Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur

Peran pemerintahan desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dituntut supaya mampu melaksanakan amanat undang – undang, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui praktik pembangunan di desa, khususnya pembangunan di bidang infrastruktur, karena posisinya penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka menunjang aktifitas ekonomi desa. Tujuan penelitian ingin melihat pemerintahan desa dalam menjalankan praktik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis data nya berupa data primer dan sekunder, seperti: wawancara, dokumentasi serta dokumen, data yang terkumpul kemudian di uji keabsahan, melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan peran pemerintahan desa dalam proses pembangunan Infrastruktur sangat efektif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan juga melaporkan kegiatan pembangunan secara transparan.

DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Study pada Desa Sugihan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri)

Kebijakan adalah sekumpulan proses atau rancangan yang menjadi dasar bagi suatu pekerjaan, cara memimpin, dan cara mengambil sikap. Kebijakan hanya menjadi acuan atau pedoman dalam bertindak. Dalam pengertian ini, kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh pelaksana Musrenbang (Pemerintah Desa) untuk mengatasi permasalahan konflik yang ada. Penelitian ini berjudul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik pada Musrenbangdes (Studi Penelitian di Desa Sugihan Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri). Tujuan Penelitian ini Untuk Mengetahui Bagaimana terjadinya konflik pada Musrenbangdes dan Mengetahui Bagaimana Stategi Pemerintah Desa dalam mengatasi Konflik pada Musrenbangdes. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan peneliti untuk mengetahui kondisi yang akan diteliti dengan cara berinteraksi baik dengan wawancara atau observasi kepada informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti bertujuan memahami situasi dan kondisi suatu kebudayaan, fenomena, peristiwa, maupun kejadian dalam individu, kelompok atau masyarakat. Berdasarkan Analisa Data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, terjadinya dinamika politik pada Murenbangdes disebabkan oleh anggaran yang disediakan Pemerintah Desa belum bisa mencover seluruh usulan dari setiap dusun. Pemerintah Desa harus bisa mencari alternatif lain dalam mengatasi hal tersebut dan kebijakan yang diambil Pemerintah Desa belum bisa mengatasi konflik yang terjadi, maka diperlukan terobosan dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Dari hasil penelitian, Pengambilan Kebijakan Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan dengan melakukan transparansi dengan memaparkan pagu dana dan membuat daftar skala prioritas untuk menerapkan sistem perangkingan dalam menyeleksi usulan. Kebijakan ini masih belum cukup untuk mengatasi dinamika yang ada. Ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara di Desa Sugihan. Sebagian masyarakat yang belum puas dengan hasil Musrenbang. Musrenbang yang sifatnya final harus selesai pada saat itu juga membuat masyarakat harus puas dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa