Peran Guru dan Masyarakat Sekolah dalam Menghadapi Pengaruh Media Sosial Terkait dengan Kenakalan Remaja di SMA Negeri 1 Mauponggo

Arus globalisasi yang diikuti dengan perkembangan tekhnologi memberikan berbagai pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan masyarakat, terutama pada kalangan remaja dapat membuat mereka berbuat positif maupun negatif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan peran guru dan masyarakat sekolah dalam menghadapi pengaruh media sosial terkait dengan kenakalan remaja di SMA 1 Mauponggo dan USAha-USAha apakah yang dilakukan pihak sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja tersebut. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Data yang sudah terkumpul dianalisis melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru, maupun mengajar, dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya. Sebab baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk mengkaji proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswanya. Peran guru dalam proses belajar mengajar adalah guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar dan fasilitator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengarah, guru sebagai pelatih, guru sebagai penilai, guru sebagi pemimpin, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. The current of globalization which is followed by the development of technology provides a considerable amount of influence on the condition of society, especially among adolescents can make them do positive and negative. This study aims to describe the role of teachers and school community in dealing with the influence of social media related to juvenile delinquency in Mauponggo 1 High School and what efforts have been made by the school to overcome the juvenile delinquency. This research method uses qualitative with a descriptive approach. The technique of collecting data uses observation, interviews, and documentation. Key informants in this study were principals, teachers and students. Data that has been collected is analyzed through steps of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of the teacher will always describe the expected patterns of behavior in various interactions, both with students, fellow teachers, and teaching, can be seen as central to their role. Because whether it is realized or not, a portion of the teacher's time and attention is devoted to studying the learning process and interacting with students. The role of the teacher in the teaching and learning process is the teacher as an educator, the teacher as the teacher and facilitator, the teacher as the guide, the teacher as the director, the teacher as the trainer, the teacher as the assessor, the teacher as the leader, the teacher as the mediator, and the teacher as the evaluator

Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbagan hukum putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 100-PUU-8-2015 Tentang Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia dan implikasinya dalam pelaksanaan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan dalam penelitian adalah Perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan, jenis dan sumber datanya ialah data perimer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan tehnik analisis data adalah dari hal yang bersifat induktif kededuktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin). Putusan Mahkamah Konstitusi calon tunggal dalam pilkada adanya kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Mahkamah Konstitusi menilai adanya kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak Rakya untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya. Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak Rakyat untuk dipilih dan memilih akan dipenuhi. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya kerena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945. The purpose of this study is to explain the legal considerations of the decision of Constitutional Court Judge No. 100-PUU-8-2015 Regarding the Election of Single Candidates for Simultaneous Local Elections in Indonesia, the legal implications of the decision of the judges of the Constitutional Court No. 100 / PUU / 8/2015 on the election of a single candidate for simultaneous elections in Indonesia. This research includes normative legal research, the approach in research is legislation and library approach, the types and sources of data are perimer data and secondary data, data collection techniques using library studies and data analysis techniques are from things that are inductive, that is general data about the concept of law in the form of legal principles, postulates and teachings (doctrine). The decision of the Constitutional Court is the sole candidate in the election where there is a legal vacuum where when the requirements of at least two candidate pairs are not fulfilled. The Constitutional Court assesses that the legal vacuum has threatened the failure of the people's rights to be elected and elected for two reasons. First, the next simultaneous election delay has actually eliminated the Rakya's right to be elected and elected in the next simultaneous election. Second, if such delays are justified, there is still no guarantee that in the next simultaneous election, the people's right to be elected and elected will be fulfilled. Accordingly, according to the Constitutional Court Pilkada which was postponed until the next election only because it did not fulfill the requirements of at least two candidate pairs contrary to the 1945 Constitution

Peran Teacher Autonomy Support terhadap Engagement Siswa melalui Pemenuhan Kebutuhan Psikologis Dasar

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah pemenuhan kebutuhan psikologis dasar memediasi pengaruh teacher autonomy support terhadap engagement. Responden dalam penelitian ini 213 siswa SMA (Wanita=126, 59.2%; M = 87, 40.8%). Usia responden antara 15-18 tahun dengan mean 15.41 (SD=0.53). Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner Autonomy support, Feeling I Have dan Engagement. Data dianalisis dengan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar memediasi pengaruh teacher autonomy support terhadap engagement. Implikasi dari temuan ini bahwa guru harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan psikologis dasr yang dapat dipenuhi oleh perlakuan guru berupa autonomy support dan hal ini akan membentuk engagement siswa terhadapa aktivitas belajar di kelas.Keyword Teacher autonomy support, Pemenuhan kebutuhan psikologis dasar, Engagemen