Implementasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah, juga kendala implementasi dan upaya mengatasinya. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasinya deskriptif analitis, datanya adalah data primer dan data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus oleh Dinas Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah berdasar pada Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perizinan Provinsi Jawa Tengah bernama “SIAP JATENG”. Mekanismenya diawali dengan pendaftaran, upload dokumen, pemeriksaan dokumen, pengesahan dokumen, dan penerbitan izin. Untuk implementasi penerbitannya pada periode April 2018- Juli 2020 tercatat sebanyak 4.181 izin. Kendala dalam implementasi meliputi 2 hal yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan IT, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan mengurus izin, dalam hal ini dapat diupayakan dengan sosialisasi baik secara langsung atau melalui akun website. Research of implementation issuance of Special Leasing Transportation Operations Permits by Department of Transportation in Central Java, as well as implementation constraints and efforts to overcome them. Method in this research is sociological juridical, the specification is descriptive analytical, using primary data and secondary data and qualitative data analysis. Results of this research on the issuance of permits for the operation of special leased transportation by the Department of Transportation in Central Java Province based on Central Java Governor Regulation of Implementation of Special Lease Transportation in the Operational Area within Central Java Province using the Central Java Province Licensing Administration Information System named "SIAP JATENG”. The mechanism begins with registration, uploading documents, checking documents, validating documents, and issuing permits. For the implementation of the issuance in the April 2018-July 2020, a total of 4,181 permits were recorded. Constraints in implementation include 2 things, lack of public understanding of the use of IT, and lack of understanding of the community regarding the requirements for obtaining permits, in this case this can be pursued by outreach either directly or through the official website account

Legal Aspect of Land Tenure Strategies by Foreign Nationals (Case of District of Jepara, Indonesia)

Great potential in investment, invites many parties to develop their business in Jepara Regency. The government regulates the control of Indonesian land for foreign nationals in the form of use rights. However, in reality, foreign nationals in Jepara do not use the Right to Use but use other forms of land tenure. This study aims to analyse Legal Review Of Land Tenure Strategies By Foreign Nationals In The District Of Jepara. In this study using qualitative methods, the method of collecting data through interviews and documentation which then the results of data analysis using descriptive analysis. The results of the study found that the form of strategies and methods of land tenure by Foreign Citizens in the Regency by a) Marrying Indonesian citizen by acting on behalf of his wife as the right holder. b) Living together without marital status by way of an agreement on property by both parties c) Leasing a foreign citizen with a local resident d) Through a foreign legal entity established in Indonesia to control land in Jepara Regency

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF UU RI NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

