Sertifikasi Menegaskan Eksistensi Pekerja Sosial Di Indonesia

Eksistensi pekerjaan sosial sebagai profesi mengalami perkembangan sejak diterbitkannya UU No 11 Tahun 2009. Salah satu amanat dari dari undang-undang tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai sumberdaya manusia kesejahteraan sosial. Tulisan ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan sertifikasi pekerja sosial di Indonesia berdasarkan Permensos RI Nomor 03 Tahun 2015 serta konsekuensi dari sertifikasi tersebut bagi penguatan eksistensi profesi pekerjaan sosial di Indonesia

Membangun Desain Dan Model Action Research Dalam Studi Dan Aksi Pemberdayaan Masyarakat

This paper will describe the action research as one of the alternative method of study and action research in community empowerment. Action research is based on the assumption that the research agenda should be linked with changes in society. Action research is not only to obtain the truth alone, but also to create conditions that are expected. Action research can be used effectively in the study of community empowerment and action given the characteristics of the importance of active citizen participation. Through action research it can be derived a formula according to the condition of society in its efforts to empower the community. Tulisan ini akan menguraikan tentang action research (penelitian tindakan) sebagai salah satu alternatif metode penelitian dalam studi dan aksi pemberdayaan masyarakat. Penelitian tindakan didasarkan kepada asumsi bahwa penelitian harus dihubungkan dengan agenda Perubahan dalam masyarakat. Penelitian tindakan dilakukan tidak hanya untuk memperolehkebenaran semata namun juga menciptakan kondisi yang diharapkan. Penelitian tindakan dapat digunakan secara efektif dalam kajian maupun aksi pemberdayaan masyarakat mengingat karakteristiknya yang mementingkan partisipasi warga masyarakat secara aktif. Melalui penelitian tindakan akan dapat dihasilkan formula yang sesuai dengan kondisi masyarakat dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan

Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Balai Pemasyarakatan (BAPAS), melalui peran Pendamping Kemasyarakatan yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai dengan peraturan Perundanganundangan yang berlaku. Pada tulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan peran dari Pendamping Kemasyarakatan (PK) dalam menjalankan fungsi BAPAS pada penanganan ABH. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peran (PK) pada setiap tahap dalam proses peradilan yang dijalani oleh ABH, yaitu pada tahap sebelum pengadila (pra-adjudikasi), tahap pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post-adjudukasi).Hasil penelitian menunjukan bahwa PK tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah PK yang dimiliki BAPAS sehingga seorang PK harus mendampingi beberapa orang ABH yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai Perundangan-undangan

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam partispasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Lingkungan Margaluyu, bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan tngkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug, Tujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat di Lingkungan Margaluyu. (2) mendeskripsikan tingkat partisipasi masyrakat di Lingkungan Margaluyu Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta dalam pengelolaan sampah. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. Dalam hal ini tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung sedangkan tingkat RW berbentuk partisipasi tak langsung. Warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta masyarakat yang terjadi di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug menurut kategori sedang, masyarakat ikut serta partisipasi akan tetapi pelaksanaanya masih belum maksimal

Peran Institusi Lokal dalam Kegiatan Pengembangan Masyarakat: Kasus Punggawa Ratu Pasundan dalam Program Desa Wisata di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur

Pengembangan masyarakat merupakan suatu aktivitas yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan menggunakan institusi lokal sebagai wadah aktivitas kolektifnya. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan peran institusi lokal dalam program Desa Wisata di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Bandung yang telah mampu menarik partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kegiatan wisata. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Adapun kasus yang dijadikan subyek studi adalah kasus Punggawa Ratu Pasundan (PRP) sebagai institusi lokal yang dibentuk dalam program desa wisata di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Gambaran mengenai peranan institusi lokal dalam pengembangan masyarakat akan dideskripsikan melalui empat peranan yang dilakukan PRP dalam aktivitas pengembangan desa wisata di Desa Sukaratu, yaitu fasilitatif, mediasi, penyampai informasi, dan pendayagunaan gotong royong. Hasil penelitian menunjukan peran fasilitatif dilaksakan oleh PRP dalam menjaring berbagai aspirasi masyarakat dan anggotanya. Peran mediasi dilakukan oleh PRP dalam ranah penyelesaian konflik-konflik yang terjadi didalam organisasi. Peran PRP sebagai penyampai informasi sering dilakukan dalam rapat mingguan guna terus menjaga konsisitensi organisasi dalam mengedukasi masyarakat. Peran terakhir adalah peran PRP dalam mendayagunakan gotong royong masyarakat, peran ini dilakukan dengan mewadahi kegiatan-kegiatan gotong royong masyarakat dan menyalurkannya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyangkut kepentingan umum. Namun suksesi kepengurusan yang tertunda-tunda, hilangnya sosok tokoh masyarakat yang menjadi salah satu penggerak, dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat menyebabkan vakumnya kepengurusan PRP, sehingga kegiatannya agak tersendat. Atas dasar hasil studi ini maka direkomendasikan bahwa untuk merealisasikan suksesi organisasi oleh masyarakat secara independen dan mandiri agar kegiatan pegelolaan wisata Desa Sukaratu dapat berlanjut secara optimal

Presentase Kayu Teras Dan Kayu Gubal Serta Penentuan Kayu Juvenil Dan Kayu Dewasa Pada Lima Kelas Umur Jati (Tectona Grandis L.f.) the Percentage of Heartwood and Sapwood and Determination of Juvenile and Mature Wood on Five Age-Class of Teak (Tectona Grandis L.f.)

Teak wood is one of fancy woods with durability class I ~ II and strength class II and has very beautiful decorative value. The existence of heartwood has more value than sapwood, because of the color and its high natural durability. The high proportion of Teak heartwood will increase higher benefit and sale value (economic value). The existence of juvenile wood is generally less liked then mature wood because of its characteristics. However, determining juvenile wood is not as easy as determining heartwood from sapwood. One of the methods is to see the variation of fiber length from pith to bark.The purposes of this research were to find out the percentage of heartwood and sapwood and also to know the time when juvenile wood becoming mature wood on five age-class of Teak (I ~ V).The research results showed that during the increasing of teak age-class, the percentage of heartwood was also growing and on the contrary, the percentage of sapwood was decreasing. During the process of determining juvenile wood from mature wood, the result proved that on teak wood with the age-class I ~ II, the fiber length showed increment so that the process of forming into mature wood was not yet to be seen. While teak with the age-class III ~ V showed that the form of mature wood started to show up after the 11th or 12th annual incremen

Production of Denatured Whey Protein Concentrate at Various PHfrom Wastewater of Cheese Industry

Wastewater produced from cheese industry is rich in biological component such as whey protein, fat and lactose. Whey protein is the residual liquid of cheese making process with a high protein efficiency ratio. The wastewater source used in this study was whey liquid from cheese processing industry located at West Java, Indonesia. Conversion of soluble whey protein into whey protein microparticle is required to produce food with nutritional value that can be adjusted to the needs of the specific target with high digestibility and palatability. Whey protein was collected by separation technique through heat treatment at specific condition. This was done by changing the heat treatment condition and pH of the samples. Changing the pH of the samples before heat treatment affect the ionic strength of the whey protein hence, altering the properties of the concentrate. This study aims to produce whey protein concentrate heated at various pH level and to observe physicochemical and functional properties of the concentrates. The method used in this research was a descriptive method conducted on three treatments and two replications namely whey protein concentrate production in a pH condition 6.4; 6.65; and 7.0. The parameters observed were physicochemical and functional properties. Furthermore, the result showed that there were decrease in protein content, along with the increasing pH before heat treatment. Microstructure image (SEM) showed a finer particles with the increasing pH. Meanwhile, solubility of the rehydrated samples tends to increase along with the increasing pH. The measurement of functional properties of the samples showed that denatured whey protein produced at different pH before heat treatment have different water holding capacity and a tendency to form bonds between protein particles thereby increasing the viscosity value. These physicochemical and functional properties were suitable for denatured whey protein to be used as a texture controller in whey protein based-food production