Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin

In an effort to improve public services, the quality of human resources must also be improved, because human resources have an important role in the success of achieving organizational goals. The excellence of an organization depends on the ability of the organization to achieve optimal performance. Good performance will be achieved if the performance of employees working in the organization is progressing or increasing. To achieve the expected employee performance, the organization really needs to examine what factors affect the performance of its employees. In this study, the researcher intends to obtain an in-depth and comprehensive picture of honorary staff in improving the quality of service at the Office of Youth, Sports and Tourism of Banyuasin Regency. The approach used in this study is a qualitative approach. Based on research at the Banyuasin Regency Youth, Sports and Tourism Office, the attitude of honorary officers in implementing services at the Banyuasin Regency Youth, Sports and Tourism Office is quite good. In relation to the assessment or perception of employees, honorary staff are quite responsive to complaints or needs in the implementation of services at the Youth, Sports and Tourism Office of Banyuasin Regency. Government officials as elements of the state apparatus in carrying out the wheels of government are required to carry out their functions and duties as state servants and public servants. Employees must also be able to uphold the dignity and image of employment for the benefit of society and the state, but the reality on the ground speaks differently where there are still many employees who are not aware of their duties and functions so that inequalities often arise in carrying out their duties. Keywords: Performance Evaluation, Honorary Personnel, Service Qualit

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI OGAN KOMERING ILIR

Jumlah kebakaran lahan dan hutan di Sumsel mencapai 128.314 hektar. Lahan terbakar tersebut tersebar pada tiga kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir. Luas lahan yang terbakar itu diperkirakan juga termasuk kawasan perkebunan. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan mengingat dampak kebakaran hutan dan lahan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan negara tetangga. Kebijakan, kegiatan dan sanksi sudah dibuat untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun dampaknya belum nyata, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlanjut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan, menurut Edwards faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebijakan telah dibuat, tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan namun kebakaran hutan masih berlanjut. Walau sudah ada perusahaan yang dikenakan sanksi hukum dan sanksi administrasi. Namun  pembakaran hutan masih sering terjadi. Sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin operasional, melengkapi peralatan pemadaman, dan melakukan kewajiban pelaporan dan menyerahkan lahan yang terbakar kepada pemerintah.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kebakaran hutan dan lahan gambu

Transforming Governance in Indonesia: Exploring New Frontiers in Public Sector Management

Indonesia's recent governmental reforms, focusing on the need for enhanced public sector management to cope with modern administrative demands and societal expectations. The primary objective of the research is to evaluate the effectiveness of these reforms and to identify areas for further improvement in Indonesian governance. The methodology employed in this study includes a comprehensive review of existing literature, qualitative analysis of policy documents, and interviews with key stakeholders in the Indonesian government. This multi-faceted approach allows for a thorough understanding of the complexities involved in public sector management reform. The findings reveal significant advancements in transparency, accountability, and public engagement within Indonesia's governance structures. However, challenges such as bureaucratic inertia, inadequate resource allocation, and resistance to change remain prevalent. The study concludes with recommendations for enhancing governance practices, emphasizing the need for continuous innovation and stakeholder engagement in the public sector. This research contributes to the broader discourse on governance reform in developing countries, offering valuable insights for policymakers and practitioners involved in public sector transformation

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI RAMBUTAN PARIT KABUPATEN OGAN ILIR

Pola migrasi ini merupakan fenomena yang rasional dan dinamis dalam mencari kesempatan yang baru guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Akibatnya terjadi persebaran penduduk yang tidak merata. Secara garis besar pelaksanaan program transmigrasi dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari penyediaan calon lokasi transmigrasi, penyiapan pemukiman serta fasilitas umum, pengerahan dan penempatan, pembinaan masyarakat transmigrasi, kemudian diakhiri dengan penyerahan tanggung jawab pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) kepada pemerintah daerah. Di samping itu masih banyak pula kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dibangun tetapi belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, kedepan paradigma pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dilakukan dengan pendekatan “pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)”. Konsep pendekatan yang diterapkan adalah dengan melakukan revitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada serta reorientasi pembangunan kawasan-kawasan transmigrasi yang baru menuju terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan dan selanjutnya disebut “Kota Terpadu Mandiri” (KTM). Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui hasil dari Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Bila dillihat dari jenis data dan teknik analisis yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data dan teknik analisis kualitatif. Dalam Penelitian ini telah dilakukan dengan baik, terlihat dari pengukuran 12 indikator masih ada kekurangan dan perlu diperbaiki terhadap 2 indikator 1) kejelasan sasaran penerima program,  2) jumlah sarana prasarana secepatnya dilakukan pembangunan yang berkelanjutan.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri

PENGARUH FAKTOR DIMENSI PERASAAN DAN DIMENSI MAKNA HIDUP TERHADAP KEBAHAGIAAN INDIVIDU GURU DI KOTA PALEMBANG

Individual happiness is the hope that humans want to achieve during life in the world. Many factors influence the value of happiness, including self-control and feeling useful for others. This research is to find out whether the teaching profession can achieve individual happiness which will affect organizational performance. The research method used is descriptive by conducting a survey aimed at obtaining information on teacher happiness using a Likert scale with the dimensions of feeling and the dimensions of the meaning of life. The conclusion of the positive respondent's perception on the statement that the dimensions of feelings and dimensions of the meaning of life affect individual happines

Kolaborasi COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN CABAI UNTUK PETANI DI DESA MERANJAT III KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan Collaborative Governance dalam merancang dan mengimplementasikan program pengembangan tanaman cabai untuk petani di Desa Meranjat III, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Desa ini dihadapkan pada tantangan seperti perubahan iklim, penurunan kesuburan lahan, dan meningkatnya kebutuhan pangan. Collaborative Governance menjadi kerangka konseptual utama, menekankan kemitraan yang erat antara pemerintah, petani, perusahaan agribisnis, peneliti, dan komunitas lokal dalam rangka mencapai keberlanjutan pertanian cabai. Metode penelitian melibatkan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan utama. Program pengembangan tanaman cabai akan dirancang melalui kolaborasi, menggabungkan pengetahuan tradisional dan inovasi teknologi. Ini mencakup penyelenggaraan pelatihan, pendampingan teknis, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Penelitian juga akan memperhatikan aspek-aspek seperti pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas Collaborative Governance dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani cabai di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi dampak program terhadap ketahanan petani terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Implementasi Collaborative Governance dalam pengembangan tanaman cabai di Desa Meranjat III diharapkan mampu menciptakan model yang dapat diterapkan di berbagai konteks pertanian, memberikan kontribusi positif pada tingkat lokal dan berpotensi untuk diadopsi pada skala yang lebih luas. Kesimpulan dan rekomendasi praktis yang muncul dari penelitian ini akan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi pertanian untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian cabai melalui pendekatan Collaborative Governance.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan Collaborative Governance dalam merancang dan mengimplementasikan program pengembangan tanaman cabai untuk petani di Desa Meranjat III, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Desa ini dihadapkan pada tantangan seperti perubahan iklim, penurunan kesuburan lahan, dan meningkatnya kebutuhan pangan. Collaborative Governance menjadi kerangka konseptual utama, menekankan kemitraan yang erat antara pemerintah, petani, perusahaan agribisnis, peneliti, dan komunitas lokal dalam rangka mencapai keberlanjutan pertanian cabai. Metode penelitian melibatkan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan utama. Program pengembangan tanaman cabai akan dirancang melalui kolaborasi, menggabungkan pengetahuan tradisional dan inovasi teknologi. Ini mencakup penyelenggaraan pelatihan, pendampingan teknis, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Penelitian juga akan memperhatikan aspek-aspek seperti pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas Collaborative Governance dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani cabai di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi dampak program terhadap ketahanan petani terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Implementasi Collaborative Governance dalam pengembangan tanaman cabai di Desa Meranjat III diharapkan mampu menciptakan model yang dapat diterapkan di berbagai konteks pertanian, memberikan kontribusi positif pada tingkat lokal dan berpotensi untuk diadopsi pada skala yang lebih luas. Kesimpulan dan rekomendasi praktis yang muncul dari penelitian ini akan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi pertanian untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian cabai melalui pendekatan Collaborative Governance