Determinants of Employee Creativity

Purpose: This study aims to determine the influencePartially and simultaneously, Work Culture and Organizational Commitment to Employee Creativity.   Theoretical Framework: This research uses a quantitative approach.Sample size obtained 78 employeesof 356 Civil Servants in SITARO District and determined by simple random technique   Design/Methodology/Approach: The data collection technique is a questionnaire with a Likert scale that has been tested for validity and reliability. Data analysis is multiple regression analysis with the help of the SPSS program.   Findings: The results of the study show that Work Culture and Organizational Commitment have a positive and significant effect, both partially and simultaneously, on Employee Creativity.   Research Practical and Social Implications: This confirms that the stronger the work culture and organizational commitment, the higher the employee's creativity   Original Value: Work Culture and Organizational Commitment have a positive and significant effect, either partially or simultaneously, on Employee Creativity

LEADERSHIP RESPOND TO ORGANIZATIONAL CHANGE RESISTANCE

This study aims to describe the analysis, and interpret the leadership style of the Sukur Village Chief Airmadidi District, North Minahasa Regency. The method of approach uses qualitative or postpositivistic, because it is considered appropriate according to the problem at hand. The results of the research obtained by the Lurah in communicating are still not open, many decisions are not conveyed to his employees transparently and the Lurah's weak ability to communicate both with employees and the community. Good communication will have an impact on the preparation of work program planning which is a further action after determining the vision organization; Experience in the world of government is still minimal with a background of junior high school teachers and educational qualifications not in the field of government and the village head does not understand the vision and mission of the village organization; The Lurah does not really understand the main tasks and does not yet have a work program planning and Lurah's inhospitability in decision making is dominated by the character of his past and his reluctance to practice according to existing rules. The ability of the lurah in understanding the existing resistance either personally to the rules or resistance to problems related to decision making has not yet implemented the existing rules and is more dominated by what is not desired by the rules, understanding the rules there but to practice those which are still not maximal, especially in in his decision-making which is dominated by his feelings and delegation of tasks that do not understand Job description according to the duties that are owned, so that the problem solving in this study The need for rolling positions based on expertise and competence; Commitment to the involvement and participation of the Lurah needs to be increased; Positioning a Lurah must Understand the Auth and rules; Assignment of tasks based on task fields and competencies; Background The Lurah must meet educational qualifications, skills and loyalt

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan, dan menginterpretasikan Optimalisasi Pelayanan Publik dan faktor-faktornya determinannya di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik (kualitatif). Informan yang dijadikan sumber data ditetapkan secara secara purposive (purposive sampling) dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data yaitu analisis kualitatif secara interaktif dengan aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclution drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Optimalisasi pelayanan publik di Kantot camat Suluun Tareran terhadap prosedur pelayanan sehingga lebih mudah dan sederhana, yaitu dengaan menyusun SOP setiap kegiatan atau urusan yang berisi alurnya (mulai hingga selesai, syarat yang diperlukan, waktu penyelesaian) secara tertulis dan dengan mudah dapat dibaca oleh masyarakat yang dilayani. Terhadap kejelasan dan kedisiplinan petugas pelayanan, dilakukan dengan memberikan secara jelas tugas dan fungsi pegawai sesuai jabatannya berdasarkan uraian tugasnya secara tertulis, setiap pejabat dan pegawai pelaksana diwajibkan menggunakan tanda pengenal serta menggunakan pakaian seragam sesuai waktu/hari yang ditetapkan. Terhadap pelayanan publik agar sesesuai dengan target waktu, biaya dan kualitas yang ditetapkan, dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi SOP yang ditetapkan dan mematuhi ketentuan mengenai ada-tidaknya kebijakan pengenaan biaya atas layanan yang diberikan, sedangkan terhadap pelayanan agar dipersepsi adil , ramah, sopan dan nyaman oleh masyarakat, dilakukan dengan menunjukkan sikap bersahabat, menyediakan ruang tunggu, tempat duduk/kursi untuk masyarakat, bahkan toilet , (2) Faktor-faktor determinannya adalah kompetensi petugas pelayanan, motivasi kerja, etos dan budaya kerja. Kata-kata Kunci: Optimalisasi, pelayanan publik, SO

