PELAKSANAAN GAGASAN INDONESIA INCORPORATED DALAM USAHA PENINGKATAN EKSPOR NONMIGAS INDONESIA

Dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekspor non-migas tidak lepas dari pembangunan dunia usaha. Diamanatkan oleh GBHN 1983 dalam Pelita IV dalam membangun dunia usaha agar pemerintah bekerjasama dengan KADIN. Setelah Pelita IV diselesaikan salah satu produknya adalah UU No. 1 tahun 1987 tentang KADIN dalam penataan dunia usaha. GBHN 1988 kemudian menindak lanjuti amanat tersebut untuk dilaksanakan pada Pelita V. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara operasional oleh Menteri Perdagangan pada Kab inet Pembangunan V dicanangkan gagasan Indonesia Incorporated

Evaluasi Dampak Program Pengembangan Desa/Kelurahan Model Binaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2008

Kemiskinan sudah sejak lama menjadi agenda permasalahan bagi negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia meletakkan kemiskinan sebagai tujuan bagi pembangunan nasional. Semenjak kebijakan otonomi daerah diberlakukan di Indonesia pada awal tahun 2001 Jalu yaitu Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah telah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengendalikan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pendekatan pembangunan yang dipakai kemudian. berubah, yang awalnya meletakkan masyarakat sebagai obyek. pembangunan sekarang berubah menjadi subjek sekaligus obyek dari pembangunan. Untuk itu, berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, yaitu kebijakan pengentasan kemiskinan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yaitu kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat luas. Sebagai salah satu propinsi terpadat di Indonesia, Propinsi Jawa Tunur juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Mengapa permasalahan kemiskinan ini seakan demikian sulit menemukan jalan keluar, padahal Pemerintah baik Pusat maupun daerah sudah sangat gencar mengeluarkan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan. Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah antara lain adalah: program bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam bidang pangan, Asuransi Kesehatan· Keluarga Miskin (Askeskin) dalam bidang kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BL T) untuk pengembangan usaha mikro, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bidang pendidikan, Program Alesi Mengatasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (PAM DKB), Jaring Pengaman Ekonomi SosiaI (JPES), Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dibidang usaha, manusia dan lingkungan hingga yang bam diluncurkan tabun 2007 laIu yaitu Program Keluarga Harapan (PKH)