Desain Pola Integrasi Cyber dalam Mengurangi Kejahatan Cyberbullying

Dampak akibat dibully adalah depresi berat oleh si remaja korban bullying makin besar bahkan ke arah bunuh diri, menyakiti diri sendiri kepada si anak hasil bully. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan desain pola integrasi untuk mengurangi kejahatan cyberbullying. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi kasus. Sasaran subyek penelitian adalah aparat sipil negera, pegawai dan staf yang pada Kepolisian Daerah, Kemenkominfo, Telkom dan Pengadilan Negeri di Nusa Tenggara Barat metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara, analisis dokumen. Desain formulasi pola integrasi cyber dalam penelitian ini menggunakan desain grounded theory menurut Urguhard. Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pola integrasi cyber untuk pencegahan cyberbullying menggunakan sistem siklus cyber dengan tahapan yaitu kolaborasi lembaga, pencegahan melalui penyuluhan, edukasi, kampanye dan pendampingan (PEKP), Patroli Siber, menjaga identitas, menjadi saksi ahli, mengklarifikasi berita hoax menjadi berita yang asli, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan cyberbullying.The impact of being bullied is that the teenager who is bullied suffers from severe depression, even leading to suicide, hurting himself or herself to the child who is the result of being bullied. The purpose of this study is to describe the design of integration patterns to reduce cyberbullying crimes. The method used in this research is qualitative research with descriptive analytical approach and case studies. The target subjects of the study were state civil servants, employees and staff at the Regional Police, the Ministry of Communication and Informatics, Telkom and the District Court in West Nusa Tenggara. The data collection methods used were library research, observation, interviews, and document analysis. The design of the cyber integration pattern formulation in this study uses a grounded theory design according to Urguhard. The data collected in the form of library data and field data will be analyzed using analytical descriptive to describe the field data by studying literature with deductive and inductive approaches. The results show that the cyber integration pattern for cyberbullying prevention uses a cyber cycle system with stages, namely institutional collaboration, prevention through counseling, education, campaigns and mentoring (PEKP), Cyber Patrol, maintaining identity, being an expert witness, clarifying hoax news into original news. , and provide a deterrent effect to perpetrators of cyberbullying crimes

Revolusi Mental Melalui Penguatan Pendidikan Karakter untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di Kota Mataram

Melalui pendidikan karakter, siswa pada umumnya yang bersekolah di sekolah inklusi dituntut memiliki empati dan pertimbangan yang tinggi sehingga dapat merangkul teman berkebutuhan khusus dan membantu guru memberikan layanan pendidikan yang optimal. Tujuan yang dicapai adalah untuk menjelaskan revolusi mental melalui penguatan pendidikan karakter untuk siswa berkebutuhan khusus di kota Mataram. Metode pelitian adalah kualitatif melalui pendekatan diskriptif dengan menentukan informan secara purposive sampling, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis  melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hasil peneilitian ini memberikan dampak bahwa revolusi mental melalui penguatan pendidikan karakter untuk siswa berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui program-program yang terintegrasi dengan proses kegaitan pebelajaran di sekolah meliputi kelima nilai utama penguatan pendidikan karakter  yaitu nilai religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan mandiri melalui program pembelajaran akademik, program keterampilan, program khusus, pengembangan diri dan ekstarakulikuler, budaya dan karakter bangsa. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya dukungan atau partisipasi orang tua dalam proses pendidikan karakter pada anak yang bisa menjadi permasalah ataupun hambatan bagi siswa dalam penerapan nilai karakter di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi revolusi mental untuk siswa berkebutuhan khusus ini sangat urgen untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan yang layak.Through character education, students in general who attend inclusive schools must have high empathy and consideration so that they can embrace friends with special needs and help teachers provide optimal educational services. The goal achieved was to explain the mental revolution by strengthening character education for students with special needs in Mataram. The research method is qualitative through a descriptive approach by determining informants by purposive sampling; the data source consists of primary and secondary data. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation with analysis techniques through data reduction, data display, and concluding. The results show that the results of this study have an impact that mental revolution through strengthening character education for students with special needs can be carried out through programs that are integrated with the process of learning activities in schools covering the five main values of strengthening character education, namely religious values, nationalism, cooperation, integrity, and independence through academic learning programs, skills programs, special programs, self-development, and extracurricular activities, culture and national character. The obstacle that occurs is the lack of support or parental participation in character education in children, which can be a problem or impediment for students in applying character values in the family and community environment. So this mental revolution for students with special needs is very urgent to provide appropriate educational services.

Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia

Status kewarganegaraan seseorang mengalami masalah ketika seseorang tersebut berada di suatu Negara tertentu selama 5 tahun berturut, adanya perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak, adanya masalah hukum, social, politik dan ekonomi dan status kematian warga Negara, undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan belum secara eksplisit menjelaskan terkait status kewarganegaraan asing, dimana status kewarganegaraan asing ini mengalami pergeseran akibat perubahan iklim, kepadatan penduduk dan globalisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan deskriptif, studi literature. Sumber data primer berupa hasil wawancara langsung, laporan penelitian dan artikel ilmiah yang relevan tentang perkawinan campuran dan status kewarganegaraan asing dan sumber data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, makalah, undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan lainnya yang relevan. Analisis data yang telah digunakan yakni interaktif analisis model dengan kajian secara konseptual peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menjelaskan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara Indonesia termuat dalam pasal  Pasal 14 sampai 18 dan Pasal 7 sampai 10 dan Pasal 18 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran untuk  menjadi warga Negara Indonesia mengikuti prinsip-prinsip kewaragnegaraan yang mengandung asas apatride dan bipatride. Jadi undang-undang  no. 12 tahun 2006 menjadi instrumen dalam menjadikan seseorang warga negara asing menjadi warga negara indonesia dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.A person's citizenship status has problems when the person is in a certain country for 5 consecutive years, the existence of mixed marriages, the citizenship status of the child, the existence of legal, social, political and economic problems and the death status of citizens, Law no. 12 of 2006 concerning citizenship has not explicitly explained the status of foreign citizenship, where the status of foreign citizenship has shifted due to climate change, population density and globalization. The research method uses normative juridical research with a descriptive approach, literature study. Primary data sources in the form of direct interviews, research reports and relevant scientific articles on mixed marriages and foreign citizenship status and secondary data sources in the form of books, scientific articles, papers, laws, presidential regulations, ministerial regulations and other relevant. The data analysis that has been used is an interactive model analysis with a conceptual study of the laws and regulations. Based on the results of the study indicate that the law no. 12 of 2006 concerning citizenship which explains the status of foreign citizenship to become Indonesian citizens is contained in Articles Articles 14 to 18 and Articles 7 to 10 and Articles 18 to 21 of Government Regulation no. 2 of 2007. The law confirms that foreign citizenship status due to mixed marriages to become Indonesian citizens follows the principles of citizenship which contain the principles of apatride and bipatride. So law no. 12 of 2006 became an instrument in making a foreign citizen an Indonesian citizen by following the regulations in force in Indonesia

Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Diceraikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983

Maraknya perceraian pegawai negeri sipil di Kota Bima membuat urgen untuk ditinjau berdasarkan PP nomor 10 Tahun 1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 berkaitan dengan kedudukan dan hak istri setelah diceraikan oleh suami pegawai negeri sipil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum istri setelah diceraikan, dan untuk mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh istri setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, objek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil di kota Bima. Pemilihan subyek dilakukan secara purposiv sampling dan snowball sampling. Pengumpulkan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu; selingkuh, ketidak cocokan antar suami dan istri, kekerasan dalam berumah tangga. Kedudukan antara suami dan istri sudah jelas berdasarkan pasal 79 kompilasi hukum Islam di atas. Adapun hak-hak yang dipenuhi oleh suami setelah perceraian adalah; hak mut'ah (pemberian suami kepada istri berupa barang atau benda), nafkah lahir selama masa iddah, harta gono-gini, dan perawatan dan pendidikan anak. PNS ingin bercerai harus memenuhi syarat formal dan substansil. The rise of the divorce of civil servants in Bima City made urgent to be reviewed based on the PP Number 10 the year 1983 Jo PP number 45 the year 1990 relating to the position and right of the wife after being divorced by the husband of civil servants. The purpose of this research is to know the position of the wife's law after being divorced and to know what rights the wife should have gained after being divorced by a husband in the status of civil servants. This study used a qualitative approach with a descriptive method, the object of the study is a community that commits a divorce among civil servants in the city of Bima. The subject selection is performed purposive sampling and snowball sampling. Data-sensing is done through interviews, observations, and documentation. Data is analyzed by reducing, presenting, and drawing conclusions. The results showed that there were several factors causing the divorce; Husband and wife, violence in a housekeeper. The position between husband and wife is clearly based on article 79 of the compilation of Islamic law above. The rights fulfilled by the husband after divorce are; Rights of Mut'ah (giving a husband to wife in the form of goods or objects), living birth during Iddah, Gono-Gini property, and child care and education. Civil servants wanting to divorce must meet formal requirements and substance

