MANAGING THE PROBLEMS OF ARTISANAL AND SMALL-SCALE GOLD MINING AT SEKOTONG AREA, WEST LOMBOK

Artisanal and small-scale mining of gold at Sekotong area, West Lombok is conducted illegally. This gold mining is one of the examples of the mining in this country that retains the issue root of social, economic and cultural community. This paper tries to assess the issue and its solution based on the survey result of the current issues team from the R&D Centre of Mineral and Coal Technology. Based on the assessment relating to the policy of regional spatial plan, the gold potential in the area should be allocated partly for the artisanal and small-scale mining (WPR) in accordance with Law Number 4 Year 2009. In the earlier growth, the mining needs guidance, education and training in either capital aspect, business or mining technique. That is why, the role of the regional government is absolutely required

ANALYSIS OF SMALL-SCALE MINING IN MINERAL AND COAL MINING LAW NUMBER 4/2009 (INPUTS FOR FORMULATION OF IMPLEMENTING REGULATION)

Law Number 4/2009 on Mineral and Coal Mining has been approved by the DPR (the Indonesian Parlia- ment) and issued by the government on January 12, 2009. Explicitely, small-scale mining is regulated by the law and the upcoming governmental decree that regulates its implementation to be issued in 2010, followed by the ministrial decree and regional regulation. In the meantime, illegal mining activites (PETI - Pertambangan Tanpa Izin) reported everywhere in Indone- sia. It reminds us on the case of tremendous environmental disaster due to illegal gold mine in Central Kalimantan, inconventional tin mine in Bangka Belitung, illegal coal mine in South Kalimantan, and illegal mine of industrial mineral (C Group minerals) in all areas in Indonesia. The current question is will those dissaters happen again and can the Law Number 4/2009 prevents it from happening? Analysis on the law identifies that the law needs to be clarified with implementing regulations that, among others, regulate the small-scale’s mining area, small-scale mining authorization, the right and responsibility of mining authorization holder, transfer of authority to head of district, the right of mining authorization holder over the land, etc

Pengaruh Perubahan Saat Penyalaan (Ignition Timing) Terhadap Prestasi Mesin Pada Sepeda Motor 4 Langkah Dengan Bahan Bakar Lpg

Bahan bakar LPG merupakan bahan bakar gas yang ramah lingkungan, sehingga dapat dijadikan bahan bakar alternatif selain bahan bakar bensin Performa Mesin bensin yang dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar gas LPG mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi dikarenakan karakteristik sifat bahan bakar bensin berbeda dengan LPG. Hal ini dapat diatasi dengan mengatur saat penyalaan sehingga lebih sesuai dengan karakteristik gas LPG. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa dengan pengaturan saat penyalaan 11° sebelum TMA, menghasilkan prestasi (Torsi dan Daya) yang dekat dengan prestasi motor bensin yaitu hanya selisih 3 %. Prestasi terbaik pada mesin bahan bakar bensin ataupun LPG berkisar pada putaran 4000 s.d 5000 rp

Karakteristik Individu Dan Kondisi Lingkungan Pemukiman di Daerah Endemis Leptospirosis Di Kota Semarang

Leptospirosis is an acute febrile illness infecting human and animal (zoonosis) and caused by the bacteria leptospira. Semarang city is one endemic leptospirosis with incidence rate in 2009 of 13,27/100.000 and case fatality rate 3,5%. This study aimed to know the epidemiological characteristics of leptospirosis cases and the relationship of environmental conditions of settlement with the incidence of leptospirosisThe study was observational with cross sectional design. Data population are the people who visit the health center with clinical symptoms of leptospirosis and secondary data from the Health Department of Semarang. Sample are people who visited the health center with clinical symptoms of leptospirosis (mainly: fever (body temperature> 37oC) or fever accompaniedby headache, muscle aches, conjunctivitis and rash). Data environmental conditions of settlement had beed observed and interviewed using, and analysed bivariat with chisquare. The results show characteristics of respondents most of the age group 10 -19 years(38.1%), male sex (56.2%), education level did not complete primary school (30.5%) Distributioncases of leptospirosis attack more men (55%) with mortality rate (CFR = 3.6), and in the age group 0-19 years that is as much as 32.5% (CFR=14.29)Environmental conditions associated with the occurrence of leptospirosis include kitchen wall not a wall, no plavond, open dumping and dirty house. To prevention transmission of leptospirosis, among others, hygiene sanitasi,rat proofing so it does not make to nest rat

STUDI FAUNA TIKUS DAN CECURUT DI DAERAH DITEMUKAN KASUS LEPTOSPIROSIS DI KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH

Data obtained from Central Java Health Province Agency showed there were six districts of cities with leptospirosis problem. Leptospirosis cases in Klaten District was third sequence after Semarang City and Demak District. Research that had been done in Klaten focused in Jogonalan Sub district. In 2009-2010 leptospirosis cases found in outside Jogonalan. The aims of this research was to identifying of rats and suncus in leptospirosis area at Klaten district. This research was an observasional research using ecology study. Rat trapped and had been done in this research followed by rat identification.Data were analyzed by simple statistic include tabulating, quantifying, multiplication presented in table or graph. Result of this research showed that from three study locations, trap success Kalikotes was showed highest (11,5%), while Wonosari and Gantiwarno was respectively 6,3% and 4,5%. Shanon Wiener Diversity Index was low (<1).Rattus tanezumi was the dominant species

ANALYSIS ON TERMS OF TRADE OF INDONESIA’S NICKEL

The import-export trade of nickel Indonesia until 2013 was always in a less prestigous position. It is due to the entire production of nickel is exported in raw materials, while nickel is continued to be imported to meet the industrial needs of stainless steel, nickel alloys, batteries and nickel metal alloys in the country. This study aims to analyze the advantages and disadvantages of export and import of nickel with a terms of trade analysis in net barter, which measures the ratio of the nickel export price with imports price, and gross barter measures the ratio of the nickel export volume to the import volume. Net barter of the analysis results shows that in 2007, the nickel export price was only 0.0121 times than the nickel import price, while gross barter indicates that the export volume was 11044.87 times compared to the import volume. Volume and value of the exports are in nickel ore), while imports in nickel oxide sinters, product of nickel metallurgy, nickel alloys, nickel waste and scrap and nickel powders and flakes. The analysis overview of nickel gives an indication that international trade (export-import) of nickel has not provided an optimal impact on the national and regional economy

ANALISIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI III

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi III telah menimbulkan sengketa di pengadilan pajak. Persoalan tersebut terjadi karena terdapat perbedaan pemahaman terhadap perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Metodologi yang digunakan di dalam kajian ini berdasarkan pada pendekatan keilmuan kebijakan dengan menerapkan metode analisis data sekunder. Hasil analisis data sekunder selanjutnya dimanfaatkan untuk merumuskan dan menjawab pokok persoalan kajian. Berdasarkan analisis data sekunder terdapat perbedaan perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pada kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang ditandatangani sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka penerapannya diatur sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan produk hukum turunannya, yaitu batubara yang telah mengalami proses pengo- lahan. Sementara itu, peraturan perpajakannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, maka pengaturannya didasarkan kepada proses pengolahan batubara menjadi briket. Periode setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, bahwa pengertian pengolahan meliputi: peningkatan mutu batubara, pembuatan briket batubara, pencairan batubara, gasifikasi batubara, coal slury/coal water mixture. Artinya, batubara yang belum mengalami beberapa jenis pengolahan tersebut masih dianggap sebagai barang tambang yang diambil langsung dari sumbernya, atau belum mengalami pen- ingkatan nilai tambah, atau merupakan golongan barang yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN NILAI TAMBAH MINERAL INDONESIA TERHADAP EKSPOR DAN KETENAGAKERJAAN

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan peningkatan nilai tambah mineral terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai ekspor. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, bersama- sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, nilai ekspor dan penyerapan tenaga kerja diperkirakan akan menurun drastis pada tahun pertama pelaksanaan peningkatan nilai tambah (2014), tetapi akan bergerak naik pada tahun-tahun berikutnya. Nilai ekspor pada tahun 2014 diperkirakan menurun hampir setengah dari nilai ekspor tahun 2013, namun naik pada tahun 2016, bahkan melampaui nilai ekspor tahun 2013, dan akan dua kali lipat pada tahun 2017. Tahun-tahun berikutnya diperkirakan nilai ekspor Indonesia yang berasal dari komoditas tambang mineral hasil pengolahan dan pemurnian akan terus meningkat, atau bergerak di antara angka USD30-35 miliar. Jum- lah tenaga kerja pada awal kebijakan akan menurun dari semula 56.127 orang pada tahun 2013 menjadi 9.676 orang pada tahun 2014. Seiring beroperasinya smelter, pada 2017, penyerapan tenaga kerja akan naik menjadi 65.440 orang, melampaui penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013

Kerja Sama Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dan Bandar Udara Internasional Juanda dalam Mendukung Sistem Pertahanan Semesta

