Golongan Putih (GolputT) Menurut Hukum Islam (analisis terhadap Al-Qur’an dan Hadits)

Islam is very important leadership inexistence. This is evident from the many verses of the Koran and the hadith that explains about leadership. Beside that politically Islamic law can not be applied to the surface of the earth when there is no power to compelen forcement. That power is the master that made Islamic law as the supreme law governing the country. The existence of Islamic law would not be important if he had only beenon the writings of scholars of Islamic law. Islamic law new significanceseen when he practiced and carried out by human beings. Thus Islamic law requires the authorities wh oimplement it. The appointment of rulers who are committed to the enforcement of Islamic law chosen by democratic ballot. Suffrage some one will be very significant in determining the leadership. Therefore abstentions are not justified under Islamic law

Implementasi Bimbingan Perkawinan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahu implementasi bimbingan perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dimana peserta bimbingan perkawinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mereka yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Metode yang penyampaian materi dengan ceramah dan Tanya jawab, fasilitator bimbingan perkawinan yang bersertifikat ada empat orang terdiri dari tiga orang dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan satu orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan bimwin selama dua hari yaitu 16 JPL (Jam Pelajaran). 2) Implementasi bimbingan perkawinan terhadap nasyarakat di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat, tidak sering bertengkar, memperlakukan pasangan dengan baik, tercukupinya kebutuhan keluarga, bersikap santun terhadap sesama anggota keluarga,terlibat aktif dalam masyarakat, rumah tangga terjaga dari pengaruh buruk, rumah tangga yang Islami

Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Padangsidimpuan Batunadua)

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian (2) kepatuhan kewajiban terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu pelaku perceraian, anak dari orangtua yang bercerai, tokoh agama dan tokoh masayarakat di Kota Padangsidimpuan Batunadua. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak anak pasca perceraian yaitu dalamn hal pemeliharaan terhadap anak dan pemberian nafkah. Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Allah Swt., dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila. Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pemberian nafkah merupakan kewajiban orangtua terhadap anaknya berupa pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. (2) Kepatuhan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kota Padangsidimpuan Batunadua yaitu hak anak dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi

Development Method For Determining The Law Of Indonesian Ulama Council (MUI) Post Reform (Case Study of Fatwas related to Law)

This study aims to analyze the development of the method of determining the law by the Indonesian Ulama Council after the reformation in the case of legal fatwas. Data collection was carried out by way of interviews with MUI administrators throughout Indonesia represented by the fatwa commission which produced fatwas related to crucial issues of public interest and political fatwas that greatly influenced the political situation in Indonesia. The location of this research was conducted at the Central MUI institutions, DKI Jakarta Province, West Java Province, East Java Province, and West Sumatra. The results obtained are that the method used by the MUI runs in accordance with established procedures and standards in the MUI and does not shift from the previous period. The MUI is not influenced by political pressures from outside that surround it even though the pressure has a psychological impact on the perpetrators of the implementation of the law. The determination even though it looks like there is pressure, but in reality it is the response of the MUI itself. This is evidenced from several cases of MUI fatwa related to the needs of many people who are able to meet the sense of community law. Keywords: Law; MUI; MUI fatwa; community la

Pelaksanaan metode bin nazhar di Pondok Pesantren an- Nur Padangsidimpuan

The background of the problem in this study is that students at the Islamic boarding school (Islamic boarding school) an-Nur, memorize al-Qur'an specifically for all students, both Tsanawiyah and Aliyah. The success achieved by these students has met the target, where students must hafidz 1 juz in every one semester. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the bin Nazhar tahfidzul quran method in Islamic boarding schools and how is the success rate. The aim is to find out the implementation of al-Qur'an learning in an-Nur Islamic boarding school and to know the level of success. This research is a field research that uses data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation, but also takes several related books such as the Practical & Complete Guide to Tajwid Tahfidzh Tahsin for Beginners by Raisya Maula Ibnu Rusyd and Quick Ways to Memorize the Qur'an. by H. Sa'dulloh, SQ The results of this study indicate that the implementation of the bin Nazhar method in the Tahfidz program is to make targets for Tsanawiyah starting from juz 30 and Aliyah starting from juz. So the average students memorized a minimum of 12 juz while they were in the pesantren and some were more. The success rate achieved is approximately 80%, where another 20% of them perfect their reading that is not yet perfect in pronunciation

Penetrasi adat Batak Angkola terhadap hukum Islam di Kecamatan Batang Angkola

Adat memiliki pengaruh dalam hukum islam khususnya hukum pernikahan. Yang terpenting adalah hukum adat, termasuk hukum islam yang membuat acara, acara walimah dan resepsi pernikahan untuk suami dan istri. Dengan demikian pedoman hukum adat dan hukum islam dapat dihasilkan dalam proses yang mendalam tentang hukum islam. Hukum islam tidak dapat dikembangkan tanpa dilengkapi dengan hukum adat. Kebiasaan yang berlawanan antara hukum islam dengan hukum adat akan menjadikan hukum islam terlihat kaku dan para pengikut akan mengikuti sebuah padangna yang sempit dalam membuat hal ini menjadi mudah untuk membuat api permusuhan

Klasifikasi upah dalam perspektif hukum Islam

Salary is a fair and worthy remuneration which is given to the workers for their efforts and services to accomplish an organization goal. Salary is in financial reward that directly paid to the workers based on the working hour, the total producing product or services given. Salary also defined as price for services that paid to the workers based on the agreement