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI KECAMATAN TONDANO UTARA KABUPATEN MINAHASA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan Implementasi Kebijakan Beras Sejahtera (Rastra) di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa sesuai Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 247 tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Subsidi Rastra atau Beras Jenis penelitian adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kurang pahamnya aparat Pemerintah terkait dengan apa manfaat, tujuan dan sasaran dari Kebijakan Rastra; sudah ada kebijakan baru yang menghapus Rastra menjadi Non tunai atau sudah menggunakan e-voucher; kebijakan e-voucher sudah diterapkan mulai 2019 namun di kecamatan Tondano Timur baru di terapkan triwulan terakhir kebijakan e-voucher belum diterapkan menyeluruh ke semua kelurahan; kurangnya kesadaran para aparat pemerintah untuk mengetahui aturan yang diterapkan dalam suatu kebijakan; proses penetapan KPM yang tidak sejalan, dan tidak terkoordinasi dengan baik; banyak masyarakat yang masih layak untuk menerima Rastra namun tidak masuk dalam daftar KPM; banyak masyarakat yang sudah tidak layak medapatkan rastra namun masih masuk dalam daftar KPM; pemerintah yang tidak tahu akan perbedaan dari Rastra dan Raskin; tidak adanya Tim koordinasi khusus terkait Kebijakan rastra; dan kualitas Rastra yang kurang dari rata-rata; tidak adanya kontrol dari pemerintah terkait pembelian para KPM di toko menggunakan e-voucher; banyak masyarakat yang tidak mengambil beras pada saat sudah waktunya, dan mengambilnya 2 bulan sekali. Sehingga dapat disimpulkan jika kebijakan Rastra ini dapat terimplementasi dengan baik maka harus memperhatikan sosialisasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi

PERILAKU KEPEMIMPINAN ORGANISASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku kepemimpinan Kepala Badan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara. Jenis penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sering adanya tumpang tindih dari tugas yang diberikan oleh Kepala Badan kepada bawahannya yang tidak sesuai dengan Tupoksi; Kepala Badan kurang tegas dalam menyikapi keterlambatan dari tugas yang diberikan kepada bawahannya; adanya terjadi kecemburuan dari bawahan yang tugas sesuai dengan Tupoksinya diperintahkan untuk dikerjakan oleh orang lain dan pengawasan yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ditemukan Kepala Badan bertindak kurang tegas dan jelas atau memberikan sanksi kepada Kepala seksi yang tidak mampu melaksanakan tugasnya jangan hanya membiarkannya dan menyerahkan tugas itu kepada orang lain; mendelegasikan tuigas tidak sesuai kompetensi, membuat situasi tidak kondusif dalam iklim organisasi serta tidak konsisten dan tumpang tindih. Kegiatan pemimpin dalam melakukan manajemen organisasinya mulai dari pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi kerja menunjukkan suatu perilaku. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan memengaruhi timbulnya perilaku anggota atau perilaku kelompok. Apabila perilaku pemimpin baik dalam memberikan instruksi, mengawasi, maupun melakukan evaluasi, termasuk dalam mengemukakan pikiran-pikirannya maka dapat menciptakan efektivitas suatu organisasi. Kata Kunci : “Organisasi publik, perilaku kepemimpinan, pengambilan keputusan. ABSTRACK This study aims to describe the analysis, and interpret the leadership behavior of the Head of the Agency in decision making as a leader in the Minahasa North District Education and Training Agency. This type of research is a qualitative approach. The results of the study show that: There is often overlap of tasks given by the Head of the Agency to subordinates who are not in accordance with the Auth; The Head of the Agency is less assertive in responding to the delay of the assignment given to his subordinates; there is jealousy from subordinates whose tasks are in accordance with their Tupoks ordered to be done by others and supervision needs to be improved. Furthermore, the Head of Agency is found to act less firmly and clearly or give sanctions to the Section head who is not able to carry out his duties, not just let him and submit the task to others; delegating tuigas is not in accordance with competence, making the situation not conducive in the organizational climate and inconsistent and overlapping. Leaders' activities in carrying out their organizational management starting from decision making to the implementation and evaluation of work show a behavior. Leader behavior in an organization is highlighted and influences the emergence of member behavior or group behavior. If the behavior of leaders both in giving instructions, supervising, and conducting evaluations, including in expressing their thoughts can create the effectiveness of an organization. Keywords: "Public organizations, leadership behavior, decision making

