Studi Pengukuran Digital Divide di Indonesia

Pengukuran digital divide di suatu daerah sangat penting untuk mengetahui daerah mana saja yang perlu dibangun TIK nya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan sasaran prioritas daerah yang benar-benar membutuhkan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan pengukuran digital divide tiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai indeks digital divide di tiap propinsi di Indonesia serta menentukan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan TIK di masing-masing propinsi. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Pengendalian Penyelenggara dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Infomatika. Populasi dalam penelitian terdiri dari 33 propinsi di Indonesia. Teknik pengukuran digital divide menggunakan teknik infostate yang diadopsi dari penelitian George Sciadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks digital divide di propinsi di Indonesia paling besar dimiliki oleh propinsi Papua. Nilai kesenjangan digital paling rendah terhadap propinsi DKI Jakarta adalah propinsi D.I Yogyakarta. Prioritas pembangunan ICT di daerah sebaiknya dari propinsi dengan nilai indeks infostate paling kecil yaitu propinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah

Studi Perencanaan Jaringan Long Term Evolution Area Jabodetabek Studi Kasus PT. Telkomsel

Teknologi LTE merupakan teknologi 4G evolusi dari GSM dengan data rate mencapai 100 Mbps. Operator seluler mempunyai kesempatan untuk menggunakan teknologi tersebut melalui refarming frekuensi. Alokasi yang sesuai saat ini yaitu pada frekuensi 1800 MHz dan 2100 MHz. Sebelum menerapkan teknologi LTE, perlu dilakukan perencanaan baik coverage planning maupun capacity planning untuk menghitung jumlah eNodeB . Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran site yang diperlukan untuk penerapan teknologi LTE pada frekuensi 1800 MHz dan 2100 MHz. Metode penelitian menggunakan pendekatan data kuantitatif yaitu menghitung jumlah site yang dibutuhkan untuk menggelar jaringan LTE. Perhitungan jumlah site tersebut meliputi coverage planning dan capacity dimensioning. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah eNodeB yang dibutuhkan untuk membangun jaringan LTE pada daerah Jabodetabek dengan jumlah pelanggan yang dilayani pada tahun pertama sebesar 2.02 juta, bandwidth 10 MHz pada frekuensi 1800 MHz dan 2100 MHz yaitu sebanyak 2546 buah

Penggunaan Frekuensi 2,4 GHz dalam Keperluan Internet Wireless Studi Kasus YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi penggunaan frekuensi 2.4 GHz dalam keperluan internet wireless di daerah Yogyakarta, mengetahui kendala yang dihadapi penyelenggara internet wireless (ISP) dalam memanfaatkan frekuensi 2.4 GHz dan mengetahui tanggapan pengguna internet wireless agar frekuensi 2.4 GHz dapat dimanfaatkan secara maksimal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan in-depth interview kepada Balai monitoring frekuensi dan penyelenggara internet wireless yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Berdasarkan hasil penelitian kondisi penggunaan frekuensi 2.4 GHz pada daerah Yogyakarta masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam KM No.2 tahun 2005. Kendala yang dihadapi ISP dalam menggunakan frekuensi 2.4 GHz yaitu banyaknya interferensi yang terjadi. Agar frekuensi 2.4 GHz dapat dimanfaatkan secara maksimal maka peralatan yang digunakan harus disertifikasi terlebih dahulu, dilakukan pengawasan terhadap daya pancar dan penggunaannya mempunyai skill di bidang jaringan internet wireless

Beban Biaya Telekomunikasi yang Dikeluarkan Masyarakat Pengaruh dari Adopsi Teknologi [Telecommunication Costs Incurred Expenses Society Effect Of Technology Adoption]

Salah satu Rencana Pita Lebar Indonesiatahun 2014 – 2019 yaitu dapat memberikan akses bergerak di wilayah pedesaan menjangkau 52% pupulasi dengan data rate mencapai 1 Mbps. Agar layanan pita lebar dapat terjangkau oleh masyarakat luas, maka harga layanan pita lebar ditargetkan paling tinggi sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bulanan pada akhir tahun 2019. Rencana pita lebar dengan target minimal data rate tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya Perubahan teknologi. Teknologi yang mendukung terpenuhinya data rate tersebut antara lain teknologi 3.5G dan 4G LTE. Dalam rangka upgrade teknologi, perlu adanya biaya yang cukup besar yang dikeluarkan oleh operator. Biaya tersebut sangat mempengaruhi besar biaya yang akan dibebankan kepada pelanggan. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengkaji seberapa besar biaya yang ditanggung pelanggan seluler setelah adanya teknologi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Pita Lebar Indonesia. Teknik peneltiian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif yang dianalisis dengan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data penegeluarna telekomunikasi rumah tangga maupun data ARPU, biaya yang dibebankan kepada pelanggan sudah memenuhih persyaratan yang telah ditetapaka oleh rencana pita lebar Indonesia yaitu kurang dari 5%. *****One of the Indonesia Broadband Plan in 2014 – 2019 is that it can be provided mobile data reaching 52% rural areas with data rate up to 1 Mbps. In order to be affordable, so that maximum price is 5% of the average monthly income at the end of 2019. That data rate cannot be achieved without upgrading the technology. The technology of 3.5G and 4G are among others technology that can support high data rate. In order to upgrade technology, it needs a considerable cost from mobile operators, while it can influence the cost that will be charged to the customer. Therefore, this paper studied how much the cost for data users after adopt new technology. This study aimed to know whether social cost is appropriate to Indonesia Broadband Plan. This research used a quantitative approach with econometrics analysis. The result showed that based on data of Household Expenditure with Budget for Telecommunications and ARPU, the cost charged to the customer has been complied with Indonesia Broadband Plan is less than 5 %

Kajian Tekno-Ekonomi pada Telehealth di Indonesia

Program telehealth di Indonesia dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah terluar dan perbatasan, dimana fasilitas pelayanan kesehatan belum merata ketersediaannya. Penelitian ini bertujuan memperoleh potensi implementasi telehealth di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis dari segi ekonomi dan teknologi. Metode penelitian menggunakan pendekatan data kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Perhitungan biaya program telehealth dalam penelitian ini direncanakan untuk puskesmas yang berada di daerah tertinggal di seluruh Indonesia dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020). Hasil kajian menunjukkan bahwa biaya program telehealth untuk sektor kesehatan di Indonesia cukup besar. Biaya terbesar pada tahun keempat yaitu berkisar Rp 180 Miliar. Meskipun demikian biaya tersebut masih terjangkau dari anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan. Program telehealth juga dapat menjadi tonggak untuk implementasi Internet of Things di sektor kesehatan bagi masyarakat publik. Maka dari itu, implementasi telehealth sangat mungkin diterapkan di Indonesia.*****Telehealth program can reach people in the rural area, where health service facilities are not yet equitable. This study aims to obtain the potential implementation of telehealth in Indonesia by using techno-economic approach. The research method uses quantitative data approach supported by qualitative data. The results of the study indicate that the cost of the telehealth program for the health sector in Indonesia is quite large, but still affordable from the government budget allocated to the Ministry of Health. In addition, telehealth can also be a milestone for the implementation of the Internet of Things in the health sector for the public. Therefore, telehealth implementation is very possible to be applied in Indonesia

Evaluasi Pemanfaatan Frekuensi 2.4 GHz dalam Penyelenggaraan Internet Wireless

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan frekuensi 2.4 GHz sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam KM No. 2 tahun 2005 dan tanggapan penyelenggara internet wireless agar frekuensi 2.4 GHz dapat dimanfaatkan secara maksimal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan indepth interview terhadap Internet Services Provider (ISP) yang memanfaatkan frekuensi 2.4 GHz, Balai Monitor Frekuensi, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Standardisasi Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Berdasarkan hasil interview di lapangan, penggunaan frekuensi 2.4 GHz belum sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam KM No.2 tahun 2005. Agar frekuensi 2.4 GHz dapat digunakan secara maksimal maka penggunaan frekuensi 2.4 GHz bebas namun tidak sebebas-bebasnya, adanya pengawasan daya pancar, peralatan yang digunakan disertifikasi terlebih dahulu, optimisasi perangkat, penggunaan frekuensi 2.4 GHz untuk lastmile saja dan perlu dipikirkan pengaturan Frequency Reuse

Analisis Kinerja Penggunaan Modulasi QPSK, 8PSK, 16QAM pada Satelit Telkom-1

Pemilihan teknik modulasi menjadi salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan karena teknik modulasi yang digunakan sangat berpengaruh besar pada alokasi power, alokasi bandwidth dan kapasitas transponder satelit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan modulasi yang digunakan satelit Telkom-1 ditinjau dari segi daya dan lebar pita, mengetahui pengaruh pemilihan teknik modulasi terhadap besarnya kapasitas transponder satelit dan mengetahui parameter yang menentukan besar kecilnya kapasitas transponder satelit. Metode penelitian dengan studi literature. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari PT. Telkom. Kajian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif. Analisis kelayakan pemanfaatan modulasi hanya ditinjau dari segi kapasitas power dan kapasitas bandwidth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modulasi yang paling layak digunakan satelit Telkom-1 untuk layanan IDR adalah modulasi QPSK dengan diameter antena penerima 3 meter, sedangkan modulasi yang paling buruk digunakan satelit telkom-1 adalah modulasi 16qam. Dilihat dari sisi power, semakin tinggi orde modulasi, semakin kecil kapasitas transponder satelit. Dilihat dari sisi bandwidth, semakin tinggi orde modulasi, semakin besar kapasitas transponder. Parameter yang menentukan besar kecilnya kapasitas transponder satelit adalah EIRPSATELIT, bandwidth, Forward Error Correction (FEC), Figure of Merit stasiun bumi penerima (G/T)SBRX dan diameter antena

Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Konstruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)

Investors will perform various analyzes to obtain information on whether the company is able to provide compensation for the investment they invested. One of them is the fundamental analysis. This study aims to determine the effect of profitability and leverage to the stock price. In this study the ratio used to assess the company\u27s performance is ROE, EPS, DR and DER. ROE and EPS are profitability ratios while DR and DER is the leverage ratio. The object in this study is the Building Construction Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI).The research method in this study is an explanatory research with quantitative approach. The population amounts to 9 companies, based on pre-defined criteria the obtained sample of six companies.The results showed that simultaneous ROE, EPS, DR and DER significantly influence stock prices. Partially, EPS is a variable that has positive and significant impact on stock prices, while the ROE, DR and DER is partially not give the significant effect on stock prices. The results indicated that investors should reckon the value of EPS, due to the size of EPS affect the stock price changes. This shows that the company must keep the value of EPS

Wireless Gigabit Untuk Komunikasi Pitalebar [Broadband Communication in Wireless Gigabit]

Pertumbuhan trafik data yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan komunikasi pitalebar menjadi semakin tinggi, hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan pita 60 GHz sebagai jaringan wireless gigabit. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana potensi penggunaan pita 60 GHz di Indonesia dengan melakukan wawancara terhadap regulator dan operator seluler, serta melihat kondisi regulasi dalam negeri dan ketentuan Internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pita 60 GHz memiliki potensi penggunaan dengan skema perizinan yang disesuaikan dengan kondisi penerapan. Kanal yang memiliki alokasi Peruntukannya paling sedikit dalam tasfri berdasarkan ketentuan ITU adalah kanal 2 dan 3 sedangkan pada kanal 4 di rentang 63,72-65,88 GHz pengalokasian paling sedikit hanya ada di pita 64-65 GHz.*****The increasing growth of data traffic led to higher demand for broadband communications. This demand problem can be overcome by the use of the 60 GHz band as gigabit wireless networking spectrum. This study aims to see the potential use of the 60 GHz band in Indonesia, through in-depth interviews with regulators and by looking at the regulatory conditions domestically and Internationally. The results show that the 60 GHz band has the potential use as long as the licensing scheme is adapted to the application conditions. Channels having the fewest allocation for wireless gigabit based on tasfri are channel 2 and 3, while channel 4, in the range of 63.72-65.88 GHz, has the least allocated spectrum on 64-65 GHz band