Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis capaian diversifikasi konsumsi pangan dan menyusun strategi pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 1996-2012 dari Badan Pusat statistik (BPS), Direktori Pengembangan Konsumsi dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), dan diperkaya dengan beberapa literatur lain. Data dan informasi yang terkait dengan capaian konsumsi pangan lokal dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan analisis penyusunan strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal menggunakan metode SWOT. Hasil analisis menunjukkan, telah terjadi penurunan konsumsi pangan lokal, termasuk di wilayah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok berbasis pangan lokal seperti Maluku dan Papua. Sebaliknya, telah terjadi peningkatan konsumsi terigu dan turunannya. Pengembangan diversifikasi pangan sebagai bagian untuk mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyusun dan implementasi strategi kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal, serta pengembangan produksi, industri, dan konsumsi pangan lokal. Selain itu, juga dilakukan dengan pengembangan teknologi pengolahan pangan, menyelaraskan kebijakan produksi dan industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan; promosi pangan lokal yang sehat, komprehensif, dan terus menerus; penciptaan pasar pangan lokal di tingkat nasional dan wilayah; serta diikuti penyediaan produk pangan lokal yang mampu bersaing dengan produk asing

Dinamika Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian

Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari keragaan penyerapan tenaga kerja secara nasional, perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, perkembangan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, dan perkembangan profil tenaga kerja di sektor pertanian. Analisis dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS)

Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog

EnglishThis paper aims at assessing the food security policy, especially the stock management aspect in the era of regional autonomy and change in status of the Logistic Agency (Bulog) from a Government Agency into a Public Company. The description consists of concept, role, and food security management policy aspects in the said era. Data and information come from research results and references related with the topic. To meet people's demand for food physically and economically, it is necessary to manage food stock at all government's lines and community's components. The central government manages rice stock centrally for the purposes of operating, buffer, and pipe line stocks. The local governments manage decentralized reserve stock for emergency purposes, such as natural disasters and regional conflicts, and also handle non-rice food reserve in accordance with local food stuff. Community's food stocks are developed through: (1) Encouraging and maintaining community's tradition to take aside some of harvest for food stock individually, and (2) Promoting community's tradition to establish collective food stock, i.e. food warehouses construction. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pengelolaan ketahanan pangan khususnya aspek pengelolaan cadangan pangan di era otonomi daerah dan Bulog menjadi Perum (Perusahaan Umum). Bahasan mencakup konsep, peran, dan aspek kebijakan pengelolaan ketahanan pangan dalam era tersebut. Sumber data dan informasi berasal dari hasil penelitian dan pustaka yang relevan dengan bahan kajian. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk secara fisik maupun ekonomi, maka diperlukan pengelolaan cadangan pangan di semua lini pemerintahan dan di seluruh komponen masyarakat. Pemerintah pusat mengelola cadangan pangan beras dengan sistem sentralistik untuk pengelolaan stok operasi, stok penyangga, dan pipe line stock. Pemerintah daerah mengelola reserve stock keperluan emergensi seperti bencana alam dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional dengan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) , serta mengelola cadangan pangan non-beras sesuai makanan pokok masyarakat setempat. Sementara itu pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dengan: (1) Menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan menyisihkan sebagian hasil panen untuk cadangan pangan, dan (2) Menumbuh- kembangkan tradisi masyarakat melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung pangan

Wilayah Rawan Pangan dan Gizi Kronis di Papua, Kalimantan Barat dan Jawa Timur

XVI+156hlm.;24c