Citizen Journalism dan Implikasinya Bagi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Jurnalisme warga (Citizen Journalism) saat ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelayanan publik. Berbagai permasalahan menyangkut buruknya pelayanan publik saat ini dengan mudahnya dapat diungkapkan oleh individu melalui sarana blog, milis, situs jejaring sosial, suara pembaca di media cetak, interaktif di media elektronik, ataupun melalui rubrik yang disediakan media online. Era citizen journalism menuntut para pelayan publik untuk lebih maksimal dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Sebelum jurnalisme warga mencuat, para pelayan publik dapat dikatakan hanya “takut” kepada the old school journalism. Tetapi seiring dengan keterbatasan para wartawan konvensional untuk melaporkan dan mendiseminasikan berbagai kasus pelayanan publik, maka diperlukan satu wadah baru yang dapat menjadi saluran penyampaian keluhan, saran, dan kritik terkait pelayanan publik. Terlepas dari persoalan kualitas pelaporan berita dan etika jurnalistik, citizen journalism merupakan sebuah cara baru bagi individu untuk memainkan peranan aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisa dan menyebarluaskan berita serta informasi yang menyangkut kepentingan umum khususnya pelayanan publik. Varian jurnalisme ini terkadang lebih ampuh daripada penyaluran melalui cara konvensional meskipun sering tidak diikuti dengan prinsip pemberitaan yang cover both sides, tetapi hanya dari sisi penulis yang merasa kepentingannya terganggu oleh pemberi pelayanan publik. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana implikasi citizen journalism terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia seiring pemberlakuan UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta bagaimana kelayakan setiap informasi yang diangkat dalam jurnalisme ini menjadi sebuah isu publik. Dengan demikian, jurnalisme warga tidak menjurus ke era baru pers tanpa batas yang kebablasan yang justru akan mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia. Selain itu, layak tidaknya sebuah isu personal menjadi isu publik perlu dikaji agar citizen journalism tidak hanya menjadi ajang penumpahan persoalan pribadi tanpa ada manfaatnya bagi publik

Membenahi Kinerja BUMN Melalui Kepemimpinan Transformasional

State Owned Corporation (SOC) is an entity that has two faces. As a business unit as well as a state bureaucracy makes it’s not optimal to perform its role in serving the public and making a profit for the state. This is compounded with the stigma of weakness so that the SOC can not be independent because of many external intervention, and a lack of commitment from its officials itself to do the maximum for the progress. The service problem become an issue that manypeople complain about when dealing with the SOC. Its bureaucracy side inherent in making the services provided tend convoluted, slow, and no heart. Major transformation in the working cultural aspects and human resources (HR) is required to fix the SOC in Indonesia. This paper examines how the reforms made to the SOC can be reached by implementing transformational leadership pattern. A leader of this type should be able to persuade their subordinates to perform their duties beyond their own interests for the interests of the larger organization. Plus the ability to encourage subordinates to be creative and innovative. The SOC leader can motivate employees by giving some attitudes i.e exemplification, pro active, assertive, and visionary. So, Slowly approach that often used in transactional leadership as the application of reward and punishment can be reduced. This doesn’t mean the implementation of reward and punishment system is ignored in transformational pattern. Various SOC’s case shows that some lack of reward and punishment cause corruption still occurs. Implementation of transformational leadership can ultimately make SOC as a public organization runs public services as well as a source of development funds for the governmen

Implementasi Kebijakan Penataan Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Bangka Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan di Kabupaten Bangka Barat yang memiliki BUMD yakni Perusahaan Daerah (PD) Bumi Bangka Sejahtera (BBS). Sejak didirikan berdasarkan Peraturan Bupati no 32.4 Tahun 2011, BUMD tersebut dianggap gagal dalam mencari profit sekaligus berkontribusi bagi PAD. Setiap tahun pemerintah daerah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 1 milyar. Kasus yang dialami oleh PT BBS ini juga banyak terjadi di daerah lainnya di Indonesia. Masalah inefisiensi pengelolaan, tidak fokusnya bisnis yang dijalankan, dan campur tangan pemerintah seringkali dianggap sebagai penyebab utama kegagalan BUMD menjalankan dwi fungsinya yaitu sebagai penyelenggara pelayanan publik dan penghasil profit bagi pemerintah daerah. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan misalnya UU tentang BUMD. Hingga saat ini belum ada UU terbaru yang mengatur tentang BUMD, melainkan produk yang sudah lama sekali yakni UU no 5 Tahun 1962. Padahal lingkungan eksternal BUMD berkembang dengan sangat pesat sekali. Jika tidak ada kebijakan yang strategis dari BUMD maupun pihak terkait, maka akan sangat sulit bersaing dengan kompetitor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah desk research dalam bentuk mengevaluasi berbagai kebijakan penataan BUMD di Bangka Barat, pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan pisau analisis teori implementasi kebijakan publik dan konsep perubahan organisasi. Hasil akhir yang diperoleh memperlihatkan bahwa kinerja BUMD PD BBS belum mencapai hasil yang maksimal. Hingga tahun 2013 masih terjadi overhead atau sisa kerugian sekitar Rp 300 juta. Terdapat beberapa kendala dalam upaya PD BBS menjadi penyumbang PAD bagi Pemkab Bangka Barat. Hal ini bersumber dari aspek internal maupun eksternal. Di sisi lain, PD BSS juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini menjadikan bisnis yang dijalankan tidak fokus sehingga diperlukan beberapa langkah atau strategi baru. Sulitnya PD BBS dalam mengembangkan usahanya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tidak terfokusnya bisnis PD BBS. Kemudian belum adanya komitmen yang kuat dari pimpinan di Pemkab Bangka Barat untuk mendorong tumbuhnya bisnis PD BBS. Saran yang dapat diberikan sebaiknya PD BBS memfokuskan pada bisnis utama bidang pertambangan, dan hanya menggarap 1 atau 2 bidang bisnis tambahan, misalnya bisnis perumahan yang cukup prospektif

Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah antara lain dipengaruhi oleh faktor keuangan daerah. Keuangan daerah menempati posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah dan bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada posisi tingkat keotonomian suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengukur derajat desentralisasi fiskal. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat menggunakan ukuran perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah (TPD), perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) untuk daerah dengan total penerimaan daerah dalam persentase

Analisis Pelayanan Publik Bidang Perizinan (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan)

Pelayanan publik bidang perizinan menjadi masalah yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut umumnya adalah menyangkut transparansi biaya dan lamanya waktu penyelesaian perizinan. Hal tersebut juga terjadi di Kota Tangerang Selatan. Banyak keluhan dari masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pelayanan perizinan di Kota Tangerang Selatan yang dinilai berbelit-belit dan tidak pro-investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik bidang perizinan di Kota Tangerang Selatan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik bidang perizinan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang dipakai adalah studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah penyelenggara pelayanan perizinan yaitu BP2T Tangerang Selatan dan para pelaku usaha. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, observasi, serta kajian terhadap dokumen terkait. Sedangkan analisis terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan fakta bahwa pelayanan publik bidang perizinan di Tangerang Selatan masih belum sesuai harapan. Masih terjadi kesenjangan antara pelayanan yang seharusnya diterima pengguna jasa dengan pelayanan yang diberikan oleh pemkot. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan publik bidang perizinan di Kota Tangerang Selatan yaitu ketiadaan payung hukum yang jelas misalnya Izin Usaha Toko Modern, faktor koordinasi antara BP2T dengan SKPD lainnya. sistem dan mekanisme kerja yang belum mapan, serta masalah SDM yang masih memerlukan perbaikan. Berbagai kelemahan yang masih dijumpai dalam pelayanan perizinan oleh BP2T sudah berupaya diatasi dengan melakukan berbagai langkah terobosan dan inovasi, seperti pengadaan mobil layanan keliling, sertifikasi ISO untuk 5 layanan perizinan, serta optimalisasi layanan onlin

Pengembangan Model Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kabupaten Bangka

