PENGGUNAAN METODE DEMONSTRASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TIK SISWA KELAS IX A SMP NEGERI 2 TEJAKULA

Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar TIK melalui penerapan metode demonstrasi pada siswa kelas IX A SMP Negeri 2 Tejakula semester genap tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam suatu proses pengkajian berdaur (bersiklus) yang setiap siklusnya terdiri dari 4 fase, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini melibatkan siswa kelas IX A SMP Negeri 2 Tejakula yang berjumlah 30 orang siswa sebagai subyek penelitian. Data dikumpulkan dengan teknik tes hasil belajar. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif untuk melihat ketercapaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX A semester genap tahun pelajaran 2018/2019 yang dibuktikan dengan terjadinya peningkatan hasil belajar antara siklus I dengan siklus II. Pada siklus I daya serap 74,67 %, ketuntasan belajar 53,33% dan pada siklus II daya serap sebesar 80,67%, ketuntasan belajar 90,00 %. Terjadi peningkatan hasil belajar antara siklus I dan siklus II ratarata 6,00% untuk daya serap dan 36,67% untuk ketuntasan belajar klasikal. Kesimpulannya, penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar TIK pada siswa kelas IX A SMP Negeri 2 Tejakula semester genap tahun pelajaran 2018/2019

PEMUATAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bali sering terjadi Lokika Sanggraha,jika dikaitkaan dengan aspek kesusilaan akan selalu berkaitan dengan moral.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui serta menganalisa zisurgensi pemuatan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga di dapat suatu argumentasi yang komprehensif dan memadai. Dengan menggunakan pendekatan rasional dan fungsional yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia, (2) mengkaji lebih mendalam konsep pengaturan Delik Lokika Sanggaraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mencari kesesuaian antara doktrin, asas dan teori dalam hukum pidana sehingga di dapat suatu rumusan pengaturan Delik Lokika Sanggraha yang dapat dimuat dalam hukum nasional. Hasil penelitian, ditemukan antara lain: (1) bahwa Delik Lokika Sanggraha belum di atur di dalam KUHP, Jika ada pelanggaran terhadap Delik adat Lokika Sanggraha maka Pengadilan Negeri dalam putusannya selalu mengaitkan dengan Undang-Undang Drt No. 1 Tahun 1951, (2) kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus di jadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinaan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum. Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum agar benar-benardapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satusisi (kebenaran realis), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum di sisi lain (kebenaranformalis), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satusum berhukum formil adalah hukum adat (hukumkebiasaan)

Pre-switching bifurcation of a slender jet

In this work, we study the near-field of the jet flow exiting a slot-model with aspect ratio 7.5:1. The core of the slender jet separates into two streams which subsequently merge recomposing a single core jet. Axis switching occurs downstream following self-similarity rules. In order to unveil the 3D dynamics of this pre-switching bifurcation, stereo-PIV (Particle Image Velocimetry) measurements are performed and a phase-locking technique is implemented using surface dielectric barrier discharge plasma actuators. The device forces the flow with low-amplitude localized disturbances to produce a lock-on phenomenon. The symmetric modes of the Crow instability, developing between the counter-rotating vortex tubes formed at the slot exit, are found to account for the bifurcation process.Fil: Audier, Pierre Marcel Roger. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica. Laboratorio de Fluidodinámica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Sciamarella, Denisse. Université Paris Sud; FranciaFil: Artana, Guillermo Osvaldo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica. Laboratorio de Fluidodinámica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentin

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Pernikahan atau perkawinan campuran adalah sesuatu hal yang sangat sakral karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama, karena suatu pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, agama, dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan orang tua dan anak. Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran mengingat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi- konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaturan kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua dan status hukum kewarganegaraan anak dibawah umur dalam hal perkawinan campuran terkait perceraian orang tua.       Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pengganti dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang merupakan  suatu langkah dalam hal pengaturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara garis besar Undang-Undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperoleh dwi- kewarganegaraan terbatas yang banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Didalam tersebut mengenal adanya Dwi-Kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Status hukum Kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua adalah anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia akan tetapi nanti setelah ia berumur 18 tahun atau sudah menikah ia harus menyatakan pilihannya untuk memilih kewarganegaraan yang mana akan dianut olehnya apakah ayah atau ibunya. Perceraian tidak akan mengakibatkan kewarganegaraan anak hilang dan hangus maka dia bisa memilih warga negara sesuai yang dia kehendaki setelah dia berumur 18 tahun dan sudah menikah anak yang sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Paragraf Argumentasi melalui Media Karikatur Siswa

