Kajian Penguatan Kapasitas/Sop Pada Bagian Hukum Dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dekanat FEB Unpas

Negara Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. seluruh pihak termasuk pemerintahan, mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. salah satu usaha pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi,sosial dan politi

KAJIAN AKADEMIK TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG. Dekanat FEB Unpas

Menurut Badan Pusat Statistik (BS) jumlah sampah di 384 kota di indonesia pada tahun 2020 di prediksikan menembus angka 80.235.87 ton perhari

PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS KEPENDUDUKAN DAN KEWILAYAHAN. Dekanat FEB Unpas

Perkembangan pendidikan akan sering sejalan dengan dinamika masyarakat, karena ciri masyarakat selalu berkembang. Ada kelompok masyarakat yang berkembang sangat cepat, tetapi ada pula yang lambat

KAJIAN AKADEMIK TENTANG TATACARA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH. Dekanat FEB Unpas

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, yata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah (P AD). Tujuan Akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat di daerah

LAPORAN AKHIR KAJIAN POTENSI PAJAK AIR TANAH KOTA BANDUNG. Dekanat FEB Unpas

Pembangunan yang pesat pada era kontemporer saat ini pada kelanjutannya berdampak pada ketersediaan sumber daya air, terutama sumber daya air bawah tanah, karena sumber daya air bawah tanah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan rumah tangga sehari-hari lebih bergantung kepada air bawah tanah dibandingkan pada air permukaan. Demikian pula halnya pada sektor industri yang banyak bergantung pada air bawah tanah

Kajian Potensi Pajak Restoran Kota Bandung. Dekanat FEB Unpas

Era otonomi di Indonesia saat ini perlu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi secara finansial mampu untuk membiayai segala kebutuhannya