DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Desentralisasi politik (demokratik) sebagai konsep desentraliasi yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam komitmen anggaran APBD belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat sebagai indikator dari otonomi daerah menjadi penting diwujudkan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi pendidikan

Pembangunan Wilayah Secara Berimbang

The ideal region development is the balance inter regional development. Disparity of region development in Indonesia has been in pathetic condition both in the balance between rural and urban area and inter regional of the west, middle, and east of Indonesia area as well. One of the efforts that can be done is from the development planning process both in sectoral and development area. The prudence in planning is preventive action to produce the exact output policy

MEMBANGUN GERAKAN BUDAYA POLITIK DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

Artikel ini membahas tentang membangun budaya politik Indonesia. Fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa budaya politik Indonesia belum memiliki identitas yang jelas dan ajeg. Budaya politik masyarakat idealnya mampu berkontribusi melalui tindakan-tindakan konstruktif dalam sistem politik. Untuk itu perlu upaya konstruktif, fokus dan terprogram dalam pembangunan budaya politik Indonesia yang dilakukan melalui program pendidikan formal maupun non formal. Membangun keteladanan merupakan wujud dari gerakan budaya politik Indonesia. Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah, partai politik dan masyarakat yang dilakukan secara konstruktif

STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PENJENJANGAN KARIR BAGI GURU SEKOLAH DASAR DENGAN PENDEKATAN GENDER ANALYSIS PATHWAY DI KECAMATAN BEKASI TIMUR – KOTA BEKASI

Pengarusutamaan gender menjadi penting dalam berbagai aspek pembangunan. Kesenjangan gender di bidang pendidikan terjadi dimana posisi perempuan kurang menentukan dalam mempengaruhi arah dan jalannya pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang terlegitimasikan dalam berbagai dimensi sistem pendidikan, terutama pada bidang Pendidikan Dasar, Kejuruan dan Perguruan Tinggi. Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi penjenjangan karier guru SD masih bias gender. Jabatan struktural pada Sekolah Dasar belum menunjukkan adanya kesetaraan gender. Dengan demikian keterbatasan akses bagi perempuan berpengaruh terhadap proses kebijakan pendidikan dasar yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi

DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Desentralisasi politik (demokratik) sebagai konsep desentraliasi yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam komitmen anggaran APBD belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat sebagai indikator dari otonomi daerah menjadi penting diwujudkan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi pendidikan

MEMBANGUN GERAKAN BUDAYA POLITIK DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

Artikel ini membahas tentang membangun budaya politik Indonesia. Fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa budaya politik Indonesia belum memiliki identitas yang jelas dan ajeg. Budaya politik masyarakat idealnya mampu berkontribusi melalui tindakan-tindakan konstruktif dalam sistem politik. Untuk itu perlu upaya konstruktif, fokus dan terprogram dalam pembangunan budaya politik Indonesia yang dilakukan melalui program pendidikan formal maupun non formal. Membangun keteladanan merupakan wujud dari gerakan budaya politik Indonesia. Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah, partai politik dan masyarakat yang dilakukan secara konstruktif

MENATA KURIKULUMILMU PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MASYARAKAT PENGGUNA

Adanya perkembangan dalam berbagai aspek negara, pemerintahan, masyarakat dan teknologi informasi menuntut Program Studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia untuk senantiasa peka dan merespon secara positif dalam menyempurnakan kurikulum. Program Studi Ilmu Pemerintahan harus membuat kurikulum yang relevan dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Permasalahan dalam merevisi dan menyusun kurikulum Ilmu Pemerintahan adalah bagaimana Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mengakomodasi kebutuhan pihak pengguna lembaga pemerintahan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kekhasan dalam setiap program studi pada setiap universitas di Indonesia menjadikan eksistensi Program Studi Ilmu Pemerintahan semakin diakui. Oleh karenanya memberikan alternatif konsentrasi studi dan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh program stud

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

This study aims to explain the local government's strategy in tourism development in East Nusa Tenggara Province, with a focus on: identifying tourism potential; leading tourism areas and destinations; identification of tourism problems; and local government strategies to achieve successful tourism development. This research uses descriptive analysis method. Data were collected through literature studies and documentation studies. Data obtained from secondary data through internet footprints based on the website of the West Nusa Tenggara Provincial Government and other related institutions. The results of the study concluded that first, West Nusa Tenggara Province was able to achieve the success of tourism development through a tourism potential identification strategy; determination of leading tourism destinations; stipulation of regional tourism strategy areas; and formulation of Regional Tourism Development Master Plans; The Tourism Office's Strategic Plan and the Tourism Office's Performance Plan, second, the tourism development planning system is formulated in stages, synergies and involves multi-stakeholders; third, sustainable tourism development through changing poor villages into tourist villages; fourth, developing tourism infrastructure and supporting facilities; marketing through tourism promotion; establish partnerships; improving the quality of tourism human resources; increasing the number and quality of tourism attractions. Keywords: Local Government Strategy; Tourism Development; Regional Tourism Strategic Areas; Tourism Destinations

MENATA KURIKULUMILMU PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MASYARAKAT PENGGUNA

Adanya perkembangan dalam berbagai aspek negara, pemerintahan, masyarakat dan teknologi informasi menuntut Program Studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia untuk senantiasa peka dan merespon secara positif dalam menyempurnakan kurikulum. Program Studi Ilmu Pemerintahan harus membuat kurikulum yang relevan dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Permasalahan dalam merevisi dan menyusun kurikulum Ilmu Pemerintahan adalah bagaimana Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mengakomodasi kebutuhan pihak pengguna lembaga pemerintahan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kekhasan dalam setiap program studi pada setiap universitas di Indonesia menjadikan eksistensi Program Studi Ilmu Pemerintahan semakin diakui. Oleh karenanya memberikan alternatif konsentrasi studi dan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh program stud

Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh antara Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 63 dari 71 Pegawai Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratifikasi random sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini diperoleh nilai fhitung sebesar 4,000. Jika dibandingkan ftabel sebesar 2,76 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai fhitung > ftabel yaitu 4,000 > 2,76. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang digunakan, diperoleh persamaan regresi yaitu: Y = 4,765+0,197X1+0,090 X2 serta nilai (R2) sebesar 0,409 atau 40,9%. Hasil ini menginformasikan bahwa kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel disiplin kerja pegawai dan motivasi kerja pegawai sebesar 40,9%. Nilai R2 adalah sebesar 40,9% hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh X1 (Disiplin) dan X2 (Motivasi) secara bersama-sama (simultan) terhadap Y ( Kinerja )