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah media karikatur dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf argumentasi dan begitu juga apakah dengan media pembelajaran karikatur ini dapat meningkatkan respon siswa dalam mengikuti proses pembelakjaran khususnya siswa kelas XA SMA Negeri 1 Petang Badung. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode analisis hasil belajar siswa melalui beberapa tahapan yang pertama tahap prasiklus, tahap ini proses pembelajarnya masih bersifat konvensional. Tahap selanjutnya yaitu siklus 1, proses pembelajaran dilakukan pada siklus 1 dengan penerapan media pembelajaran dan apabila proses pembelajaran belum mencapai hasil yang diharapkan maka dilanjutkan ke siklus berikutnya, selanjutnya hasil belajar siswa di analisis dengan menggunakan metode analisis Kualitatif dan kuantitatif dengan mencari nilai rata-rata. Dari hasil analisis data tersebut didapatkan bahwa dengan penerapan media karikatur hasil belajar siswa dari siklus 1 dan siklus II secara signipikan meningkat, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan media karikatur dapat meningkatkan hasil belajar siswa

PELAKSANAAN LARASITA DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Badung masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Badung karena kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal program LARASITA yang berakibat masih sedikitnya jumlah permohonan yang masuk dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah melalui Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Badung dan belum banyakm asyarakat yang memanfaatkan program LARASITA dalam pensertipikatan tanah,serta kinerja Tim LARASITA yang belum sejalan dengan tujuan program LARASITA dalam peningkatan pelayanan pensertipikatan tanah kepada masyarakat

KEDUDUKAN HARTA JIWA DHANA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Harta Jiwa Dhana merupakan harta yang diberikan oleh orang tua atau ayah kepada ahli warisnya atau keturunannya yang lain yang tidak berhak mewarisi harta benda milik orang tua atau ayahnya tersebut. Pemberian harta Jiwa Dhana hanya dapat dijumpai dalam hukum waris adat Bali. Seperti diketahui bahwa harta Jiwa Dhana itu hanya dapat dijumpai dalam hukum adat Bali yang khususnya diatur dalam hukum waris adatnya, maka pemberian harta Jiwa Dhana identik atau sama dengan pemberian  hibah yang dalam hukum adat secara umum, oleh karena itu baik pemberian harta Jiwa Dhana dan pemberian hibah menurut hukum adat dianggap salah satu cara pewarisan. Menurut hukum waris adat Bali orang yang berhak memberikan harta jiwa dhana itu adalah ayah. Sedangkan seorang istri atau janda tidak mempunyai hak untuk memberikan harta jiwa dhana. Karena hukum waris adat Bali menganut azas Purusa atau Patrilineal yaitu garis kebapaan. Menurut azas Purusa atau patrilinial yang dianut dalam hukum adat Bali ini hanya anak atau keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dan berhak untuk mewaris sedangkan anak perempuan walaupun sebagai anak ia tidak berhak mewaris dari pewaris. Di dalam pemberian harta jiwa dhana dilakukan oleh orang tua atau ayah itu terbatas pada harta benda miliknya saja. Sedangkan harta pusaka yang belum terbagi tidak dibolehkan untuk di jiwa dhanakan. Pemberian harta jiwa dhana yang dilakukan oleh orang tua atau ayah, kadang kala dilakukan dengan syarat maupun tanpa syarat kepada si penerima harta jiwa dhana tersebut. Dan hal yang paling penting yang harus di perhatikan bahwa dalam pemberian harta jiwa dhana itu harus diketahui oleh ahli waris yang lain dan disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan pemuka-pemuka masyarakat agar pemberian itu menjadi sah

Flow electrification of liquids in rectangular channels - Comparison of different theoretical models

This paper deals with flow electrification phenomenon of liquids in channels of rectangular cross section. Different theoretical models are described and compared. For all the models, it is assumed that the flow and the diffuse layer are fully developed. The space charge density conveyed by the flow is computed. First, two cases are examined in the case of weak space charge density, the exact rectangular channel solution is compared with the approximate solution of two parallel planes. This comparison shows a rather small difference between the two models. Then, in the case of two parallel planes assumption, the charge conveyed is computed without any hypothesis on the magnitude of the space charge density and compared to the solution obtained for a weak space charge density commonly assumed. This comparison shows a big difference between the two models concerning the determination of the space charge density on the wall, and, therefore, the zeta potential [1].Fil: Cabaleiro, Juan Martin. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica. Laboratorio de Fluidodinámica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Paillat, Thierry. Université de Poitiers; FranciaFil: Artana, Guillermo Osvaldo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica. Laboratorio de Fluidodinámica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Touchard, Gerard. Université de Poitiers; Franci

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN YANG SUDAH TURUN KASTA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

Abstrak   Fenomena yang terjadi di Bali adalah bagi perempuan yang mempunyai Wangsa yang lebih tinggi telah cerai dengan suami, maka perempuan tersebut tidak diterima lagi di rumah bajang karena sudah nyerod atau turun kasta, Bagaimana kedudukan perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian di rumah asalnya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adat Bali dan pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian menurut Hukum Adat Bali Kedudukan perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian di rumah asalnya adalah sebagai jalu di rumah asalnya / bajang dengan kondisi dan syarat yang telah disepakati didalam keluarganya karena upacara patiwangi juga tidak dilakukan lagi sehingga perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta tidak akan kehilangan gelarnya. Dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai, dengan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III tahun 2010 maka kedudukan perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak.   Kata kunci : Kedudukan perempuan beda kasta setelah perceraia