PEMBUATAN DIPCOATER SEBAGAI INSTRUMEN PRODUKSI THIN FILM BERBASIS ARDUINO

Telah dilakukan pembuatan suatu instrumen bernama dipcoater untuk produksi thin filmdengan metoda celup. Dipcoater ini terdiri dari beberapa rangkaian modul seperti power supply, Arduino UNO, driver L298N, motor stepper, dan personal komputer. Prinsip instrumen ini adalah pengguna dapat mengontrol motor stepper yang berperan sebagai penggerak melalui personal komputer, sehingga penjepit substrat (thin film) yang terletak pada obyek gerak dapat bergerak naik dan turun, dapat diatur kecepatan geraknya, dan dapat ditentukan waktu tundanya (timer). Personal komputer memberikan kode perintah yang dikirimkan ke Arduino dan diolah menjadi pulsa-pulsa digital, selanjutnya pulsa tersebut dikirim ke driver L298N yang berperan sebagai pengemudi atau penggerak motor stepper, dengan demikian motor stepper dapat bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pengguna melalui personal komputer. Dipcoater dapat digunakan dengan tiga mode yaitu mode manual, semi-otomatis, dan otomatis, dan dip coater dapat bergerak ideal pada kecepatan 1 mm/menit sampai dengan 35 mm/menit.,---Construction of an instrument called dipcoater for producing thin film which using dip coating method has been performed. The dipcoater has several electrical modulesnamely power supply, Arduino UNO, driver L298N, stepper motor, and personal computer. Principle of this instrument is that users caneasily control the stepper motor that acts as an actuator via personal computer, so the substrates which located at the object can be moved up and down, additionaly can also set the speed of its motion, and its timer can be determined. Personal computer will send a command to Arduino and it will be processed as digital pulse, then the digital pulse will be sent to driver L298N which acts as a driver of the stepper motor, so the stepper motor can move according to the commands given by the users. Dipcoater can run in three modes, namely manual mode, semi-automatic, and automatic, and dip coater can run at 1 mm/min to 35 mm/min speed

Aspek Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

328 HalamanPersoalan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut harus dilakukan sejak awal penganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (proceeds of crime) berada Mengingat tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan sangat mungkin menjadi kejahatan transnasional, terkait dengan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah mengenai pengaturan hukum p;erampasan aset hasil tindak pidana korupsi, faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, metode penulisan dalam penelitian ini adalah metode panulisan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan wawancara pihak yang terkait dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di atur dalam beberapa Pasal 39, 44, 46, 194 ayat (1), 273 ayat (3), faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistim in personam dan yang bersifat transnasional adalah dalam sistem in persoanam (hukum pidana), terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana, yang bersifar transnasional, perbedaan sistem hukum, perbedaan terminologi dan definisi, Sistem kerahasiaan perbankan, Perjanjian antarnegara, UNCAC Tahun 2003 belum secara memadai berkontemplasi dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, mekanisme dan prosedur panjang, biaya besar, dan sumber daya manusia yang tidak limitatif. The issue of confiscating assets resulting from criminal acts of corruption (asset recovery) to minimize state losses is a factor that is no less important than efforts to eradicate corruption in addition to sentence the perpetrator to the heaviest penalty. Measures to minimize state losses must not only be carried out from the start of the case by freezing and confiscation, it is also absolutely necessary to cooperate with other countries where the proceeds of crime are in. Given that the criminal act of corruption is categorized as an extraordinary crime and is very likely. be a transnational crime, related to this in this study the authors found problems regarding legal arrangements for confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption, inhibiting factors for expropriation of assets resulting from criminal acts of corruption, the method of writing in this study is the normative juridical writing method with data collection techniques, namely research. literature and interviews of parties related to the research, in this study the authors draw the conclusion that the regulation of confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption is based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Crime Money laundering in Article 2, Criminal Code (KUHP) Article 10, Criminal Procedure Code which is regulated in several Articles 39, 44, 46, 194 paragraph (1), 273 paragraph (3), factors The barrier to confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption in the in personam system and which is transnational in nature is the in person (criminal law) system, the defendant dies while undergoing a process based on the criminal procedure law before it can be proven that the origin of his assets is due to the death of the defendant ending the legal process. criminal procedures, which are transnational in nature, differences in legal systems, differences in terminology and definitions, banking secrecy systems, international agreements, UNCAC 2003 have not adequately contemplated the laws and regulations in Indonesia, long mechanisms and procedures, large costs, and human resources which is not limitativ