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI KECAMATAN TONDANO UTARA KABUPATEN MINAHASA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan Implementasi Kebijakan Beras Sejahtera (Rastra) di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa sesuai Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 247 tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Subsidi Rastra atau Beras Jenis penelitian adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kurang pahamnya aparat Pemerintah terkait dengan apa manfaat, tujuan dan sasaran dari Kebijakan Rastra; sudah ada kebijakan baru yang menghapus Rastra menjadi Non tunai atau sudah menggunakan e-voucher; kebijakan e-voucher sudah diterapkan mulai 2019 namun di kecamatan Tondano Timur baru di terapkan triwulan terakhir kebijakan e-voucher belum diterapkan menyeluruh ke semua kelurahan; kurangnya kesadaran para aparat pemerintah untuk mengetahui aturan yang diterapkan dalam suatu kebijakan; proses penetapan KPM yang tidak sejalan, dan tidak terkoordinasi dengan baik; banyak masyarakat yang masih layak untuk menerima Rastra namun tidak masuk dalam daftar KPM; banyak masyarakat yang sudah tidak layak medapatkan rastra namun masih masuk dalam daftar KPM; pemerintah yang tidak tahu akan perbedaan dari Rastra dan Raskin; tidak adanya Tim koordinasi khusus terkait Kebijakan rastra; dan kualitas Rastra yang kurang dari rata-rata; tidak adanya kontrol dari pemerintah terkait pembelian para KPM di toko menggunakan e-voucher; banyak masyarakat yang tidak mengambil beras pada saat sudah waktunya, dan mengambilnya 2 bulan sekali. Sehingga dapat disimpulkan jika kebijakan Rastra ini dapat terimplementasi dengan baik maka harus memperhatikan sosialisasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi

OPTIMALISASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN OLEH PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II BITUNG

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan Optimalisasi Kewenangan Institusi Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Penegakan Hukum Di Laut Oleh Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung. Penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif. dapat dikatakan bahwa feedback atau timbal balik dari pelaksana kebijakan belum ada. Hal ini dapat dilihat dari dalam proses penegakan hukum dilaut masih banyak mentolerir atau membuat kebijaksanaan sendiri. Padahal dalam pelaksanaan kebijakan, kebijaksanaan hanya digunakan dalam keadaan genting saja. Selain itu, setiap kebijakan dapat berjalan dengan baik ketika dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. Hasil penelitian terkait Optimalisasi Kewenangan Institusi Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Penegakan Hukum Di Laut Oleh Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung belum berjalan dengan maksimal. Dimana berdasarkan temuan yang ada belum memenuhi setiap indikator yang ada yakni Agenda setting, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, implementasi, evaluasi program dan analisis dampak dan Feedback. Adapun yang menjadi temuan-temuan dalam fokus ini yaitu petugas belum memahami Tupoksi yang ada, adanya tumpang tindih aturan yang berlaku, koordinasi antara instansi terkait pengawasan belum maksimal, masih adanya toleransi pelanggaran yang dilakukan dalam pelayaran (kebijaksanaan), belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi, kelalaian petugas, dalam hal ini keterlambatan dalam pengisian bahan bakar, kurangnya koordinasi dengan pimpinan, hal ini diungkapkan oleh DM selaku nahkoda kapal kelas V, serta belum adanya solusi terkait dengan kebijaksanaan yang diambil dalam penegakan dan pengawasan hukum di laut Kata Kunci : Kebijakan Publik, Optimalisasi, Kewenangan KPL

PERILAKU KEPEMIMPINAN ORGANISASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku kepemimpinan Kepala Badan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara. Jenis penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sering adanya tumpang tindih dari tugas yang diberikan oleh Kepala Badan kepada bawahannya yang tidak sesuai dengan Tupoksi; Kepala Badan kurang tegas dalam menyikapi keterlambatan dari tugas yang diberikan kepada bawahannya; adanya terjadi kecemburuan dari bawahan yang tugas sesuai dengan Tupoksinya diperintahkan untuk dikerjakan oleh orang lain dan pengawasan yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ditemukan Kepala Badan bertindak kurang tegas dan jelas atau memberikan sanksi kepada Kepala seksi yang tidak mampu melaksanakan tugasnya jangan hanya membiarkannya dan menyerahkan tugas itu kepada orang lain; mendelegasikan tuigas tidak sesuai kompetensi, membuat situasi tidak kondusif dalam iklim organisasi serta tidak konsisten dan tumpang tindih. Kegiatan pemimpin dalam melakukan manajemen organisasinya mulai dari pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi kerja menunjukkan suatu perilaku. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan memengaruhi timbulnya perilaku anggota atau perilaku kelompok. Apabila perilaku pemimpin baik dalam memberikan instruksi, mengawasi, maupun melakukan evaluasi, termasuk dalam mengemukakan pikiran-pikirannya maka dapat menciptakan efektivitas suatu organisasi. Kata Kunci : “Organisasi publik, perilaku kepemimpinan, pengambilan keputusan. ABSTRACK This study aims to describe the analysis, and interpret the leadership behavior of the Head of the Agency in decision making as a leader in the Minahasa North District Education and Training Agency. This type of research is a qualitative approach. The results of the study show that: There is often overlap of tasks given by the Head of the Agency to subordinates who are not in accordance with the Auth; The Head of the Agency is less assertive in responding to the delay of the assignment given to his subordinates; there is jealousy from subordinates whose tasks are in accordance with their Tupoks ordered to be done by others and supervision needs to be improved. Furthermore, the Head of Agency is found to act less firmly and clearly or give sanctions to the Section head who is not able to carry out his duties, not just let him and submit the task to others; delegating tuigas is not in accordance with competence, making the situation not conducive in the organizational climate and inconsistent and overlapping. Leaders' activities in carrying out their organizational management starting from decision making to the implementation and evaluation of work show a behavior. Leader behavior in an organization is highlighted and influences the emergence of member behavior or group behavior. If the behavior of leaders both in giving instructions, supervising, and conducting evaluations, including in expressing their thoughts can create the effectiveness of an organization. Keywords: "Public organizations, leadership behavior, decision making

Implementasi Kebijakan Penggunaan Helm SNI Pengendara Speda Motor di Wilayah Kepolisian Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan penggunaan helm SNI pengendara speda motor dan faktor-faktor determinannya di wilayah kepolisian Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik (kualitatif). Informan yang dijadikan sumber data ditetapkan secara secara purposive (purposive sampling) dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data yaitu analisis kualitatif secara interaktif dengan aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclution drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan helm SNI pengendara speda motor dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik belum terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan. Sedangkan faktor-faktor penentunya adalah sikap polisi (implementor) dan koordinasi dengan organisasi lain. Kata-kata kunci: Implementasi, kebijakan, helm SN

EMPOWERMENT OF BUREAUCRACY IN THE FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY AND REGIONAL PROPERTY NORTH SULAWESI PROVINCE

Research purpose is to describe empowerment of bureaucracy on the Financial Management Agency and Regional Property of North Sulawesi Province and determinants. Research method used qualitative approach with data collection technique is observation, interview, and documentation. Primary data source is Informants set through purposive technique. Data analysis Technique using steps namely: data reduction, data display, and Verification and Conclusion. Results of research show that (1) Empowerment Bureaucracy through Strengthening Human Resources at Financial Management Agency and Regional Property of North Sulawesi Province carried out with various effort as special training and general training, advanced formal education , and directives in the meeting forum with staff , (2) Empowerment bureaucracy through strengthening culture do with mean for change mind set and culture work (culture-set) bureaucrats who haven't fully support bureaucracy that is efficient, effective , productive , and professional , (3) Factors determinant Empowerment Financial Management Agency and Regional Property of North Sulawesi Province is institution commitment factor to organize its empowerment programs and institution attitude factor ( leader ) looks at urgency of bureaucracy empowerment program