Pengaruh Susunan Tugas, Kekuasaan Pemimpin dan Hubungan Pemimpin-anggota terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Hyang Sri (Persero) di Kabupaten Nganjuk)

This research conducted to know the influence of leadership style with comfortable or uncomfortable situation if the three dimensions above owned by leader that will advance employee capacity. This research conducted at PT. Sang Hyang Seri (Persero) in Nganjuk Regency, it is located at Tempel Wetan Village, Loceret District, Nganjuk Regency of East Java, had began since September until November 2001. The population here is all employee of PT. Sang Hyang Seri (Persero) at Nganjuk Regency, the amount of employee are 53 employees. Sample taking here used Strata Random Sampling where all employees can represent as respondent that is taken 34.6% proportionally it is 37 employees. The results showed that PT. Sang Hyang Seri (Persero) employee, that briefing from their leader in completing their task, 54.1% declare there were seldom briefing, 40,5% no briefing and 2,7% say there were always briefing. Power USAge of the leader to instruct, give reward or punishment to the employee\u27s mistake, 37,8% employees say often, 35,1 say seldom, 21,6 employee say there is seldom appraisal and 5,4% no appraisal. For leader – members relationship about the trust of employee to their leader, leader supports, cooperation, working condition, 40,5 employees say often, 29,7 say seldom, 24% say never trust and 5,4% say seldom trust to the support, 43,3% say always support, 35,1 say often, 13,5% say seldom and 2,7% say never cooperate. Improvement of employee performance from research of acmation and margin in completing task, 51,4% employees say always, 32,4% say often and16, 2% seldom and balance with the weakness, about on time of completing the task, 62,2% employee say often on time, 21,6% say always and 16,2% said seldom. From the results showed that task arrangement, leader power and level of leader-member simultaneously to the employee performance are 62,2% average while the remains 32,4% influenced by another variables that is not include in research, namely: training, wok culture, work climate, stress and others. Leader power variable has more dominant influence to employee performance than task arrangement and leader-members relationship variable

Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan Perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan SPIP dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan sistem pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tehnik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD; informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi tinggi melalui laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, namun masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan; dan Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi, namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Proses internalisasi SPIP perlu di dukung dengan penerapan hard control berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan Satuan Tugas (SATGAS) implementasi SPIP. Sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, melalui: 1) Penguatan komitmen pimpinan dan semua pihak; 3) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang; 4) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 5) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP

Public Transport City Bus In Surakarta: A Servqual Inside-Out

Urban public transport has a very important role in serving city need for transportation and provides public convenience to carry out their activities. The purpose of this research is to know and to analyze service quality of city bus public transport in Surakarta. To determine the quality of transportation service, several dimensions were used such as reliability, accessibility, comfortable, tangible, and assurance. The method used was descriptive statistics. The data were collected through a survey of 150 city bus passengers from 5 bus companies. Quality measurement of the Importance and Performance Analysis (IPA) which compares the user's perception of the interests of the user views the passenger's perception on service performance. The results from using the Cartesian Diagram are 7 attributes in quadrant A which means performance is lower than the interest / expectations of consumers and 2 attributes in quadrant B which means that the performance of services relevant to the interests / expectations of consumers. Whereas in Quadrant C there is only 1 attribute, where the interests of the service and performance are equally low, and in quadrant D there are 4 attributes, which in this quadrant mentions that high performance yet is considered less important attribute for the user. With regard to the outcome of the Cartesian Diagram, where most of the attributes are in quadrant A (attributes to improve); it is recommended for these attributes should be a top priority and should be carried out to solve in order to meet the expectations of consumers / users of public transport buses. Keyword: urban transport, quality of service, service dimension

Public Service of Religious Courts in Indonesia Based on the E-Court Application

This study aimed to compare the religious courts’ service quality using qualitative methods with the PIECES analysis approach. They electronically facilitated proceedings through the e-filling application or online case registration, e-payment of litigation fees, e-summons, and e-litigations. The courts achieved this through Supreme Court Number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Courts Electronically, complemented by the Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts. The results showed that all services at the Class IA Religious Court Tulungagung have used the e-Court application. However, there are various obstacles, such as user dependence on the internet network, inaccessible geographical locations, and network errors. Keywords: Public Service, e-Court Applicatio

PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI PEMERINTAHAAN

The objective of research is to investigate the influence of budget management on work performance of government organization in the public sector organization. Research also attempts to examine whether budget management is influential to the performance of public sector. Data are collected through survey with questionnaire. The collected data are processed using SPSS Version 18 to attest whether there is direct and indirect influence of budget management on the performance of public sector organization.Research population is the staffs at The Office of Administration in Ainaro Regency. Questionnaire is given to 35 respondents. The analysis technique is simple regression analysis supported by the software of Statistical Product and Service Solution (SPSS Version 18) that is considered as helpful in data analysis. Independent variable is budget management (X) whereas dependent variable is organizational performance (Y). Before hypothesis testing, the testing instrument is examined through validity test and reliability test. Result of research indicates that there is a direct influence of budget management on organizational performance. The result of current research is supporting previous research and it has been considered as aligning with budget theory and public sector performance

Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.</p