Guidelines on acute gastroenteritis in children: a critical appraisal of their quality and applicability in primary care

<p>Abstract</p> <p>Background</p> <p>Reasons for poor guideline adherence in acute gastroenteritis (AGE) in children in high-income countries are unclear, but may be due to inconsistency between guideline recommendations, lack of evidence, and lack of generalizability of the recommendations to general practice. The aim of this study was to assess the quality of international guidelines on AGE in children and investigate the generalizability of the recommendations to general practice.</p> <p>Methods</p> <p>Guidelines were retrieved from websites of professional medical organisations and websites of institutes involved in guideline development. In addition, a systematic search of the literature was performed. Articles were selected if they were a guideline, consensus statement or care protocol.</p> <p>Results</p> <p>Eight guidelines met the inclusion criteria, the quality of the guidelines varied. 242 recommendations on diagnosis and management were found, of which 138 (57%) were based on evidence.</p> <p>There is a large variety in the classification of symptoms to different categories of dehydration. No signs are generalizable to general practice.</p> <p>It is consistently recommended to use hypo-osmolar ORS, however, the recommendations on ORS-dosage are not evidence based and are inconsistent. One of 14 evidence based recommendations on therapy of AGE is based on outpatient research and is therefore generalizable to general practice.</p> <p>Conclusions</p> <p>The present study shows considerable variation in the quality of guidelines on AGE in children, as well as inconsistencies between the recommendations. It remains unclear how to asses the extent of dehydration and determine the preferred treatment or referral of a young child with AGE presenting in general practice.</p

Digitalized service multinationals and international business theory

Banalieva and Dhanaraj argue that digital service multinationals (DSMNCs) possess a new category of firm-specific advantage (FSA), the network advantage, and that, contrary to extant theory, they use networks as a mode of governance. I review the business models used by DSMNCs, compare them to non-digital ones, and explore what we can learn about them from extant IB theory. I conclude that network advantages are not a new category of FSAs, that networks are not a mode of governance, and that their use by DSMNCs is well explained by extant theory

EFEKTIVITAS PENGAWASAN UNIT KERJA ANTI FRAUD PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

Perkembangan perbankan syari‟ah di Indonesia demikian pesat yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan ini berimplikasi pada besarnya tantangan perbankan syari‟ah di Indonesia terutama dalam mempertahankan identitasnya sebagai perusahaan yang bergerak berlandaskan prinsip-prinsip syari‟ah. Sejak berdirinya perbankan syariah,berbagai kontroversi muncul dari masyarakat, masalah yang paling banyak disorot adalah pelekatan label syariah pada institusi keuangan Islam yang masih dianggap belum layak. Keraguan masyarakat tersebut seolah terjawab dengan munculnya kasus yang cukup menggemparkan yakni kasus fraud (tindak kecurangan) yang terjadi di lembaga syariah. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syari‟ah pertama yang muncul dengan gagasan bank murni syari‟ah. Akan tetapi, bank Muamalat Indonesia juga tak luput dari kasus fraud yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Berdasarkan Laporan Tahunan BMI menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus fraud dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18 kasus menjadi 82 kasus pada tahun 2016. Padahal perusahaan yang menggunakan identitas syariah seharusnya dapat lebih meminimalisir bahkan meniadakan resiko terjadinya kasus fraud dengan adanya internal control perusahaan. Dari latar belakang tersebut, peneliti berusaha mendalami peran pengawasan Unit Kerja Anti Fraud dalam fraud preventive pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitin pustaka yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai yaitu berdasarkan Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal,karya ilmiah, artikel, terkait dengan strategi anti fraud perbankan syariah. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa peningkatan kasus fraud yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia disebabkan kurang efektifnya pengawasan Unit Kerja Anti Fraud. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 belum menujukkan adanya usaha preventif terhadap kasus fraud. Sedangkan pencegahan merupakan pilar penting dalam keefektivan sebuah pengawasan. Tujuan perusahaan dalam mencegah fraud dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (prefentive control). Oleh karena itu, keefektivan pengawasan Unit Kerja Anti Fraud diharapkan dapat meminimalisir tindak kecurangan demi mewujudkan perusahaan yang patuh terhadap ketentuan syariah sesuai dengan identitas perusahaan. vii Usaha pencegahan terjadinya kasus pada Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat menjadi bukti terlaksananya tatakelola perusahaan (Good Corporate Governance) pada Bank Syari‟ah dengan baik. Hal ini berdasarkan dalam dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah)