WebGIS Berbasis Leaflet JS untuk Pemetaan Persebaran Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk

Usaha mikro menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan usaha yang mandiri dan berkembang. Hal ini sejalan dengan program Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk untuk melaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Seiring dengan peningkatan usaha mikro terjadi permasalahan mendasar yang menyebabkan produktivitas usaha mikro stagnan atau bahkan menurun. Oleh karena itu diperlukan sebuah sarana untuk membangun sebuah media promosi online berbentuk WebGIS. Pembuatan WebGIS usaha mikro Kabupaten Nganjuk ini menggunakan Open Street Map dan Leaflet JS sebagai peta dasar. Codeigniter 3 sebagai framework pembantu bahasa PHP, leaflet JS sebagai library javascript. Leaflet JS juga dibangun untuk menggunakan plugin yang memperluas fungsionalitas (Maclean,2014). Data yang digunakan berupa data spasial dan non spasial. Data spasial berupa koordinat dan batas administrasi. Data non spasial berupa informasi usaha mikro beserta foto. Data yang diinventarisasikan menjadi tiga kategori yaitu makanan, kerajinan dan jasa. Hasil dari penelitian ini berupa WebGIS usaha mikro Kabupaten Nganjuk yang memuat 48 dari 250 usaha mikro dalam 16 kecamatan. WebGIS ini menyajikan informasi berupa lokasi, detail produk, filter lokasi dan jenis produk, report, statistik, fitur pencarian data, dan informasi pendukung lainnya. Dari hasil pengujian kelayakan didapatkan presentase kelayakan sebesar 85% dengan kategori sangat layak

Identifikasi Kegiatan Wisata Bahari sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)

Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki banyak wisata di kawasan pesisir dan ruang laut, salah satunya berupa wisata bahari. Pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari ini memerlukan pengelolaan yang terorganisir agar menghasilkan tertib administrasi kelautan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Namun pengelolaan wisata bahari tersebut dikelola oleh banyak pihak sehingga belum menghasilkan tertib administrasi kelautan. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi terkait pengelolaan wisata seperti hak dan tanggungjawab pengelola, nilai retribusi, dan kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan berupa RTRW dan RZWP-3-K. Penelitian ini menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dokumen perencanaan RZWP-3-K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar dapat menghasilkan tertib administrasi kelautan dan mendapatkan estimasi nilai retribusi untuk pemerintah setempat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wisata bahari di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh 3 pihak, yaitu pihak pertama Dinas Perhutani, pihak kedua pemerintah daerah setempat, dan pihak ketiga masyarakat sekitar. Masing-masing pihak menerima bagi hasil dari penjualan tiket masuk dengan besar yang berbeda-beda. Pihak pertama menerima bagi hasil 30%, pihak kedua 20%, dan pihak ketiga 50%. Pada kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan ditemukan bahwa lokasi wisata bahari kondisi eksisting sesuai dengan lokasi yang direncanakan yaitu di dalam Kawasan Strategis Pariwisata. Sedangkan estimasi retribusi yang diterima pihak kedua adalah Rp 2.032.320.000,00 pertahun dan apabila ke empat wisata di ambil alih oleh Pemerintah Daerah maka menghasilkan  tambahan estimasi retribusi sebesar Rp 12.000.000,00 pertahun

Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Berdasarkan RZWP-3-K dan RTRW di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang

Dalam pengarahan pemanfaatan potensi suatu ruang atau wilayah, struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara, untuk perencanaan di wilayah darat yang mencakup wilayah administrasi dalam satu Kabupaten atau Kota, digunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tumpang tindih atau overlapping wilayah pemanfaatan terjadi di daerah daratan di sekitar pesisir dan pantai maupun di wilayah perairannya. Dengan adanya tumpang tindih pemanfaatan, dibutuhkan perhitungan dan analisis kesesuaian kondisi eksisting berdasarkan rencana. Penelitian ini dilaksanakan untuk membuat peta kesesuaian pemanfaatan pesisir dan ruang laut Kabupaten Sampang dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi pada citra, dengan cara digitasi, serta pengukuran di lapangan, yaitu dengan ground truth dan wawancara. Data yang digunakan adalah hasil digitasi citra Pleiades terkoreksi untuk analisis pesisir, dan data eksisting pemanfaatan ruang laut. Dari penelitian ini dihasilkan kesesuaian pesisir dan ruang laut di selatan Kabupaten Sampang.  Dari analisis yang dilakukan, kelas tutupan lahan pesisir yang sesuai dengan RTRW adalah sebesar 77%. Sementara untuk pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan RZWP-3-K adalah sebesar 57%