PERKEMBANGAN INDUSTRI KAOS SABLON DI KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG TAHUN 1995-2008 :kajian sosial ekonomi

Skripsi ini berjudul “perkembangan Industri Kaos Sablon di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 1995-2008 (kajian sosial ekonomi)” masalah utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan industri kaos sablon di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Masalah utama tersebut dibagi menjadi 4 pertanyaan penelitian, yaitu 1) bagaimanakah kondisi awal industri kaos sablon di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, 2) Bagaimanakah dinamika Industri kaos sablon di Kecamatan Cibeunying Kaler kota Bandung pada tahun 1995-2008, 3) bagaimanakah upaya yang dilakukan pengusaha industri kaos sablon untuk mengembangkan usahanya, 4) bagaimanakah dampak sosial ekonomi dari perkembangan industri kaos sablon di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung antara tahun 1995-2008. Skripsi ini menggunakan metode historis karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sejarah, permasalahan masa lampau. Penggunaan metode ini sangat penting dalam menggambarkan kejadian masa lampau yang dapat digunakan sebagai pembelajaran pada masa kini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah heuristik, kritik serta penulisan dan interpretasi sejarah (historiografi). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan awal serta kondisi industri kaos sablon pada tahun 1995-2008 guna melihat peningkatan dan penurunan industri tersebut. Di samping itu, dijelaskan pula peranan pengusaha kaos sablon dalam mempertahankan usahanya yang berkaitan dengan peranan Pemerintah, sehingga berdampak pula pada kehidupan sosial ekonomi pengusaha maupun masyarakat sekitarnya. Penelitian ini sangat tergantung pada penggunaan sejarah lisan (oral history) melalui teknik wawancara, hal tersebut dilakukan karena terbatasnya sumber tertulis yang mengkaji secara langsung permasalahan di atas.Untuk memperdalam analisis, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner melalui kajian ilmu sosiologi dan ekonomi dengan menggunakan konsep-konsep seperti perubahan sosial, mobilitas sosial, interaksi manusia dalam keluarga dan masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat.Keberadaan industri kaos sablon memberikan kontribusi bagi masyarakat Cibeunying Kaler, walaupun belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sepenuhnya. Selain itu, berkembangnya industri kaos sablon telah membawa perubahan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada umumnya masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tingkat pendapatan sebelumnya. Dalam kehidupan sosial tidak terjadi banyak perubahan karena pada umumnya industri kaos sablon hanya merupakan industri kecil yang bersifat keluarga, hubungan yang terjalin antar warga masyarakat tidak hanya didasarkan kepada hubungan pekerjaan, akan tetapi didasari pula pada sistem kekeluargaan yang menjadikan masyarakatnya mampu menjaga kerukunan dengan baik

Protein phosphatase 2A improves cardiac functional response to ischemia and sepsis

Reversible protein phosphorylation is a posttranslational modification of regulatory proteins involved in cardiac signaling pathways. Here, we focus on the role of protein phosphatase 2A (PP2A) for cardiac gene expression and stress response using a transgenic mouse model with cardiac myocyte-specific overexpression of the catalytic subunit of PP2A (PP2A-TG). Gene and protein expression were assessed under basal conditions by gene chip analysis and Western blotting. Some cardiac genes related to the cell metabolism and to protein phosphorylation such as kinases and phosphatases were altered in PP2A-TG compared to wild type mice (WT). As cardiac stressors, a lipopolysaccharide (LPS)-induced sepsis in vivo and a global cardiac ischemia in vitro (stop-flow isolated perfused heart model) were examined. Whereas the basal cardiac function was reduced in PP2A-TG as studied by echocardiography or as studied in the isolated work-performing heart, the acute LPS- or ischemia-induced cardiac dysfunction deteriorated less in PP2A-TG compared to WT. From the data, we conclude that increased PP2A activity may influence the acute stress tolerance of cardiac myocytes