Regional maritime cooperation in maintaining maritime security and stability: a test case for ASEAN unity and centrality

Southeast and East Asia region has emerged as a global strategic maritime. Yet, maritime in the region remains vulnerable with overlapping claims on sea borders, piracy attacks and other transnational challenges at sea. For these purposes, some major powers in the region such as the US, China and Indonesia have launched their respective strategies in securing maritime for their interests. To harmonize the various interests, ASEAN with its counterparts in East Asia region need an ASEAN-led, inclusive and comprehensive regional maritime mechanism and strategic partnership between ASEAN member states and its dialog partners to maintain good order at sea. In November 2015, the East Asian Summit eventually launched a joint statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation to justify the centrality of ASEAN and to counter the failure of ASEAN Defense Minister Meeting. In such case, ASEAN member states need to manage their disunity to minimize hindrances of the realization and implementation of the plan. This paper mainly elaborates the reasons why the region needs regional maritime cooperation and challenges that ASEAN have to deal with in order to implement the ASEAN unity and centrality in promoting maritime cooperation and regional stability. To explain the maritime strategies of ASEAN and its dialogue partners, this study uses qualitative methods and utilizes states’ documents as well as ASEAN statements particularly on maritime issues

CHINA’S MILITARY RISE AND ITS IMPACT ON INSTABILITY IN EAST ASIA

AbstrackMeningkatnya anggaran militer China lebih dari satu dekade terakhir ini menyebabkanterjadinya instabilitas di kawasan Asia Timur. Hal ini terutama disebabkan karena Jepangmerasa terancam dengan strategi China dan karenanya Jepang melakukan perubahanterhadap kebijakan pertahanannya. Jepang yang memiliki masalah perbatasan denganChina di sekitar Laut Timur, beranggapan bahwa modernisasi persenjataan China,terutama yang dilakukan terhadap armada lautnya, bukan ditujukan utk menciptakanstabilitas keamanan kawasan namun sebaliknya, menimbulkan ancaman bagi Jepang dannegara tetangga lainnya. Sebagai reaksi terhadap kebijakan pertahanan China tersebut,Jepang, di samping tetap menikmati kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, telahmemutuskan untuk merubah postur pertahanannya dan meningkatkan anggaran belanjamiliternya. Meskipun terlalu dini untuk menyatakan akan terjadi perang antara Jepangdan China, namun dinamika yang terjadi pada keduanya menimbulkan persepsi yangberagam bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, namun yang paling mencolok adalahmeningkatnya perasaan terancam yang akan mengarah pada security dilemma (dilemakeamanan).Kata kunci: Modernisasi pertahanan, Instabilitas, Dilema keamana

A COMPARISON OF THE ENFORCEMENT OF CEDAW AND CRC IN MALAYSIA AND INDONESIA

Abstract: All ASEAN member States have ratified and acceded the Convention on the Elimination of AllForms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of the Child (CRC).As parties of both conventions, Malaysia and Indonesia should enforce specific mechanism and rules inline with CEDAW and CRC norms and standards. Yet, both countries ask reservation for severalsubstantive and procedural matters on both conventions. This certainly restricts the enforcement on theelimination of all forms of discrimination against women and the protection of the rights of children. Thisis in addition to the Islamic shariah implemented in Malaysia and some regions in Indonesia as well asstereotype of women and men regarding their role in economic, social, and political. This paper willessentially show some hindrances for both governments and therefore should take some steps to reducethe limitation. The analysis will be delivered by examining all reports given by both governments to UNCommission on Women and Children, as well as shadow reports from NGOs.Keywords: CEDAW, CRC, Reservation, Radical Feminism Abstrak: Semua Negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asia Nation) telah meratifikasi danmengaksesi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) dan Konvensitentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC). Sebagai pihak yang meratifikasikedua konvensi tersebut, Malaysia dan Indonesia tentu saja harus tunduk dan mengikuti aturan yangtertera di dalam konvensi tersebut. Sayangnya, Malaysia dan Indonesia mengajukan reservasi terhadapbeberapa aturan dalam konvensi, baik secara substansi maupun prosedur. Hal ini tentu sajamenghambat penghormatan dan pelaksanaan kedua konvensi secara menyeluruh. Hal ini semakindipersulit dengan adanya hukum Islam yang berlaku di Malaysia dan beberapa daerah di Indonesia sertastereotipe mengenai perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang diterapkan di dalam masyarakatkedua Negara. Paper ini akan menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah keduaNegara dalam menerapkan aturan-aturan CEDAW dan CRC secara menyeluruh. Hal ini akan dilakukandengan menganalisa laporan-laporan tertulis yang telah dibuat oleh pemerintah dan NGO keduaNegara.Kata Kunci: CEDAW, CRC, Reservasi, Feminisme Radika

India’s Role in the Quadrilateral Security Dialogue in Countervailing China

The significant rise of China's economy and military power has severe implications for the stability of the Indo-Pacific region. In response, the United States (US), Japan, Australia, and India formed a strategic partnership, the Quadrilateral Security Dialogue (QSD), which aims to countervail China in the region. In addition, the transformation of the Asia-Pacific region into the Indo-Pacific region, which unites the two geographic features of the Pacific and the Indian Oceans in a free and open Indo-Pacific strategy, encourages India to play a more significant role. India represents a regional power in the Indian Ocean that counterbalances China's dominance in the Indo-Pacific. Therefore, this article analyzes the impact of India's engagement in QSD to countervail China's power in the region. This research uses a qualitative methodology in a case study with secondary data collection techniques and the concepts of balancing as analytical tools. On the one hand, the authors conclude that India's presence in QSD as a Net Security Provider provides an advantage for QSD to countervail China in the region. On the other hand, QSD offers an opportunity for India to enhance its role and strengthen its position as a regional hegemon with its Act East policy. Keywords: Indo-Pacific, QSD, Chinese military, the balance of power DOI: 10.7176/IAGS/96-02 Publication date:August 31st 202