Abstrak -- Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda sejak awal dibangun sebagai pangkalan induk penerbangan Angkatan Laut, dalam perkembangannya dimanfaatkan bersama oleh PT Angkasa Pura I digunakan sebagai Bandara Internasional yang melayani penerbangan pesawat komersial rute domestik maupun internasional. Pada Kondisi damai, keberadaan Bandara Internasional Juanda berlaku enclave sipil (dalam kantong sipil) dan pengelolaannya berlaku regulasi sipil. Sedangkan dalam kondisi darurat militer atau perang, akan berubah menjadi enclave militer (dalam kantong militer), sehingga kewenangan pengelolaan Bandara tersebut berlaku regulasi dan hukum militer beserta kepentingan militer lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa kerja sama antara Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dan Bandar Udara Internasional Juanda sebagai komponen pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan  semesta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui analisis dokumen perjanjian Kerja Sama, wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pangkalan Udara TNI AL Juanda sebagai Bandara sipil sering menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan aspek penggunaan aset, keamanan dan keselamatan penerbangan, tata ruang dan pemberdayaan potensi kebandarudaraan sebagai bagian pertahanan semesta. Guna mengefektif dan mengefisienkan kerja sama penggunaan pangkalan tersebut perlu dilaksanakan kerja sama yang lebih konkrit, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Saran yang diberikan diarahkan pada upaya memperbaiki sistem yang mendukung kerja sama, melalui dukungan pemerintah dan koordinasi dengan pihak terkait, sebagai upaya mendukung sistem pertahanan semesta.Kata kunci: Kerja sama, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Pertahanan Semesta Abstract -- The Juanda Naval  airbase since in beginning was used as the Indonesia Naval Airbase, in the development it was jointly used by PT Angkasa Pura I as International Airport that serves commercial flight for domestic or international route. In a piece state,  the existence of Juanda International Airport is civil enclave applicable and  its management is applicable civil regulation. Whereas, in military emergency condition or war, will change become military enclave, therefore its managerial authority shall comply with military regulation and law and other military interest thereof.  The aim of the study is to analyse the cooperation between Juanda Naval Airbase  and Juanda International Airport as a defense component in support of the Total Defense system. A qualitative method was used to analyse agreement document, in-depth interviews with heads of departments and literature study. The results have shown that Use of the Indonesia Naval Airbase as Civil Airport  often caused conflict related to aspect of use of assets,  flight security and safety, spatial plan and empowerment of potential airport as part of the Total Defense. For achieving effective and efficient cooperation on use of such airport, it is required to establish a more concrete cooperation, so it will not cause new conflict. We strongly recommend measures to increase monitoring; strengthen legislation and regulations; and inter-ministerial collaboration on cooperation research to to support the total defense system.Key words: Cooperation, Juanda  Naval Airbase, PT Angkasa Pura I  Juanda International Airport, Total Defens

PENYUSUNAN POKOK-POKOK MATERI REGULASI PENGUSAHAAN UNDERGROUND COAL GASIFICATION (UCG)

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak yang makin lama makin besar, disebabkan oleh tidak berimbangnya pertumbuhan produksi minyak dengan peningkatan konsumsi di dalam negeri. Di sisi lain, produksi gas alam Indonesia juga akan mengalami penurunan pada beberapa tahun ke depan. Untuk itu, perlu alternatif pemenuhan minyak dan gas dari sumber lain untuk menjaga ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi. Gasifikasi batubara bawah permukaan atau Underground Coal Gasification merupakan salah satu alternatif solusi terhadap persoalan tersebut, karena gasifikasi batubara dapat menghasilkan syngas yang dapat dikonversi menjadi minyak dan/atau gas alam sinte- sis. Berdasarkan analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, diperoleh informasi pentingnya memanfaatkan cadangan batubara bawah permukaan sebagai sumber energi alternatif untuk menopang ketahanan energi nasional. Dalam pemanfaatan cadangan batubara tersebut, diperlukan regulasi pengusahaannya yang menarik yang dapat men- datangkan devisa negara dan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Sesuai peraturan perundang-undangan, Indonesia sebetulnya telah memberi pilihan bahwa pengusahaan batubara tersebut sebaiknya dikelola sesuai peraturan di bidang mineral dan batubara, yakni Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta produk hukum turunannya. Sedangkan di bagian hilir yang terkait dengan pemasaran produk batubara tersebut, diperlukan rezim minyak dan gas bumi serta rezim energi baru terbarukan untuk mengaturnya