AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API

A firearm is a device partly or wholly made of metal having components or mechanical devices such as barrel, clubbing, trigger, spring, bullet chamber which can throw a bullet through the barrel with the aid of an explosive. Along with the development of many cases of misuse of firearms. The perpetrators of this gun use are charged with criminal sanctions as set out in Emergency Law Number 12 Year 1951 About Firearms. Based on this, this study aims to examine the procedure of obtaining a permit for firearms ownership and sanction of misuse of firearms. The type of research used is the type of normative research, the legal materials in use are primary legal materials and secondary legal materials, techniques used in collecting legal materials that is document study techniques. The data analysis used is qualitative and analyzed with qualitative descriptive analytical technique. So it can be concluded that the public is allowed to own firearms under the conditions set by the prevailing regulations, namely Law No.8 of 1948 and in the application of sanctions judge in rarely court ruled by Emergency Law No.12 of 1951 regarding Firearms Because the judge will find it difficult to apply sanctions because in the regulation is not explained in detail about the forms of acts of misuse of firearms so that again the judge will use the Criminal Code in applying criminal sanctions. Keywords: Firearms, Abuse

AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API

Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Seiring dengan perkembangannya banyak terjadi kasus penyalahgunaan senjata api. Para pelaku peyalahgunaan senjata api ini dijerat sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai prosedur memperoleh izin kepemilikan senjata api dan sanksi penyalahgunaan senjata api .Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif ,bahan hukum yang di gunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,teknik yang digunkan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu teknik studi pustaka.Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan dianalisis dengan tektik analisa deskriptif kualitatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwaMasyarakat diperbolehkan memiliki senjata api dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1948 dan dalam penerapan sanksinya hakim dipersidangan jarang menggunakan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api karena hakim akan menemui kesulitan untuk penerapan sanksinya karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk-bentuk tindakan penyalahgunaan senjata api sehingga kembali hakim akan menggunakan KUHP dalam menerapkan sanksi pidana. Kata Kunci: Senjata Api, Penyalahgunaan