Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren

Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, disebabkan oleh faktor ekonomi, suami yang tidak mengerti perannya di dalam rumah tangga. Sehingga istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan fakta yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren. Oleh karenanya peneliti menarik untuk mengkaji tentang peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren serta bagaimana tinjauan hukum Islam peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian. Dengan permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini mengupas permasalahan dengan cara turun dan melihat sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan, serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil dari penelitian, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo yang paling tinggi mengajukan perceraian adalah dari pihak istri dengan cerai gugat terhadap suaminya, alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai, banyak faktor yang mempengaruhi putusnya sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian, baik itu dari faktor internal keluarga yaitu suaminya sendiri maupun faktor esksternal yakni pihak ketiga

Settlement of the Fulfillment of Wife and Child Livelihood by the Islamic Religious Council Southern Patani Region of Thailand

Livelihood is all the needs and necessities that occur according to circumstances and places, such as food, clothing, shelter, assistance, and all his needs according to tradition because the law of subsistence is an obligation of a husband towards his wife and family. The Islamic Religious Council (MAIP) of Patani Region has a special working position namely Qadhi which handles matters related to family matters, in the Islamic Religious Council of Southern Patani Thailand does not have a Law or Compilation of Islamic Law (KHI) like Indonesia, but the responsible party will handle issues related to the family rights of Muslims by referring to the fiqh of Imam Shafi'i. In the case of non-fulfillment of the support of wives and children according to the religious assembly, for the Islamic religious assembly, there is no written fatwa, only a letter of agreement that can be an important asset in resolving the problem. This research uses qualitative methods, taking the background of informants, data collection is carried out using observation, interviews, and documentation. The results of this study concluded that after the marriage bond held a taklik letter (agreement) between husband and wife because it held a taklik made by the Islamic Religious Council (MAIP) so that the husband did not commit violence against his wife unfairly and followed shari'i, husbands who did not follow the taklik letter (Agreement) then the wife could complain to the Village Imam or the Islamic Religious Council (MAIP). The wife must bring two witnesses or concrete evidence, the Islamic Religious Council (MAIP) will give advice related to Islamic teachings that follow shari'a law so that peace arises between husband and wife then husband and wife may be added a taklik letter that has been determined by the Islamic Religious Council (MAIP) for the problem of not fulfilling income with the agreement between husband and wife,  and the husband does not provide for himself, hurts and does not occupy the position for more than four months the wife may be fasah

Legalitas Poligami dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak ( Studi Kasus atas Ketidakpatuhan Masyarakat Taiping)

Poligami di Malaysia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah,karena dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak telah diatur secara tegas. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak timbulnya masalah terhadap istri dan anak dikemudian hari. Namun, untuk menghindari prosedural yang terdapat dalam Enakmen, banyak masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan tersebut.Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami, bagaimana prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak serta tinjauan Hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak tertentu.Hasil penelitian menunjukkan di antara faktor ketidakpatuhan masyarakat tersebut adalah karena tidak mendapat kebenaran dari istri, tanggapan bahwa Enakmen bertentangan dengan Hukum Islam, prosedur pendaftaran poligami yang ketat dan permohonan poligami ditolak.Adapun prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak adalah membuat permohonan kepada Mahkamah Syariah kebolehan untuk berpoligami. Setelah menerima permohonan dari pemohon, Mahkamah Syariah akanmelakukan isbat dalam jangka waktu 21 hari dari tanggal pendaftaran. Di dalam kasus dimana istri tidak setuju suaminya berpoligami, pendaftaran Mahkamah saat sebutan kasus akan mengarahkan istri yang ada untuk menfailkan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan setelah Laporan Pembelaan lengkap, Pendaftar akan mengatur tanggal di depan Hakim Mahkamah Syariah untuk kasus dibicarakan. Jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun jika menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada tidak relevan dan Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus tersebut. Prosedur pendaftaran poligami yang ditetapkan dalam Enakmen juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam.Solusi yang dapat dijadikan alternatif adalah seharusnya laki-laki yang ingin berpoligami haruslah mengikuti prosedur Mahkamah

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)

Pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami di Turki dan di Tunisia ditelaah lebih dekat, karena kedua negara ini termasuk yang paling tegas mencantumkan klausul ancaman pidana dalam hukum positif mereka. Diskusi ini melibatkan pendapat para ulama baik klasik dan kontemporer tentang poligami, kemudian dikaji dalam perspektif teori maslahat mursalah

STRATIFIKASI SOSIAL, SISTEM KEKERABATAN DAN RELASI GENDER MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM

This paper comes from the notion that Islamic law involved with human history - in this context, with Jahiliyyah-law, is a cultural phenomenon and can be investigated by using a humanities approach and methodological tools. 1 With all the advantages and disadvantages, the study of social change by Islamic law on the law of Jahiliyyah as the background of its appearance, the one becoming the focus of the discussion in this paper, is attempted to keep away from the at- titude, the one Richard C. Martin called as fideistic scientific subjectivism or objectivism. 2 More importantly, the one portraying Islam position on mustadl'afin become a important awareness which is critical towards the social changes by Islamic law in the society