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya temuan tentang model layanan dan model kelembagaan penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ideal khususnya untuk Kabupaten Bangka. Saat ini untuk model kelembagaan PTSP masih beragam di Indonesia. Beberapa daerah masih memisahkan antara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pelayanan penanaman modal. Sementara beberapa daerah lainnya sudah menggabungkan pelayanan keduanya sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah no 96 tahun 2012 Pasal 15 ayat (2) yang menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal. Melalui penelitian ini maka model kelembagaan yang tepat bagi PTSP di daerah dapat ditemukan, sehingga tidak lagi ditemukan ketidakseragaman bentuk PTSP. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian pendahuluan telah menghasilkan beberapa temuan diantaranya pelayanan perizinan di Kabupaten Bangka yang dilaksanakan dengan sistem PTSP sudah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari hasil survey IKM yang dilaksanakan KPT Bangka maupun hasil pengolahan data primer. Kemudian komitmen dari Kepala Daerah dan SKPD Teknis untuk menyerahkan pendelegasian wewenang layanan perizinan kepada unit PPTSP sudah terlihat ada peningkatan dibandingkan ketika unit PTSP pertama kali berdiri. Dari penelitian lanjutan ini diharapkan dapat diperoleh model layanan dan model kelembagaan yang tepat untuk PTSP di Kabupaten Bangka. Untuk mencapai hal tersebut maka akan dilakukan penelitian eksploratif terhadap lembaga PTSP di Kabupaten Bangka. Metode yang digunakan adalah pengamatan lapangan, wawancara mendalam, studi pustaka/dokumen. Hasil akhir dari penelitian ini adalah layanan perizinan di KPT Bangka masih terkendala beberapa hal misalnya masih terpisahnya dua lembaga PTSP (KPT dan BPM), dan masalah tim teknis; upaya inovasi sudah dilakukan diantaranya dengan program PATEN. Meskipun demikian masih ada beberapa kendala dalam penerapan PATEN tersebut. Model layanan dan Model Kelembagaan juga diajukan sebagai ouptut penelitian ini dan diharapkan dapat diterapkan secara makro untuk lembaga PTSP lainnya

Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepada Daerah; Suatu Refleksi Pembelajaran Sosiologi Dengan Home Family Learning

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran siswa SLTA sebagai pemilih pemula dalam pilkada dalam konteks berpolitik. Penelitian mengambil sampel siswa SLTA di daerah Pamulang sebanyak 48 responden dari 3 asal sekolah yang berbeda dan mereka yang telah melakukan pemilihan/pencoblosan pada masa pilkada untuk memilih kepala dan wakil daerah di wilayah administrasi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kesadaran siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada pemahaman dan pengalaman be/ajar konsep berpolitik di tingkat persekolahan. Sedangkan 60 persen siswa senang terdaftar sebagai pemilih pemula dalam Pilkada. Hal ini menurifukkan bahwa kesadaran ikut aktif berpolitik telah menjadi kekuatan individu siswa untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang menonjol dari tingkat kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada dapat ditemukan dalam daya kritis siswa seputar pemahaman makna berpolitik di diskusi kelas dan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan home family learning, yaitu siswa bebas berekspresi, berpendapat dan menggagas permasalahan secara lugas dalam bahasa sendiri

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Indonesia Menyongsong MEA

Isu pengarusutamaan gender menjadi salah satu topik yang mengemuka selama 10 tahun. Termasuk juga di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengarustamaan gender ini. Beberapa sektor tidak hanya bidang pendidikan sudah menerapkan kebijakan pengarusutamaan gende ini. Artikel ini merupakan sebuah kajian literatur. Konsep yang dipergunakan untuk menganalisis isu pengarusutamaan gender adalah konsep implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil kajian memperlihatkan bahwa beberapa kementerian/Lembaga di pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota telah memiliki dukungan politik, kelembagaan PUG, program yang responsif gender, data dan informasi berdasarkan menurut jenis kelamin, dan sumber daya manusia dengan keterampilan melaksanakan PUG