Perlindungan Hukum TKI di Malaysia dalam Perspektif UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dipilih sebagai judul disertasi ini. Latar bekakang penulisan ini karena setelah berlakunya UU RI No.39 Tahun 2004 dan setelah ditandatanganinya MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia masih banyak terjadi pelanggaran HAM pada TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Fokus permasalahannya adalah mengapa setelah ditandatanganinya MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia masih terjadi pelanggaran HAM atas TKI di Malaysia, bagaimanakah perlindungan hukum TKI di Malaysia pada saat ini ditinjau dari UU RI No.39 Tahun 2004 dan bagaimanakah upaya hukum pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia pada masa mendatang. Metode pendekatannya adalah yuridis normatif / doctrinal. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerja, perjanjian penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, MoU Indonesia-Malaysia dan studi dokumenter untuk memperoleh data mengenai pelanggaran HAM yang dialami TKI selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Metode analisa data secara kualitatif normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM atas TKI di Malaysia setelah ditandatanganinya MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum TKI di Malaysia pada saat ini serta menemukan dan menjelaskan upaya hukum pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia pada masa mendatang. Penelitian ini menemukan bahwa 1) UU RI No.39 Tahun 2004 bukan merupakan peraturan yang sempurna di dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI karena banyak pasal di dalam UU tersebut yang dapat merugikan TKI, 2)adanya ketidakteraturan di dalam sistem hukum khususnya struktur dan substansi hukum dalam proses pengiriman TKI di Malaysia, 3) pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI masih kurang hal ini dapat dilihat dari sanksi hukum yang dikenakan bagi oknum yang merugikan TKI hanya berupa sanksi administrasi saja tanpa adanya sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, 4) upaya hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi TKI di Malaysia yaitu meningkatkan MoU menjadi perjanjian bilateral dan adanya upaya hukum dari pemerintah Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban Malaysia melakukan upaya hukum setempat (exhaustion of local remedies) atas warga negaranya yang melakukan pelanggaran HAM kepada TKI. Agar tindakan pelanggaran HAM atas TKI tidak terulang kembali, maka harus diketahui faktor-faktor yuridis yang menyebabkan pelanggaran HAM atas TKI di Malaysia dan adanya upaya hukum untuk merubah dan memperbaiki perlindungan hukum yang telah ada khususnya mengenai struktur dan substansi hukum yang dijelaskan dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi TKI yang telah ada selama ini, maka penulis menyarankan 1) memperbaiki faktor-faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran HAM agar tidak terulang kembali, 2) peraturan mengenai penempatan dan pengiriman TKI perlu disempurnakan, 3) MoU ditingkatkan menjadi perjanjian bilateral 4) meningkatkan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi TKI yang dilanggar selama bekerja di Malaysia. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga kerja Indonesia, Hak Asasi Manusia The Indonesian Migrant Workers (TKI-Tenaga Kerja Indonesia) Legal Protection in Malaysia in the Perspective of Indonesian Act 2004 (no 39) About the TKI Work Placement and Protection Abroad has been chosen as the title of this dissertation. The background of this writing is there are still many Human Rights violation to the TKI who work as housemaids in Malaysia whereas there was an MoU between the government of Indonesia and Malaysia. The main concern is why after the MoU was signed there are still many Human Rights violation upon the TKI in Malaysia, how the TKI legal protection in Malaysia nowadays as seen in the Indonesian Act 2004 (no 39) is, and how the Indonesian government legal remedies in the future towards the giving of the law protection to the TKI in Malaysia is. The methodological approach is normative juridical / doctrinal. Type of data used is secondary data. The data collection method used is literature review, legal documents on employment agreement, the agreement of TKI work placement and protection in Malaysia, the Indonesia-Malaysia MoU, and documentary study to collect the data about the Human Rights violation upon the TKI while working as housemaids in Malaysia. Data analysis method used is qualitative normative. The research purpose is to identify and describe the juridical factors that lead to the Human Rights violation upon the TKI while working as housemaids in Malaysia after the MoU was signed, to analyze and define the TKI legal protection in Malaysia nowadays, and to find and describe the Indonesian legal remedies in giving the TKI legal protection in Malaysia in the future. The research has found that 1) Indonesian Act 2004 (no 39) is not a perfect regulation in giving the TKI legal protection since many of the articles are unhelpful for the TKI, 2) there is a disarrangement in the legal system especially about the law structures and substance in the process of sending the TKI to Malaysia, 3)Indonesian government lacks in giving the TKI legal protection, and it can be seen from the given legal sanction to person who inflict the TKI which is only an administration sanction without any deterrent-effect punishment to the doer, 4) the legal remedies that could administer the TKI legal protection in Malaysia should be upgraded from the MoU into bilateral treaty and there should be an Indonesian legal remedy to sue Malaysian responsibility to do some exhaustion of local remedies upon Malaysians who do any Human Right violation to the TKI. In order to protect the TKI from Human Right violation in future, the juridical reasons which lead to the TKI Human Right violation in Malaysia should be found out, and there should be some legal remedies to change and revise the existing legal protection especially about the law structures and matters which is described using the legal system theory by Lawrence M. Friedman. To revise the existing legal protection for TKI, the writer suggests to 1) revise the juridical reasons to protect the TKI from the Human Right violation in future, 2) improve the regulation on the TKI Work Placement and Protection, 3) upgrading the MoU into bilateral treaty, 4) intensify the responsibility of Indonesian government to fight for the TKI Human Right violation while working in Malaysia. Key words: Legal Protection, Indonesian Migrant Workers (TKI), Human Right

PERANAN ORGANISASI NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS (Studi Pada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang)

Magang merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh calon Notaris, guna menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh saat proses perkuliahan dengan praktik Notaris dan Syarat magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda bukti. Dan bagi para Notaris penerima magang pun diwajibkan untuk menerima calon Notaris magang hal ini sebagaimana tercantum dalam UUJN, Pasal 16 huruf “n”. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang dalam pelaksanaan kewajiban magang bagi calon Notaris dan 2) Bagaimana Kendala yang dihadapi dan solusi mengatasi kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan proses magang bagi calon Notaris di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriftif analitis. Data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber, serta data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang dihimpun dianalisis secara kualitatif dalam mendeskripsikan permasalahan penelitian dengan hasil penarikan simpulan secara induktif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa: 1) Peranan Pengurus Daerah INI dalam pelaksanaan kewajiban magang bagi calon Notaris di Kota Semarang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena calon Notaris hanya melakukan magang dengan prakarsa sendiri tanpa ada rekomendasi dari organisasi. 2) Kendala yang dihadapi oleh calon Notaris dalam proses pelaksanaan magang sebagian besar karena adanya penolakan dari Notaris penerima magang, seharusnya jika dilakukan dengan bantuan rekomendasi dari organisasi maka meminimalisir penolakan dengan adanya surat pengantar dari organisasi. Saran dalam penelitian ini yaitu: 1) Peranan Pengda INI dalam pelaksanaan kewajiban magang bagi calon Notaris sangat penting harus dilakukan sebagaimana peraturan dalam UUJN dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh organisasi INI. 2) Bagi Calon Notaris juga harus aktif dan mengikuti prosedur yang ada. 3) Bagi Notaris Penerima Magang, dapat membantu proses magang agar membentuk calon Notaris yang professional dan bermartabat. 4) Bagi Program studi MKn dapat mengadakan MOU dengan Organisasi Notaris dalam hal ini Pengurus Daerah dimasing-masing daerah kedudukan untuk memperlancar proses pelaksanaan magang

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAGI NOTARIS DI JAKARTA TIMUR TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

Notaris di Indonesia dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibutuhkan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Jakarta Timur dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh Notaris? Serta bagaimana Pengawasan dan Pembinaan Bagi Notaris di Jakarta Timur agar tidak terjadi pelanggaran kode etik Notaris? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, Spesifikasi Penelitian: deskriptif-analisi, sumber/jenis data dari data sekunder, teknik pengumpulan data: studi kepustakaan, teknik analisis data: analisis kualitatif normatif, dengan penarikan simpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara umum, Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Jakarta Timur telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cukup baik dan efektif dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Jakarta Timur telah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi Notaris dalam mentaati kode etik Notaris. Hal ini didasarkan pada bukti- bukti bahwa pembinaan dan pengawasan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum yang telah ditetapkan. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Timur terus meingkatkan kinerjanya, terutama dalam bidang pengawasan dan pembinaan, dengan meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan, diharapkan para Notaris di Jakarta Timur semakin baik dan profesional dalam menjalankan tugas dan jabatannya

SENGKETA HAK MILIK TANAH YAYASAN GEREJA (Studi Pada Sengketa Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang dengan Ahli Waris Pendeta)

Kondisi tata kota di Indonesia dewasa ini seringkali berubah-ubah sehingga menyebabkan banyaknya masalah pertanahan. Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah maupun kepemilikannya. Salah satu sengketa tanah yang terjadi ialah kasus sengketa tanah Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia dengan ahli waris pendeta yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Dalam tesis ini ada dua hal yang ingin dikaji oleh penulis yaitu : 1) Bagaimana kepastian hukum status tanah milik Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang digugat sebagai tanah warisan dan 2) Bagaimana perlindungan hukum atas kepemilikan Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia- Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum atas penggunaan hak atas tanah yang dimiliki oleh sebuah Yayasan Keagamaan, dimana tanah milik Yayasan tersebut digugat sebagai tanah warisan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif preventif. Sumber dan jenis pengumpulan data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif normatif dengan penarikan simpulan secara deduktif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa : 1) Kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia adalah sah dan tidak melanggar hukum, karena proses balik nama yang dilakukan melalui proses permohonan penetapan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 khususnya ayat (2) UUPA, Pasal 12 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 125-128 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2) Perlindungan hukum kepemilikan tanah Yayasan Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang adalah dengan adanya Putusan Majelis Hakim yang menitikberatkan pada asas pembuktian kepemilikan secara perdata atas sertifikat tersebut, karena sudah sah atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia-Pemalang yang telah dibuktikan dengan penetapan pengadilan maka hal tersebut tidak dapat digugat. Saran dalam penelitian ini : 1) Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan agar bermanfaat bagi masyarakat. 2) Hendaknya instansi yang terkait (Badan Pertanahan Nasional) dalam hal balik nama sebuah Yayasan Keagamaantidak menghambat proses balik nama, mengingat sertifikat tersebut awalnya atas nama perorangan tidak menutup kemungkinan akan mendapat gugatan dari pihak lain yang beritikad kurang baik

PELAKSANA KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DOKUMEN BUKU TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG

Penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanahan mutlak diterapkan dalam era serba digitalisasi seperti sekarang ini, Kegiatan BPN dalam rangka mendukung SIMTANAS DAN SPDP antara lain penerapan land office computerization (LOC) dan stand alond system (SAS), dalam pelayanan keduanya dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan, sedangkan berkaitan dengan kearsipan buku tanah belum ada progam aplikasi yang spesifik, sehingga saat ini sistem kearsipan kantor pertanahan khususnya dikabupaten Semarang masih bersifat Manual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, mengapa kantor pertanahan kabupaten semarang belum menerapkan pemutakhiran dokumen buku tanah, Kedua, Bagaimana konsep ideal pemutakhiran dokumen buku tanah sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi wawancara dan studi kepustakan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan penarikan simpulan secara induktif. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam hal pemutakhiran dokumen buku tanah belum sepenuhnya diterapkan, baru sebatas penyimpanan digital dengan aplikasi geo KKP, sedangkan document scaning dan mikro film belum diterapkan sama sekali, hal ini dikarenakan, sarana dan prasarana sangat kurang karena anggaran yang terbatas, jaringan internet lambat, sumber daya manusia yang masih kurang, beban pegawai yang tinggi, serta dukungan dari pemerintah pusat masih kurang tanggap. Konsep ideal dalam pemutakhiran dokumen buku tanah harus memuat asas-asas pendaftaran tanah dengan dikaitkan dengan asas akurasi, memberi perlindungan hukum, serta Penyajian dalam pelayanan secara real time, lebih baik, dan sempurna untuk memenuhi tujuan transparan serta efisien dalam segala hal. Saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang segera menerapkan online system, imaging scaning dan mikro film. Badan Pertanahan Nasional segera memperbanyak server/database, minimal satu profinsi satu server dengan pengelola Kantor Wilayah

PENERTIBAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DI KOMPLEK PERUMAHAN TNI ANGKATAN DARAT BEARLAND JAKARTA TIMUR

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.Tanah mempunyai nilai ekonomi sering munculkan konflik maupun sengketa. Salah satu konflik dalam hak penguasaan tanah adalah manakala dilaksanakan penertiban atau penggusuran atas penguasaan atau penggunaan tanah rumah dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Bearland Jakarta Timur pada para purnawirawan beserta keluarganya. Perlu diperhatikan menempati rumah dinas bukan menjadi memiliki, tetapi hanya izin. Izin artinya pernyataan mengabulkan, tiada melarang. Izin tidak bias diwariskan karena ia bukan hak. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah: Apakah penertiban terhadap penguasaan hak atas tanah di komplek Perumahan Bearland telah mencerminkan asas keadilan dan akibat hukum dari penertiban penguasaan hak atas tanah di Komplek Perumahan Bearland Jakarta Timur. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalahYuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data kualitatif dengan penarikan simpulan induktif . Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Penertiban yang dilakukan dikomplek perumahan Bearland belum mencerminkan asas keadilan. Dasar keadilan harusnya seimbang antara hak dan kewajiban.Para warga berkewajiban untuk pindah dari perumahan bearland tetapi mereka tetap memiliki hak yaitu Pihak Kodam Jaya seharusnya memberikan solusi untuk warga bearland agar warga bearland mendapatkan pengganti untuk tempat tinggal yang baru.Akibat hukum tanah dan bangunan di Perumahan Komplek Bearland merupakanaset-aset milik Negara. Pihak Kodam jaya bias memanfaatkan tanah dan bangunan di Perumahan Komplek Bearland.Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan bukan merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah. Saran untuk penelitian ini adalah Pihak Kodam Jaya harus memberikan solusi dimana para warga mendapatkan penggatian untuk tempat tinggal yang baru atas terjadinya penertiban hak penguasaan atas tanah di komplek Bearland. Pihak Kodam harus mendaftarkan tanah tersebut keBadanPertanahanNasional Jakarta Timur

PERANAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK UNTUK MENJAGA INTEGRITAS NOTARIS (Studi pada Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia)

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didasarkan pada norma-norma yang telah diatur. Hal yang menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah soal kewenangan Organisasi Profesi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan Kode Etik. UU Jabatan Notaris menyebutkan jika pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas. Hal ini menjadi sedikit aneh apabila dibandingkan dengan Organisasi Profesi Notaris INI yang juga mempunyai kewenangan dalam menegakkan Kode Etik terhadap Notaris. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu Organisasi INI dalam menegakkan kode etik bagi para Notaris dan peranan Organisasi INI dalam menjaga integritas Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu pada pengurus INI wilayah Jawa Tengah dan Notaris di wilayah Jawa Tengah, dengan sumber data primer dan sekunder, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Organisasi INI wilayah Jawa Tengah dalam menegakkan Kode Etik Notaris telah dilakukan pembinaan yaitu memberikan pembekalan kepada calon Notaris untuk memahami Kode Etik serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Peranan Organisasi INI Wilayah Jawa Tengah dalam menjaga integritas Notaris dengan penegakan hukum yang bersifat preventif melalui upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh Notaris yang telah dilakukan. Akan tetapi, bila sudah terlanjur terjadi pelanggaran dilakukan perlidungan dengan melibatkan Dewan Kehormatan serta penyelesaian secara internal organisasi. Saran bagi pengurus INI wilayah Jawa Tengah dalam menegakan kode etik Notaris untuk menjaga integritas Notaris diharapkan INI lebih aktif dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap para anggotanya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Selain itu, Dewan Kehormatan Wilayah sebagai bagian dari Organisasi INI Wilayah Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota lebih tegas dalam mengawasi Notaris