Peran Stakeholders dalam Pelaksanaan Program Brexit (Braille E-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities) di Puskesmas Janti Kota Malang

Program Brexit (Braille E-ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities) dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang setara dan aksesibel bagi disabilitas netra. Peran stakeholders diperlukan agar mekanisme pelaksanaan program Brexit dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian terbagi menjadi dua: 1) analisis peran stakeholders pada program Brexit menggunakan lima kategori peran antara lain policy creator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator; dan 2) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program Brexit. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan program Brexit terdapat stakeholder yang berperan sebagai (1) policy creator yaitu Puskesmas Janti dan Dinas Kesehatan Kota Malang, kedua stakeholder tersebut berperan dalam merumuskan regulasi mengenai pelaksanaan program Brexit; (2) koordinator yaitu Puskesmas Janti Kota Malang mengkoordinasikan seluruh stakeholder dan Pemerintah Kota Malang berkoordinasi dengan pihak luar yang setara; (3) fasilitator yaitu Puskesmas Janti berperan untuk menyediakan layanan dan fasilitas, Dinas Kesehatan Kota Malang memberikan printer braille, PERTUNI memenuhi kebutuhan informasi mengenai disabilitas netra, PLD UB memberikan pengetahuan terkait dengan layanan etiket braille dan menjadi narasumber pelatihan disabilities awarness, Urbanist Indonesia berperan dalam memberikan sumbangan berupa perbaikan papan braille; (4) implementer yaitu Puskesmas Janti Kota Malang memberikan layanan berupa etiket obat braille, on the spot disabilities health services, penyuluhan kesehatan, telemedicine “Puskesmas Janti Care”, dan disabilitas netra berperan sebagai pengguna program Brexit; (5) akselerator yaitu Pemerintah Kota Malang memberikan pembinaan dan pengembangan dan Rehabilitasi Sosial Bina Netra memberikan saran dan masukan dan memberikan orientasi kepada disabilitas netra. Faktor pendukung yaitu adanya kesamaan tujuan antar stakeholder, komunikasi, antusias disabilitas netra dan faktor penghambat yaitu belum optimalnya sosialisasi program Brexit dan keterbatasan sumber daya manusia. Sebaiknya, sosialisasi dapat lebih dioptimalkan dan menambah sumber daya manusia dan pelatihan secara berkala

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN MALANG MELALUI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penelitian ini dilakukan atas berhasilnya Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mengentaskan desa tertinggal. Dilihat melalui indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan, sudah tidak ada lagi status desa tertinggal di Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang alternatif serta praktik strategi DPMD dalam mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah melihat praktik, hasil dari praktik serta faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi DPMD Kabupaten Malang dalam usaha untuk mewujudkan desa mandiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Miles, Huberman dan Saldana yang dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa DPMD telah melakukan beberapa upaya strategi untuk mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Malang dengan cara merealisasikan potensi yang ada, melakukan kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap masyarakat, membangun sinergitas mulai dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat desa, serta melakukan pengembangan kapasitas lembaga serta aparatur pemerintahan desa. Dalam praktiknya, DPMD Kabupaten Malang mengalami hambatan dikarenakan beberapa faktor yaitu terbatasnya SDM, kurangnya ketrampilan dan pengetahuan masyarakat serta pelaksanaan yang kurang maksimal. Rekomendasi dari peneliti untuk DPMD Kabupaten Malang sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi jumlah SDA yang ada sehingga program pemberdayaan dapat dilakukan lebih merata, dalam melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan perlu dilakukan dengan alternatif metode yang lebih efektif, mengadakan pendamping yang dapat memantau program masyarakat secara rutin

Peranan Pemerintah Terhadap Penanganan Kekerasan Anak Dalam Perspektif Kota Layak Anak. (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi)

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bekasi. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder yang memiliki peranan yang besar dalam upaya perlindungan anak, diharapkan dapat memberikan upaya yang maksimal dalam mengatasi kasus kekerasan yang korbannya adalah anak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap hak-hak anak ialah melalui program Kota Layak Anak. Kota Bekasi sendiri telah menjalankan Kota Layak Anak sejak tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berupaya melaksanakan kegiatan pencegahan, penanganan, dan pengawasan terhadap kekerasan anak dalam perspektif Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada peranan Pemerintah Kota Bekasi terhadap kekerasan anak dilihat dari perspektif Kota Layak Anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana dengan melakukan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan pemerintah Kota Bekasi terhadap kekerasan anak dalam perspektif Kota Layak Anak yakni: (1) Stablisator, melaksanakan sosialiasi serta penanganan kekerasan melalui pendampingan, mediasi, pemberian fasilitas rehabilitasi medis, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis korban.; (2) Modernisator, membentuk Forum Anak dan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM); (3) Inovator, adanya layanan pengaduan dan konseling melalui Telepon Sahabat Anak dan Perempuan (TESAP) dan Pemanfaatan Media Sosial; (4) Pelopor, diwujudkan dengan adanya Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA); dan (5) Pelaksana Sendiri, membuat aturan sebagai landasan hukum dan acuan kegiatan penyelenggaraan Kota Layak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni: (1) Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah; (2) Penyediaan sarana dan prasasaran ramah Anak; (3) Kesadaran masyarakat; dan (4) Sumber daya manusia

Strategi Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka Difabel (Studi pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya)

Universitas Brawijaya merupakan salah satu universitas yang telah menerapkan pendidikan inklusif. Universitas Brawijaya memiliki Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya untuk dapat membantu proses belajar mengajar yang memiliki fungsi yaitu dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat tanpa terkecuali. Seluruh masyarakat, khususnya difabel memiliki hak yang sama dalam mendapatkan informasi. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya sebagai organisasi publik dapat menyediakan pelayanan, fasilitas, dan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemustaka difabel. Penyediaan bahan pustaka, layanan, dan fasilitas yang terus dipertahankan serta ditingkatkan, menjadi kunci untuk meningkatkan minat kunjung pemustaka difabel. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung pemustaka difabel di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan ialah dengan metode analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa sudah terdapat beberapa program yang dimiliki yang dapat menjadi kekuatan serta adanya peluang dari pihak eksternal untuk dapat melakukan kerjasama dalam meningkatkan minat kunjung pemustaka difabel. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu fasilitas yang belum memadai dan sumber daya manusia yang belum berkompeten serta perspektif masyarakat mengenai perpustakaan yang masih belum baik menjadi ancaman yang dihadapi