KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA YANG DIDOMINASI MELALUI PERAIRAN SELAT MALAKA

Based on Law No. 35 of 2009 on Drugs Article 113 paragraphs 1 and 2, drug smuggling have long be known as a crime. Indonesia belongs to the one of the target countries with the largest drug market commodity in the Southeast Asia region. The drug trafficking situation in Indonesia is also influenced by the ease of accessibility of circulation by utilizing land and sea routes, especially dominated through the Strait of Malacca.The existence of that activity still occurs. This study seeks to examine what is the factors which make the drug smuggling activities through the Strait of Malacca never completed and how the law works and efforts that have so far been made by the competent authorities to prevent drug transactions by sea. This research uses normative research methods by conducting case studies (case approaches). The results showed that there are two main factors that make drug smuggling activities dominated through the Strait of Malacca due to the strait area as an international transaction route that allows the entry of illegal foreign vessels and the second one, its because the lack of supervision by the authorities due to policy overlap so that the synergy of supervision does not run optimally.

Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila seolah menjadi konsep yang dibicarakan setiap hari, namun tidak memiliki nama tertulis dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis bermaksud menggali kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merumuskan langkah-langkah penerapannya dalam membangun negara hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah pendekatan studi literatur yaitu dengan menggunakan fakta dan sumber pendukung seperti jurnal, e-book, artikel, dan majalah terkait. Tujuan penulisan ini adalah menggali konsep Pancasila sebagai sumber dari semua berbagai peraturan perundang-undangan negara hukum Indonesia, menjelaskan penerapan Pancasila sebagai segala sumber hukum negara dalam membangun negara hukum di Indonesia, sehingga diketahui bagaimana kedudukan pancasila sebagai sumber dari semua peraturan negara hukum, dan bagaimana penerapan pancasila sebagai segala sumber hukum

Pancasila sebagai Sistem Hukum

During its development period, Pancasila has provided values that are useful for the survival of the Indonesian nation and state.  However, the usefulness is not entirely real.  This can be seen in the Indonesian regulatory system, which until now still maintains the pluralism of the legal system.  The reality of this legal system pluralism is a situation that reflects that Pancasila in the legal system does not fully have real and concrete usefulness.  In addition, in achieving legal goals, it is still influenced by two schools of legal thought which in principle contradict each other, namely legal positivism which prioritises legal certainty and legal realism which seeks the substance of justice.  Therefore, Pancasila must clearly show real and concrete useful values in the Indonesian legal system

Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia

Korupsi merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia karena merugikan rakyat dan mengganggu kestabilan ekonomi suatu negara. Korupsi ini dapat disebabkan oleh implementasi yang buruk dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memastikan bahwa nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan lebih baik dalam skala kecil atau besar sebanyak mungkin. Ranah kecil terdiri dari keluarga dan masyarakat, sedangkan ranah besar terdiri dari pemerintah atau negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, makalah, dan referensi lainnya terkait korupsi dan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pancasila penting dalam upaya menurunkan prevalensi korupsi di Indonesia

Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia

Indonesia is a country known for its diversity, 70% of Indonesia's total territory is water, making Indonesia's territory divided into 17,504 islands, 714 tribes, and has 1100 regional languages, this diversity has made Indonesia known as a rich country. This wealth certainly makes Indonesian citizens proud to be in this country, but with so much diversity there will also be many conflicts that will occur in Indonesia. Therefore, Pancasila is a unifying tool for the nation, meaning that Pancasila is a complete tool, to directly form the formulation of the goals and ideals of the Indonesian state, namely to realize social justice for all Indonesian people

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Minimnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi milenial saat ini, menunjukkan lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Penulisan ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan fakta dan sumber pendukung, seperti ebook, artikel, dan sejumlah jurnal terkait. Makna Pancasila, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan dijelaskan sesuai dengan fakta yang telah diketahui. Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana manusia mengatur kehidupan sehari-hari dengan menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup. Juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya Pancasila, sehingga dapat juga menjadi pedoman dalam mengamalkannya dalam berbagai aspek kehidupan

Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, yang menimpa pada siapa saja dan dilakukan dengan apa saja. Terutama kejahatan laut yang sudah kerap kali kita temui beberapa tahun terakhir ini. Ditinjau dari aspek kriminologi, salah satu tindak pidana tersebut yakni kasus perompakan kapal laut. Perompakan kapal laut ini juga diatur didalam Pasal 438, 439, 440, dan 441 KUHP. Terdapat berbagai teori-teori kriminologi yang sangat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Terjadinya perompakan kapal laut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mendukung tindak pidana tersebut, yakni faktor internal pelaku, faktor pendidikan pelaku, faktor lingkungan pelaku, faktor penegakkan hukum, dan faktor ekonomi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor kriminogen terjadinya tindak pidana perompakan yang dikaitkan dengan teori-teori kriminologi.

Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Krimininologi

Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang sangat luas dengan banyaknya keanekaragaman kekayaan laut di dalamnya. Luasnya wilayah laut serta banyaknya kekayaan laut tersebut menyebabkan banyak wilayah laut Indonesia yang sering menjadi tempat tindakan illegal fishing, terutama di daerah laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Salah satunya yaitu laut Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif dalam menguraikan permasalahan yang tengah dihadapi terkait dengan kegiatan Illegal fishing di laut Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan illegal fishing ini banyak dilakukan oleh warga negara asing dikarenakan lemahnya tindakan hukum pada pelaku kejahatan illegal fishing serta luasnya wilayah perairan laut Indonesia. Selain itu keterbatasan pengawasan telah menimbulkan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing semakin merajalela. Untuk mencegah hal tersebut, perlu diadakannya upaya pencegahan dari pemerintah maupun masyarakat agar hal tersebut tidak menyebabkan dampak yang lebih besar kedepannya

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Negara Republik Indonesia berada dalam jalur pertemuan yang menghubungkan kepentingan dari berbagai negara. Dengan luas kawasan laut yang dimiliki oleh Indonesia, tidak diimbangi dengan keamanan maritim yang belum diterapkan secara maksimal, mengakibatkan berbagai penyimpangan yang terjadi di daerah lautan Indonesia, salah satu dari berbagai penyimpangan yang terjadi adalah penangkapan ikan dengan cara ilegal atau illegal fishing. Lemahnya hukum yang mengatur tidak dapat mengimbangi dengan tingginya volume kegiatan yang dilakukan di daerah perairan Indonesia. Selain pengelolaan yang belum tepat dari pemerintah, sanksi yang diberikan bagi pelanggar tersebut masih kurang ditegaskan, yang mengakibatkan banyak dari nelayan asing menganggap mengambil ikan di perairan Indonesia bukanlah suatu hal yang ilegal untuk dilakukan. Adanya illegal fishing yang terjadi di kawasan perairan Indonesia, berakibat pada berbagai kerugian yang dialami negara ini. Kepunahan sumber daya laut merupakan sedikit dari banyaknya kerugian. Selain kerugian secara materi, citra Indonesia rusak pada kancah Internasional, karena dunia Internasonal menganggap Negara Republik Indonesia tidak dapat mengelola perikanan dengan sebaik-baiknya

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter

Pancasila memiliki seperangkat nilai, yaitu keilahian, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Situasi di Indonesia saat ini, dapat diidentifikasi dengan melihat sikap dan karakter warga negara Indonesia yang tercermin dalam sikap setiap harinya. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pembelajaran kepribadian (pendidikan karakter) berbasis Pancasila untuk menjadikan generasi muda sebagai masyarakat yang baik, cerdas, dan cinta tanah air. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kepribadian berbasis pancasila sangat bermakna karena dalam perkembangan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila, itu adalah nilai kepribadian yang religius, hirau sosial, kemandirian, semangat nasional, demokrasi, toleransi, dan disiplin