Dampak Pembelajaran Dalam Jaring Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata pelajaran PKn

Dampak menurunya prestasi siswa dapat dipengaruhi oleh pergaulan remaja, motivasi belajar kurang, kurangnya inovasi pendidik. Dengan demikian pembelajaran perlu dilakukan inovasi agar prestasi belajar siswa dapat meningkat. tujuan dalam artikel ini menjelaskan dampak pembelajaran dalam jaring terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Jumlah sampel penelitian yang telah digunakan sebanyak 40 orang, kemudian pengumpulan data menggunakan tes, dokumentasi dan observasi, instrument penelitian yang telah digunakan yaitu validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan uji prasyarat, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dampak yang signifikan pada pembelajaran dalam jaring terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn sebesar 82,25 sementara 17,75 dipengaruhi variable lainnya. Adanya dampak pembelajaran tersebut dikarenakan proses pembelajaran dalam jaringan menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom Meetting, dan Google Classroom. Selain itu pembelajaran dalam jaringan memiliki kendala pada ketersediaan kuota internet yang kurang sehingga proses pembelajarannya sebagian dilakukan tata muka seperti mengunjungi rumah siswa.The impact of declining student achievement can be influenced by adolescent relationships, lack of learning motivation, lack of educator innovation. Thus learning needs to be innovated so that student learning achievement can increase. The purpose of this article is to explain the impact of online learning on student learning outcomes in Civics subjects. This research method uses quantitative research with an experimental approach. The number of research samples that have been used as many as 40 people, then data collection using tests, documentation and observations, research instruments that have been used are validity and reliability. Data analysis used prerequisite test, normality test, homogeneity test, and hypothesis testing. The results showed that there was a significant impact on online learning on student learning outcomes in Civics subjects of 82.25 while 17.75 was influenced by other variables. The impact of this learning is due to the online learning process using the WhatsApp application, Zoom Meeting, and Google Classroom. In addition, online learning has problems with the availability of insufficient internet quota so that the learning process is partly carried out face-to-face such as visiting students' home

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan di Dinas Sosial

Munculnya gelandangan secara struktural dipengaruhi oleh system ekonomi yang menimbulkan dampak berupa terasingnya sebagian kelompok masyarakat dan sistem kehidupan ekonomi. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan gelandangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara induktif dan disajikan secara deskriptif. Analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah kota Mataram tentang gelandangan dapat dibagi dua, yaitu keputusan kebijakan dan pernyataan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram tentang gelandangan antara lain; Perencanaan pembangunan Rumah singgah di Kota Mataram dan Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Dinas Sosial dan Panti Sosial yang menampung Gelandangan. Jadi Pemerintah Kota Mataram sudah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang gelandangan, ada kebijakan yang dapat diimplementasikan dan ada pula yang belum dapat diimplementasikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.The emergence of bums is structurally influenced by the economic system that has an impact on the terracing of some communities and the system of economic life. The purpose of the study is to know the implementation of policies that have been issued by the Mataram city government in improving the welfare of the city of Mataram. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques are conducted with interviews, observations, and documentation. The validity of the data using the triangulation technique, the data that has been collected is analyzed inductive and presented descriptively. Analyze data using interactive analysis. The results of the research and discussion show that the implementation of Mataram city government policy about the tramp can be divided into two, namely policy decision and policy statement. Policies issued by the Mataram city government on bums include; Planning for the development of Rumah stopover in Mataram City and the cooperation of Mataram city government with social service and social orphanage that holds the tramp. So the Mataram city government has issued some policies on homeless, there are policies that can be implemented and some are not able to be implemented by both government and community