THE ROOT CAUSES AND NEXUS OF MILITANT ISLAMIC MOVEMENTS IN INDONESIA: CASE STUDIES OF DARUL ISLAM AND JEMAAH ISLAMIYAH

Many scholars believe that every religion has its peaceful interpretation as well as violent practices. Yet, this article elaborates more on the Islamic radical movements in Indonesia, particularly on the questions of what factors have triggered them to conduct such violence, how they linked each other and what action should be taken by the Indonesian government to counter-terrorism. To answer the question, the paper will focus on the ideology part and organization network of Darul Islam (DI) and Jemaah Islamiyah (JI), which shared similar ideology, network and methods of recruitment. Authors argue that ideology and organization become vital elements for DI and JI, in which the government, coupled with all stakeholders, should pay more attention if they want to eradicate violence in the name of religion. Although there is “no prescription fits all†in eradicating terrorism, the ability to understand the root causes and organization network of terrorism in Indonesia will help the government and all stakeholders to establish a proper strategy.   Key words: Counter-terrorism, salafi jihadism, Darul Islam, Jemaah Islamiyah     Abstrak   Banyak pengamat percaya bahwa setiap agama mengandung interpretasi damai sekaligus juga tindak kekerasan. Namun, artikel ini akan mengulas lebih banyak tentang gerakan radikal Islam di Indonesia, terutama yang terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mendorong mereka melakukan aksi kekerasan, bagaimana kelompok-kelompok tersebut saling memiliki keterkaitan dan tindakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kontra-terorisme. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, paper ini akan menjelaskan ideologi dan jaringan organisasi dari Darul Islam (DI) dan Jemaah Islamiyah (JI), di mana keduanya memiliki kemiripan termasuk juga dalam metode rekrutmen. Penulis berpendapat bahwa ideologi dan organisasi merupakan elemen penting bagi DI dan JI. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus memperhatikan hal ini jika ingin memberantas kekerasan atas nama agama. Walaupun tidak ada “resep ampuh†yang dapat mengatasi terorisme, kemampuan untuk memahami akar permasalahan dan jaringan organisasi kelompok terorisme di Indonesia akan membantu pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menyusun strategi yang tepat.   Kata Kunci: Counter-terrorism, salafi jihadisme, Darul Islam, Jemaah Islamiya

Islamofobia Vs Terorisme

Duka mendalam dirasakan warga Christchurch, Selandia Baru, dan keluarga dari 50 korban tewas dan 36 korban luka akibat aksi penembakan di Masjid Al Noor dan Linwood, Jumat (15/3/2019). Kesedihan sekaligus kemarahan juga dirasakan seluruh umat beragama yang melihat aksi teror dilakukan di tempat suc

Edukasi Peningkatan Kesadaran tentang Kesetaraan Jender untuk Mengatasi Perkawinan Anak

Perkawinan anak menjadi isu yang disorot secara global bahkan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan isu ini sebagai salah satu fokus kerja mereka melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Di Indonesia, persentase perkawinan anak masih sangat tinggi dan tersebar luas di berbagai daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan tujuan mendukung upaya pemerintah dan PBB untuk mengurangi angka perkawinan anak. PkM ini dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi dalam bentuk diskusi dan permainan edukatif kepada anak-anak usia 10 hingga 18 tahun yang rentan terhadap permasalahan perkawinan anak di Kelompok Belajar Anak Muara Indah RT 019, RW 017, Blok D, No. 26, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Program ini dilakukan secara bertahap mulai dari melakukan pemetaan terhadap masalah perkawinan anak hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan edukasi. Meski kegiatan ini masih terus dilakukan secara berkesinambungan, namun telah memberikan hasil berupa berubahnya cara berpikir serta bertambahnya pengetahuan mereka yang menjadi target dari program ini mengenai kesetaraan gender dan secara khusus tentang pentingnya menghindari perkawinan usia anak. Sasaran dari program juga adalah agar para orang tua dan warga sekitar dapat melakukan tindakan preventif dalam mencegah perkawinan usia anak. Dengan demikian, kontribusi terhadap usaha untuk mencegah dan mengatasi masalah perkawinan anak dapat dicapai

Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam

Maraknya serangan bom dan aksi tembak-menembak yang terjadi di berbagai negara belakangan ini seringkali dicap sebagai bentuk terorisme yang dilatarbelakangi oleh radikalisme agama. Dari berbagai kejadian tersebut, banyak pihak yang kemudian menuding aksi tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras berlandaskan agama Islam, seperti Al Qaeda, ISIS atau Daesh, Boko Haram, Abu Sayyaf dan afiliasi kelompok-kelompok tersebut di berbagai negara. Namun, sesungguhnya tindakan radikal dan aksi teror juga dilakukan oleh kelompok dengan latar belakang agama lainnya. Seperti misalnya ledakan bom yang terjadi di Malegaon, Maharashtra dan di Modasa, Gujarat di India pada 29 September 2008 yang menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 80 orang yang mayoritas beragama Islam. Menurut otoritas setempat, aksi ini dilakukan oleh kelompok garis keras di India dengan latar belakang agama Hindu