. Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk data sekunder dan penelitian untuk memperoleh data primer. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui peranan hakim mediator dalam menangani perkara/sengketa sudah berjalan, namun belum optimal. Terbukti dari 18 (delapan belas) kasus, jumlah kasus yang selesai melalui mediasi hanya 2 (dua) kasus, sedangkan tahun 2016 sampai 2017 belum ada kasus yang selesai melalui mediasi. Hal tersebut disebabkan jumlah mediator yang terbatas dan kurang memiliki kapastitas sumber daya yang memadai. Upaya untuk mencegahnya berupa sosialisasi manfaat mediasi dan mengikuti pelatihan mediasi serta mediasi harus dilakukan secara profesional. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hendaknya melakukan sosialisasi manfaat Mediasi, dan Mahkamah Agung RI hendaknya mengevaluasi praktik mediasi dan menambah jumlah hakim.Article 4 paragraph (1) and (2) Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 states that it must first be pursued a settlement through mediation, as well as Article 17 paragraph (1) of the Judicial Examining Judge requiring the Parties to take Mediation. Because Mediation is expected to be a container of choice to obtain solutions that are based on the interests and needs of the parties. This research aims to know and explain the roles of mediator judges and obstacles faced by the judgesin settling the dispute of marital propertiesafter the divorce at Mahkamah Syar'iyah of Banda Aceh. This research also aims to know the efforts done to prevent and handlethe hurdles in settling the disputes post-divorce at Mahkamah Syar'iyah of Banda Aceh. This is juridical empirical research. The data are collectedthrough library research in order to obtain secondary data and field research is conducted in order to obtain primary data.This research applies qualitative analysis. Based on the research, it is known that the role of mediator judges in handling cases / disputes is already underway, but not optimal. It is evident from 18 cases, the number of cases completed through mediation is only 2 cases, whereas in 2016 until 2017 there have been no cases completed through mediation. This is due to the limited number of mediators and lack of adequate resource capacity. Efforts to prevent it in the form of socializing the benefits of mediation and participating in mediation and mediation training must be carried out professionally. The Chairperson of the Banda Aceh Syar'iyah Court should disseminate the benefits of Mediation, and the Indonesian Supreme Court should evaluate the practice of mediation and increase the number of judges