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (Studi di DesaTawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Abstrak: Pemerintah Desa yang ada sekarang ini adalah Pemerintahan Desa yang sesuai dengan jiwa UUD Negara RJ 1945 yang selanjutnya disingkat (UUDNRI Tahun 1945) yaitu memperhatikan dan menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karenanya mempunyai keharusan bahwa dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang guna memcapai hasil yang optimal, mau tidak mau harus mengikutsertakan masyarakatyang ada di desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan agar semakin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (StatuteApproach), pendekatan konseptual (ConceptualApproach) dan pendekatan lapangan. Metode pengelohan dan análisis data yang dipergunakan adalah análisis data dan bahan hukum.Dari hasilpenelitianiniadalahadabeberapajenis pembentukan organisasi pemerintahan desa yaitu pembentukan organisasi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekertaris Desa dan Kepala-kepala Urusan Desa. Dalam melakukan proses pembentukan organisasi pemerintahan desa dilakukan pembentukan kepengurusan pemerintahan desa. Dalam membuat dan menetapkan, aparatur pemerintahan desa tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sekarang, Hal ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Daerah KabupatenBima Nomor 02 Tahun 2007 Tentang PedomanPenyusunandan Tata KerjaPemerintahanDesa, Bima 2007 danperaturandaerahNomor 07 Tahun 2006 tentangBadanPermusyawaratanDesa (BPD), Bima 2006. Abstract:  The village government there right now is the Village Administration in the spirit of the State Constitution 1945, hereinafter abbreviated RJ (UUDNRI 1945) is to pay attention and respect the right of the origin of which is special. Therefore has the necessity that in carrying out development in all fields in order to striking an optimal result, inevitably have to involve the society in the village, the village government as the organizer of the lowest government that directly deal with the public as the construction company to be more able to mobilize the people to participate in development.Metodeyang used in this research is empirical approach legislation (StatuteApproach), the conceptual approach (ConceptualApproach) and the field approach. Pengelohan methods and analysis of data used is the analysis of data and legal material.Hasilpenelitianiniadalahadabeberapajenis establishment of the village government organizations namely the establishment of the organization Village Chief, Village Consultative Body (BPD), Village Secretary and Heads of Village Affairs. In the process of the establishment of the village government organization conducted the formation of village government stewardship. In making and sets, apparatus village administration can not be separated from the regulations that exist and apply now, It can be seen in the Government Regulation No. 72 of 2005 and Regional Bima Regency Number 02 Year 2007 on PedomanPenyusunandan Tata KerjaPemerintahanDesa, Bima 2007 danperaturandaerahNomor 07, 2006 tentangBadanPermusyawaratanDesa (BPD), Bima, 2006

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN PELAJAR (Studi wilayah hukum polres Dompu)

Peristiwa kenakalan anak-anak yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang terjadi di Dompu yang berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Penegak hukum yang berwenang dalam hal ini adalah polisi mempunyai peran dan tanggung jawab menurut Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapikepolisian dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Dompu. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis hukum. Tehnik pengumpulan data digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di polres Dompu. Tehnik analisis data di bagi menjadi tiga yaitu, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan hasil data, dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Dompu, yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan,disetiap sekolah maupun desa-desa, melakukan kerja sama dengan berbagai komponen atau lembaga yang berkaitan,sedangakn kendala yang dihadapi kepolisian, yaitu pelaku bungkam,Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua.Children's mischief events that lead to criminal acts of violence that occurred in Dompu in the form of physical violence such as hitting, kicking, grabbing and others. The law enforcer in this case is that the police have roles and responsibilities according to Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia Article 13 states that the main task of the National Police of the Republic of Indonesia is to maintain security and public order. Law enforcement and providing protection, protection and service to the community. The purpose of this study is to find out the police efforts in the handling of criminal acts of violence committed by students and to find out the obstacles faced by the police in handling the problem of criminal acts of violence committed by students in Dompu. The research method uses empirical legal methods, with a sociological legal approach. Data collection techniques are used, namely, observation, interviews and documentation. This research was conducted at Dompu police station. Data analysis techniques are divided into three, namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the description of the results of the study and the results of the data, it can be concluded that the police effort in the handling of criminal acts of violence committed by students in Dompu, namely conducting counseling, in each school and villages, conducted cooperation with various related components or institutions, while obstacles faced by the police, namely the perpetrators of silence, the Correctional Center (BAPAS) and parents

Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Pendidikan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan salah satu produk kebijakan dalam melindungi anak dalam berbagai persolan dalam kehidupan keluarga, pendidikan, lingkungan dan Negara, dalam mengimplementasikan nilai undang-undang tersebut masih terjadi kendala baik secara yuridis maupun legislasi. Tujuan dalam penelitian ini menjelaskan kajian yuridis Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam perspektif pendidikan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tehnik penentuan subyek menggunkan purposive sampling dan snowball sampling, jenis data yaitu data kualitatif, sumber data, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yaitu, reduksi, penyajian, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 dapat menjadi pedoman sekolah dalam melindungi peserta didik sebagai subyek hukum. Terkait dengan hal tersebut bagi guru sudah tidak bisa lagi mendidik, mengajar, membimbing dan mendisiplinkan peserta didik dengan cara menberikan hukuman fisik maupun psikis terhadap peserta didik karna ini mengandung kekerasan baik fisik maupun mental yang bisa mengganggu perkembangan peserta didik dalam menggembangkan pengetahuan, bakat serta kreatifitas yang dimiliki peserta didik. Law No. 35 of 2014 concerning child protection is one of the policy products in protecting children in various problems in family life, education, environment and the State, in implementing the value of the law there are still obstacles both in juridical and legislative terms. The purpose of this study explains the juridical study of Law No. 35 of 2014 concerning child protection in an educational perspective. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach, subject determination techniques using purposive sampling and snowball sampling, the type of data is qualitative data, data sources, data collection methods are observation, interviews and documentation while the data analysis techniques are, reduction, presentation, and drawing conclusions . The results showed that the existence of law number 35 of 2014 can be a school guide in protecting students as legal subjects. Related to this, teachers are no longer able to educate, teach, guide and discipline students by giving physical and psychological punishment to students because this contains both physical and mental violence that can interfere with the development of students in developing knowledge, talent and creativity owned by students

Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Proses Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 3 Lingsar Lombok Barat

Integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural yang dimaksud adalah upaya mengambungkan strategi pembelajaran yang mencangkup nilai-nilai multikultural dalam menerima dan menegaskan pada perbedaan dan kesamaan manusia yang mencangkup keragaman, ras, bahasa, agama dan gender. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Lingsar Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang telah digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian yaitu, guru PPKn, siswa, serta kepala sekolah. Analisis data menggunakan model diskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) guru PPKn melakukan pendekatan multicultural pada siswa dengan mengenalkan keragaman budaya, ras, adat, dan agama yang dimiliki siswa dikaitkan dengan lingkungan hidup siwa itu sendiri. 2) memperkenalkan bahwa keragaman budaya yang disebut multicultural itu indah, sebab dengan adanya keragaman Indonesia dikenal dan dikatakan Negara yang kaya akan multikulturalnya, dengan pendekatan tersebut, siswa dapat saling menghargai satu sama lain dan sadar bahwa indonesia merupakan negara yang kaya dengan keberagaman multikulturalnya yang digabungkan dalam bhineka tunggal ika. Sehingga sikap solidaritas sosial yang tertanam pada siswa sangat positif karna dapat menerima perbedaan-perbedaan yang berada di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Integration of the values of multicultural education is an attempt to connect learning strategies that include multicultural values in accepting and affirming human differences and similarities that cover diversity, race, language, religion and gender. The purpose of this study is to find out how the integration of multicultural education values in the learning process Pancasila and Citizenship Education at Lingsar 3 Public Middle School in West Lombok. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection that has been used is observation, interviews, and documentation. The research subjects were PPKn teachers, students, and principals. Data analysis uses descriptive models through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show: 1) PPKn teachers take multicultural approaches to students by introducing the diversity of cultures, races, customs, and religions that students have associated with the student's own living environment. 2) introducing that the diversity of cultures called multicultural is beautiful, because with diversity Indonesia is known and said to be a country that is rich in multiculturalism, with this approach, students can respect each other and realize that Indonesia is a country rich in multicultural diversity combined in the singular diversity of ika. So that the social solidarity attitude that is embedded in students is very positive because it can accept differences that are in the school environment and place of residence