HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR

Manusia dianugerahi Tuhan atas kemampuan intelektual yang dapat menghasilkan cipta, rasa dan karsa. Kemampuan ini merupakan suatu kekayaan hasil pemikiran manusia yang digunakan untuk menciptakan suatu karya yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan karya yang dihasilkan dapat berupa karya ilmiah, sastra maupun seni. Dalam penggunaan secara komersil tentunya hasil kekayaan intelektual ini memerlukan suatu perlindungan hukum dimana pencipta dapat memiliki kekuasaan atas hak moral, social dan ekonomi dalam perolehan manfaat karya tersebut. Pemberian hak yang diberikan kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu ini disebut juga dengan HaKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas kekayaan intelektual ini berbeda-beda pada setiap Negara tergantung pada aspek hukum yang berlaku di Negara tersebut. Dengan menjadi anggota WIPO dan WTO, Indonesia telah menetapkan peraturan dengan standar yang tinggi dan mekanisme yang ketat mengenai perlindungan kekayaan intelektual, diantaranya terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desan Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sistem HaKI ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, namun juga memiliki kaitan terhadap bisnis. Selain masalah bisnis, saat ini kekompleksan persoalan HaKI telah merambah pada masalah politik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan

MARKETING POLITIK

Pemasaran politik atau political marketing merupakan serangkaian aktivitas terencana, strategis dan praktis dalam menyebarkan makna politik kepada pemilih untuk mensukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya yang dilakukan dengan metode atau pendekatan marketing dalam menghadapi persaingan dan memperebutkan pasar (market) melalui saluran-saluran komunikasi tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku calon pemilih secara efektif dan efisien. Penggunaan pendekatan marketing dalam dunia politik yang dikenal dengan istilah marketing politik (political marketing) memberikan inspirasi tentang cara seorang kandidat dalam membuat produk berupa isu dan program kerja berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat

PERKOPERASIAN

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatankesejahteraan ekonomi mereka,melalui pembentukan sebuah perusahaanyang dikelola secara demokratis. Terdapat dua unsur yang paling berkaitan satu sama lain dalam koperasi setidak-tidaknya. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Kemudian ada kesan yang berkembang bahwa nilai-nilai dasar koperasi seperti kekeluargaan, gotong-royong, demokrasi, dan kebersamaan yang melekat pada diri koperasi nampaknya kurang dapat mengadopsi dengan cepat setiap perubahan lingkungan strategis. Demikian pula halnya prinsip-prinsip koperasi itu sendiri dinilai kurang dapat memotivasi investor untuk mengembangkan bisnisnya dengan wahana koperasi. Misalnya, prinsip demokrasi yang dianut koperasi yaitu satu orang satu suara (one man onevote) nampaknya kurang diminati para pemilik modal yang secara umum menginginkan jumlah suara dalam setiap pengambilan keputusan ditentukan oleh jumlah modal yang diinvestasikannya. Padahal, untuk memasuki pasar global dimana persaingan semakin keras baik yangmenyangkut persaingan kualitas produk, sumber daya manusia, persaingan penguasaan pasar, distribusi, dan persaingan pelayanan terhadap para pelanggan sangat membutuhkan modal yang besar. Buku ini menyajikan berbagai teori koperasi ataupun konsep dasar yang dikandung koperasi itu sendiri, kemudian dilanjutkan perannya sebagai badan usaha

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakangi oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Dimana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewaraganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Sebagai suatu metode pendidikan, Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasikan penerus bangsa yang kompeten