Praktik Ta’liq Talak di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam

Ta’līq talak dalam kajian hukum nikah adalah berkenaan dengan janji nikah yang diucapkan suami pada saat setelah akad nikah dilangsungkan. Pelanggaran janji ta’līq berakibat pada terbukanya peluang bagi isteri untuk menggugat cerai suami. Praktik ta’līq talak ini agaknya menjadi satu upaya agar hubungan pernikahan tetap berlangsung secara baik dengan adanya ikrar janji suami untuk selalu memenuhi hak isteri. Namun, ta’līq talak seringkali dijadikan alasan bercerai, hal ini seperti yang dilakukan dalam masyarakat Negeri Perak. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana praktik ta’līq talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak, bagaimana akibat hukum pelanggaran ta’līq talak terhadap kelangsungan hubungan pernikahan di Negeri Perak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ta’līq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ta’līq talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak dilakukan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, disaksikan oleh dua orang saksi, penghulu, dan wali dari pihak perempuan. Pembacaan sighat ta’līq talak ini wajib dilakukan untuk tiap-tiap pasangan yang menikah di dalam wilayah hukum Negeri Perak, yang isinya berjanji untuk memenuhi hak-hak isteri. Akibat hukum pelanggaran ta’līq talak di Negeri Perak berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan pernikahan. Isteri yang tidak ridha dengan pelanggaran tersebut dapat menggunakan haknya untuk mengajukan cerai gugat suami kepada Mahkamah Syariah sebagaimana legalisasinya diakui dalam Seksyen 50-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004. Praktik ta’līq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak telah sesuai dengan norma hukum Islam. Praktik ta’līq talak tersebut bagian dari usaha untuk melindungi hak-hak perempuan yang notabene rentan menjadi pihak tersubordinat. Keberadaan ta’līq talak sesuai dengan konsep maṣlaḥah

Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulū’ dengan Meningkatnya Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)

Diantara perkara-perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, jumlah perkara perceraian menempati urutan tertinggi, yakni pekara permohonan cerai talak dan perkara gugatan perceraian (khulu’). Tentu hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang memicu keretakan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak isteri di dalam rumah tangga dan kesadaran hukum yang memadai diasumsikan menjadi salah satu pendorong bagi para isteri sehingga berani bertindak secara hukum demi memperjuangkan haknya. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tingkat perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan korelasinya dengan pemahaman masyarakat terhadap khulu’. Untuk memperoleh jawaban terkait hal-hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang berpedoman pada instrumen wawancara. Dalam hal penentuan responden, peneliti menggunakan teknik sampling probabilitas atau dikenal dengan istilah random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2014 sampai dengan 2016, jumlah kasus perceraian cerai gugat (khulu’) menempati jumlah yang dominan dibandingkan perkara cerai talak. Beberapa kasus yang telah diproses di Mahkamah Syar’iyah menunjukkan adanya beragam alasan yang menjadi pegangan bagi isteri untuk menuntut khulu’ pada suaminya di persidangan. Diantara alasan-alasan tersebut ialah, tidak dinafkahi lahir dan batin, penelantaran, ketidakpercayaan, tidak berlaku adil, hingga kekerasan fisik maupun mental dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Terkait dengan hal ini, inisiatif menggugat perceraian yang dilakukan oleh isteri tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai akibat dari kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan

PERSEPSI MANAJER TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN AKAD MURABAHAH DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

The inadequacy of the contract principle is included in the category of non-fulfillment of objective conditions, therefore with this opinion financing has been null and void by law. In the context of sharia this is not very good because it has consequences which are incompatible with the rules in religion. The Government has regulated through Bank Indonesia Regulation No.7 / 35 / PBI / 2005 dated September 29, 2005 concerning Commercial Banks conducting business activities based on Sharia Principles that regulate the Duties, Authorities and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS), among others in the first point ensure and supervise the suitability of the Bank's operational activities against the fatwa stipulated by the DSN-MUI. Cases of contract cancellations have occurred, one of which at the Bukit Tinggi Court shows the control of the passive Sharia Supervisory Board (DPS). This study aims to determine the perceptions of Islamic bank managers on the decision to cancelation of financing contracts, especially murabahah and the function or role of the Sharia Supervisory Board of the Islamic bank. The Manager's perception of the cancellation of the murabahah financing contract by the Religious Court is very good and the Perception Manager of the Sharia Supervisory Board regarding the function of financing supervision in sharia banking is good. 

The Reduction of Child Crime Cases According to Islamic Criminal Law in the Banda Aceh Police Department

Children are subjects who are very vulnerable to negative influences not only from their environment but also from outside their environment. Children besides being vulnerable to crime, sometimes these children become perpetrators in criminal acts. This can be seen from so many other deviant acts committed by children such as excessive actions at school, violations such as running away from home, to criminal behavior. The delinquency of the child is not only a criminal act, but also acts committed by children who are considered to deviate from social, school and community values. Thus, the level of child crime must be emphasized again so that the number of child crimes decreases. The problems posed are how the crime rate of children at the Banda Aceh Police PPA Unit is, how the Banda Aceh Police PPA's efforts are in suppressing child crime, and how the fiqh jinayah review of the Banda Aceh Police PPA's efforts to suppress child crime. To achieve the objectives of this study, the researcher used descriptive analysis method. Meanwhile, data collection techniques were obtained through field research, while secondary data was obtained through library research. The results showed that the crime rate of children increased and decreased every year. Efforts made by the PPA unit of the Banda Aceh Police in minimizing child crime by conducting legal counseling in each school. In a review of Islamic law on efforts to combat child crime, there are several things that have in common with positive law, first in terms of giving sanctions to children in conflict with the law, secondly, the application of criminal acts for children in conflict with the law