Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development

The village government has an substantial responsibility in managing human resources to produce regional economic benefits. This research aims to identify the stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development.  This study used an interactive approach with data collection methods such as structured interviews, documentation, and observation. The object of the study is village officials in Pranggang Village, Plosoklaten District, Kediri Regency, East Java Province. The results of the study showed that the village government has not optimally carried out its role in involving more stakeholders.  Collaborative stakeholders in managing village funds involved village government officials, activity management team and community.   They play a positive role in bringing about village accountability in managing village funds. An increased community participation contribute to program evaluation activities and effectiveness in the village financial management. The accountability of the village funds utilization has met the Home Affairs Ministerial Regulation number 113 of 2014. In addition, social accountability has been applied in various forms of effective interactions between the community and village government. Much efforts are required to improve the quality of human resources through more stakeholder engagement, training activity and  community empowerment.   JEL Classification: H72; H83; O2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu 2018-2022 dalam Perspektif Strategic Planning

Kota Batu merupakan salah satu kota yang memiliki potensi cukup baik yaitu pada sektor pariwisatanya. Tentunya dalam memanfaatkan potensi daerah yang ada, pemerintah Kota Batu memiliki strategi tersendiri. Diperlukan perencanaan strategi yang baik untuk merumuskan dokumen perencanaan yang tepat. Mengingat selama 2 tahun berturut-turut Kota Batu mendapatkan penghargaan dari Bappenas sebagai satu-satunya Kota dengan perencanaan terbaik tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2018-2022 dalam perspektif Strategic Planning. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan RPJMD tersebut. Strategic planning perlu dilakukan untuk membantu suatu organisasi merumuskan dan memecahkan masalah terpenting yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Pemerintah Daerah Kota Batu. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan foto yang berhubungan dengan topik tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa dengan menggunakan model Miles Huberman dan Saldana. Penelitian ini menemukan bahwa RPJMD Kota Batu 2018-2022 jika dilihat berdasarkan teori perencanaan strategis John M. Bryson, terdapat beberapa hal yang belum sesuai. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya analisis SWOT dalam dokumen RPJMD Kota Batu dimana dalam teori Bryson terdapat pada tahapan merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Selain itu, dalam penyusunan perencanaan strategis terdapat hambatan dari lingkungan internal dan eksternal organisasi seperti masih banyaknya data yang belum terakomodir, masih adanya OPD yang tidak sinkron dengan visi dan misi walikota, dan adanya ego sektoral antar OPD yang tidak saling mendukung sehingga menyebabkan masalah di Kota Batu tidak terselesaikan secara tuntas. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah menekankan koordinasi dengan baik mengingat dalam implementasinya terdapat banyak OPD yang melakukan ego sektoral, kedua mengoptimalkan penggunaan e-government untuk pengumpulan data agar terakomodir dan terintegrasi dengan baik, dan ketiga dilakukan monitoring dan evaluasi yang terstruktur dengan baik

Peran pendamping lokal desa dalam perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

Desa Tirtomoyo merupakan satu dari 10 besar desa maju di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tentunya Desa Tirtomoyo memiliki beberapa potensi desa seperti sebagai setra industri shuttlecock dan memiliki desa wisata sumber gentong. Namun, meskipun Desa Tirtomoyo memiliki kategori tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah keluarga pra sejahtera di Desa Tirtomoyo masih cukup banyak dan termasuk dalam kategori sedang. Oleh karena itu, maka perlu diketahui bagaimana peran pendamping lokal desa dalam perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tirtomoyo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pendamping Lokal Desa dalam Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Desa Tirtomoyo. Serta bagaimana perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Desa Tirtomoyo. Peran pendamping lokal desa dan perencanaan pemberdayaan ekonomi menjadi hal yang penting mengingat saat ini desa telah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pandekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan foto yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan model Creswell. Penelitian ini menemukan bahwa terkait fokus pertama mengenai peran pendamping lokal desa di Desa Tirtomoyo sudah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan secara optimal. Indikator tersebut terdiri dari peran pendamping lokal desa sebagai tenaga ahli, perencana sosial, dan pegiat. Sedangkan dalam fokus perencanaan xi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya alternatif program atau kegiatan berkaitan dengan perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tirtmoyo sehingga menyebabkan tahapan perencanaan pemberdayaan ini menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan optimal. Saran yang diberikan dalam penelitian ini berkaitan dengan peran pendamping lokal desa adalah perlu sinergitas antara pemerintah desa dengan pendamping lokal desa penyusunan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga pendamping lokal desa tidak berfokus pada pembangunan fisik dan penyusunan dokumen APBDes saja. Kemudian berkaitan dengan perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tirtomoyo pihak pendamping lokal desa perlu melakukan pemetaan potensi dan mapping perencanaan pemberdayaan masyarakat agar potensi dapat dipetakan dengan jelas, begitu pula dengan masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemberdayaan. Tentunya untuk mendukung pelaksanaan peran pendamping lokal desa dalam perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tidak bisa terlepas dari adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui perluasan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam bentuk sosialisasi mengingat partisipasi masyarakat adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang