Hukum yang Berkeadilan dalam Paradigma Postmodernisme di Era Globalisasi

Hukum normatif yang terbentuk dari adanya tindakan tentunya akan menciptakan konsekuensi. Konstruksi serta pola pikir penegak hukum yang berada pada posisi menjalankan hukum tentunya berpedoman pada hukum itu sendiri, tanpa disadari hal ini semakin memperkecil peluang mereka untuk dapat melakukan tindakan yang dianggap lebih berkemanusiaan dan berkeadilan. Sedangkan Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrolsosial, melainkan lebih dari pada itu. Fungsi hukum yang diharapkan adalah melakukan USAha untuk menggerakkan masyarakatnya agar bertingkah laku sesuaidengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Menghadapi era globalisasi yang berlangsung cepat memang negara kita harus memiliki sistem hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Oleh karena pemerintah perlu mengakomodir lebih jauh sistem hukum lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat

Reformasi Birokrasi Menurut Hukum Administrasi Pembangunan

Abstak: Administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu (1) administrasi, yang berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap USAha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu; dan (2) pembangunan, yang merupakan rangkaian USAha Perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsaOrganisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Struktur yang desentralistis diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (capability), memiliki loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency)

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya. Perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum negara,serta memiliki dampak negatif bagi status anak. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah

Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum

Produk-produk hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan model-model produk hukum, sebagaimana layaknya sebuah kehidupan politik yang demokratis, maka kecenderungan lahirnya sistem hukum yang demokratis merupakan out put dari sistem demokratis tersebut. Hampir jarang ditemui bahwa konfigurasi politik yang demokratis, akan melahirkan produk hukum yang otoriter. Karena, kecenderungan hukum yang otoriter merupakan bagian dari sistem politik represif dan otoriter dalam rangka memelihara kekuatan politik negara terhadap masyarakat. Sebaliknya, konfigurasi politik demokratis, adalah upaya pemeliharaan terhadap kepentingan rakyat semata

Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Persfektif Pembangunan Hukum Nasional

Abstak: Perilaku penegak hukum yang nyaris menurutkan rasa keadilan masyarakat, sudah pasti akan berakibat pada peran lembaga peradilan yang terus menerus mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakatnya sendiri.Oleh karena itu paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga penegakan hukum dapat lebih mengedepankan hati nurani demi mencapai keadilan. Kemudian dalam hal substansi sistem hukum perlu segera direvisi berbagai perangkat peraturan Perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, peraturan Perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) proses revisi yang sedang berjalan saat ini harus segera diselesaikan

Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-qur\u27an)

Sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan di lain pihak juga banyak yang juga menentang karena permasalahan gender. Menurut Salah satu pelaku politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu masalah ini menarik untuk dikaji lagi menurut perpektif Al-qur\u27an. Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga

Harta Bersama Dalam Perkawinan

A legal act that is causing the joint property is marriage,whether marriage is governed by article 26 KUHPdt andso on, as well as marriage as stipulated in UU No. 1/1974about marriage. Breakup of marriage either through deathor divorce (divorce to sue or divorce divorce), oftencause a secondary effect that is often not resolved well,aside from the determination of the status of childcustody, subsistence, also on the division of jointproperty, which is also often a trigger the new conflictbetween husband and wife after the divorce. How the lawof community property in a marriage based approachIslamic law and positive law of Indonesia became a staplein the study of this article