Empathy and Role Modeling. is IT Missing?

Let me start by congratulating the dedicated team of Pakistan Journal of Surgery and Medicine (PJSM) whose untiring effort brought this journal of International standard. I have the honor to be part of this professional and enthusiastic galaxy of highly intellectual writers. Insha'Allah you will witness the glory of this journal very soon

The Concept and Development of Land Value Assessment

Problem in land acquisition increasingly complex, this problem can be related directly to the land acquisition process from planning to project delivery, as well as indirect effects of the reasonableness of the value of the land. Land value is expected to accommodate attributes as physical development and infrastructure projects in a more comprehensive city, thus the value of the land can represent a reasonable condition and can be estimated in accordance with the development that is influenced by multiple attributes (discrete and continuous) as well as the spatial effect of the gradient measured geographical. Based on a review of empirical, conceptual and literature, the value of land is affected by several variables that can be explaned as follows: supply and demand ; highest and best use ; phisic, legal, social and economic. The method can combine the data value of the land and the land characters are more accurate and spatially, it is necessary to use Computer-Assisted Mass Appraisal (CAMA) and Geographic Information System (GIS

Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara

Pendidikan pada dasarnya berbasis sosial budaya berupa kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada unsur-unsur budaya yang ada pada masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menganalisis fungsi kalosara dalam masyarakat Tolaki, (2) untuk mendeskripsikan fungsi kalosara sebagai media etnope- dagogik dalam pengembangan karakter bangsa. Metode penelitian digunakan etnografi dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, pengamatan, dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kalosara merupakan sumber dari segala adat-istiadat Orang Tolaki. Kalosara sebagai adat pokok dapat digolongkan ke dalam 5 cabang, yaitu: (1) sara wonua, yaitu adat pokok dalam pemerin- tahan; (2) sara mbedulu, yaitu adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya; (3) sara mbe\u27ombu, yaitu adat pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan; (4) sara mandarahia, yaitu adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan; dan (5) sara monda\u27u, mom- bopaho, mombakani, melambu, dumahu, meoti-oti, yaitu adat pokok dalam berladang, berkebun, beternak, berburu, dan menangkap ikan. Ada empat fungsi kalosara, yaitu: (1) ide, (2) focus dan pengintegrasian unsur-unsur kebudyaan, (3) pedoman hidup, serta (4) pemersatu. Fungsi kalosara sebagai media etnopeda- gogik merupakan praktek pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, dan sistem penanggalan. Melalui media kalosara, maka pengetahuan, nilai, dan keterampilan berbasis sosial budaya Tolaki dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai pengembangan karakter bangsa

Kedudukan Menteri Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

The research is aimed at investigating the exclusive position of the Minister of Finance as an applicant in an insurance company's bankruptcy. This given authority has brought up issues in relation to law particularly concerning principle obedience. Problems raised in this research are, first, has Article 2 (5) Act No. 37 Year 2004 fulfilled the justice principle especially in the context of the nation's role? Second, the given authority is in accordance with the positions and functions of the finance minister as “the government”. The methodology used in this paper is normative research. The research findings are: first, the nation's participation in organising and overseeing the insurance company's activities is fair. However, the chosen mechanism has actually ignored the law principles that have been agreed upon. The second finding, the position and the authority of the Minister of Finance as bankruptcy applicant has violated the positions and functions of a minister as it is already arranged in the Act of the Minister of State

Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan

Penelitian ini bertujuan megetahui, hubungan kewenangan kerja antara Auditor BPKP provinsi Sulawesi Selatan dengan Institusi kepolisian Polda Sulawesi selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dihubungkan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta kendala dalam pelaksanaan audit auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yaitu, bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan untuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepada penyidik Institusi kepolisian Daerah Sulawesi selatan, dan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001, yang mengatur bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kejaksaan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan erhadap kasus tindak pidana korupsi yang membangun kerjasama dengan BPKP. We               wenang kerja antara Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sul-sel dan Institusi Kaepolisian Daerah Sul-sel hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan memang memiliki peranan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi namun  kewenangan yang dimiliki  BPKP hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian negara diwilayah hukum Polda sul-sel, dimana apabila laporan hasil audit dari auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan sudah terdapat kerugian negara maka Penyidik Polri Polda meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, namun apabila laporan hasil audit yang diterbitkan Auditor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan tidak ada kerugian Negara maka penyelidikan akan dihentikan dengan kesimpulan bukan merupakan tindak pidana korupsi.   &nbsp

The Diagnostic Accuracy of Chest CT in the Detection of Tumor and Nodal Status in Non Small Cell Lung Carcinoma

At this time there is an increasing demand for an accurate pre operative staging in non small cell lung cancer. Chest Computed Tomography (CT) is one of the imaging modality of choice used for this purpose. This study evaluated the accuracy of the chest CT to determine the status of the tumor and nodules in non small cell lung cancer. During the years 1998 and 1999, a descriptive prospective study of 32 patients undergoing a contrast enhanced chest CT examination for non small cell lung cancer, stage I-IIIA, was conducted. Lobectomy, lymph nodes dissection and postoperative histo-pathological examination were done. CT findings were as follows: a sensitivity of 100%, a specificity of 25% and an accuracy of 60% in the detection of the nodule stage were found. In 17 patients with adenocarcinoma, the sensitivity, the specificity and the accuracy were 86.6%, 100% and 88.2% respectively. The diagnosis of all patients was confirmed histo-pathologically. Six patients with T2 and 26 patients with T3 were detected by chest CT; the accuracy of the tumor status was 93.7%, confirmed by surgical and histo-pathological examinations. It was concluded that the CT played an important role in determining the clinical stage of non small cell lung cancer. The specificity and accuracy were higher in adeno-carcinoma as compared with squamous cell carcinoma in detecting the nodal status