PEMBARUAN SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT DALAM PASAL UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLA ZAKAT

Secara realita, ketika konsep pajak diterapkan, tidak terdapat transparansi dalam pendistribusiannya, sedangkan zakat sangat jelas memiliki aturan main yang harus dikeluarkan oleh muzakki dan didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Sehingga seseorang dapat memilih apakah harus membayar keduanya atau membayar salah satunya. Setelah diidentifikasi permasalahan tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat?  2) Bagaimanakah tinjauan maslahat terhadap sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yaitu; 1) Ingin mengetahui secara logis dan ilmiah mengenai pemberlakuan sistem pengambilan zakat .dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam perspektif fikih. 2) Ingin mengetahui secara mendalam terhadap aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bernilai maslahat, serta menawarkan sistem penarikan secara legal dan adanya efek jera bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif  dalam bentuk kajian pustaka (liberary reseach), dengan pendekatan filosofis-yuridis, dalam arti meganalisa aturan khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, untuk menganalisa aturan palaksanaan zakat menuju pajak yang maslahat. Tinjauan maslahat terhadap sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengaruh Hukum ekonomi syari’ah tentang pengelolaan zakat secara substansial pemikirannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahkan menjadi pencerahan pemahaman substansi Islam di Indonesia. Secara komprehensif baik isinya maupun metode ijtihadnya, nampaknya pemikirannya yang sebenarnya tentang upaya agar setiap orang sadar dan mau membayar zakat adalah yang yang harus dikelola secara benar oleh pemerintah, sehingga orang yang tidak membayar zakat agar dapat ditarik, atau didenda jika tidak membayarnya, karena hal ini merupakan perintah agama yang harus dilakukan &nbsp

PEMBARUAN SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT DALAM PASAL UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK Secara realita, ketika konsep pajak diterapkan, tidak terdapat transparansi dalam pendistribusiannya, sedangkan zakat sangat jelas memiliki aturan main yang harus dikeluarkan oleh muzakki dan didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Sehingga seseorang dapat memilih apakah harus membayar keduanya atau membayar salah satunya. Setelah diidentifikasi permasalahan tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat? 2) Bagaimanakah tinjauan maslahat terhadap sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yaitu; 1) Ingin mengetahui secara logis dan ilmiah mengenai pemberlakuan sistem pengambilan zakat .dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam perspektif fikih. 2) Ingin mengetahui secara mendalam terhadap aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bernilai maslahat, serta menawarkan sistem penarikan secara legal dan adanya efek jera bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka (liberary reseach), dengan pendekatan filosofis-yuridis, dalam arti meganalisa aturan khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, untuk menganalisa aturan palaksanaan zakat menuju pajak yang maslahat. Setelah panjang lebar membahasa tentang konsep zakat dan pajak, maka kesimpulan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Secara legislasi peraturan perundang-undangan tentang zakat di Indonesia relevan dengan hukum Islam, bahwa zakat merupakan perintah agama yang harus dibayarkan bagi setiap individu yang memiliki kemampuan, haulnya satu tahun dan kekelola sesuai dengan kreteria delapan asnaf, dan hal ini sebagai langkah maju dan berdaya maslahat. Kedua, Tinjauan maslahat terhadap sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengaruh Hukum ekonomi syari’ah tentang pengelolaan zakat secara substansial pemikirannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahkan menjadi pencerahan pemahaman substansi Islam di Indonesia. Secara komprehensif baik isinya maupun metode ijtihadnya, nampaknya pemikirannya yang sebenarnya tentang upaya agar setiap orang sadar dan mau membayar zakat adalah yang yang harus dikelola secara benar oleh pemerintah, sehingga orang yang tidak membayar zakat agar dapat ditarik, atau didenda jika tidak membayarnya, karena hal ini merupakan perintah agama yang harus dilakukan. Kata Kunci: Pembayaran Zakat, Pengelolaan Zaka

Analyzing the Multimodal Discourse of the Tenth Grade English Work in Progress Textbook

The most widely utilized educational tool across all grade levels is the textbook. Visual images are just one of the many crucial elements in a textbook. Textbook images serve a crucial purpose to improve students' learning and comprehension as they aid in the implementation and visualization of abstract or difficult ideas. Understanding multimodality is necessary in order to understand the meaning of an image. Thus, multimodal discourse analysis (MDA) is the most suitable approach for this research because it will evaluate parts of visual image elements in full detail. The purpose of this study is to determine the characteristics of certain English textbooks are most dominant and how visual pictures might be represented using multimodal discourse. The framework for this qualitative study is multimodal discourse analysis. visual data was taken from the question sheets from chapters 1 through 6 of the English Work In Progress textbook for the tenth grade Merdeka curriculum. Kress and Van Leeuwen used visual grammar analysis to analyze visual data. The analysis conducted by the research found that every image on the question sheet matched the text provided, either as an instruction or a question. The images were made in a style that is typically used by high school students and were highly detailed. and provide information to help students develop critical and creative thinking. To help students in understanding the questions, the majority of the images are placed below the informative text. According to Kress and Van Leeuwen's theory of visual grammar analysis, in the representational mode the most dominant is the male subject or human image which accounts for 50% of the images in the textbook. In the interactive mode, the most dominant is medium shot and full color saturation with 19% and the last most dominant compositional mode is informative with 39%