District Health Information System on Maternal, Newborn and Child Health How Good Is It? A Case of Deli Serdang and Sumedang Districts

Valid data and information are critical for any health programs, in particular for planning, monitoring and evaluation purposes. District Health Information System is designed to produce routine data on process and output type of indicators at district level. This study, taking place at Deli Serdang and Sumedang districts, has its objectives as to learn about the current practice of DHIS, specifically looking at its process and the availability, quality and utilization of thedata. Methods of data collection include in-depth interview with stakeholders at village, health facility and district levels, examination of existing forms at all levels as well as other documents and reports. Findings suggest that weaknesses of DHIS prevail at each level of the system. Complexity of the system has produced inaccurate and suboptimal the use of generated data and information.Key words : District health information system, inaccurate data and informationAbstrakData dan informasi yang valid sangat penting untuk program kesehatan, terutama untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dibuat untuk menghasilkan data rutin tentang indikator proses dan output program kesehatan di tingkat kabupaten. Studi ini, yang dilakukan di kabupaten Deli Serdang dan Sumedang, bertujuan untuk mengetahui proses bekerjanya SIK Kabupaten, serta ketersediaan, kualitas dan penggunaan data yang dihasilkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di desa, fasilitas kesehatan, dan kabupaten, pemeriksaan formulir-formulir yang digunakan disemua tingkatan, dokumen lainnya, serta laporan. Temuan studi menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan SIK dalam semua tingkatan. Karena kompleknya, sistem menghasilkan data dan informasi yang tidak akurat, dengan tingkat penggunaan yang rendah.Kata kunci : Sistem informasi kesehatan kabupaten, data dan informasi yang tidak akura

ANALISIS RISIKO UPCODING TERHADAP KEJADIAN FRAUD DI ERA JKN: TINJAUAN SISTEMATIS

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan. Kasus perkembangan fraud terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, ICW (Indonesia Corruption Watch) menemukan adanya 49 dugaan fraud yang dilakukan oleh FKRTL dan FKTP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko yang disebabkan oleh upcoding terhadap kejadian fraud di era JKN agar dapat menjadi informasi bagi pemangku kebijakan kesehatan terkait kebijakan nasional pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan sebuah tinjauan sistematis (systematic review) dengan menggunakan panduan PRISMA dalam penyusunannya. Pencarian artikel didapatkan melalui pubmed, APFJ (Asia Pacific Fraud Journal), dan google scholar. Berdasarkan review artikel penelitian dapat diketahui bahwa upcoding merupakan salah satu potensi fraud yang marak dilakukan oleh petugas di fasilitas pelayanan kesehatan, kejadian upcoding sering diidentikkan dengan peran koder dan DPJP. Bentuk kegiatan upcoding yang sering ditemui adalah adanya perbedaan penggunaan sistem pembayaran yang menyebabkan perbedaan pemahaman antara verifikator, koder dan DPJP tentang diagnosis, kesalahan koder dalam pembacaan diagnosis yang ditulis oleh DPJP, tidak akuratnya kode diagnosis, perbedaan penggunaan perangkat lunak rumah sakit dengan software INA-CBGs yang berpotensi menimbulkan keuntungan bagi pihak rumah sakit

Pengaruh Perilaku Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Rumah Sakit

Peningkatan kinerja pegawai akan membawa keberhasilan bagi organisasi sehingga dapat mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kinerja personel merupakan salah satu tantangan terpenting manajemen, karena pencapaian tujuan tergantung pada seberapa baik kinerja sumber daya manusianya. Badan tersebut didirikan karena memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan rumah sakit, di sisi lain, membutuhkan sikap atau perilaku orang-orang yang bertanggung jawab dan berkinerja baik. Arikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai di Rumah Sakit. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode penulisan menggunakan analisis deskriptif dan sumber penulisan menggunakan sumber data primer dari buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan penulisan karya ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan indikator untuk mencapai kinerja yang memuaskan dari seorang pegawai rumah sakit adalah dari kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama

ANALYSIS OF THE NEED FOR LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN TELECONSULTATION SERVICES TOWARDS THE COVID-19 ENDEMIC IN INDONESIA

Teleconsultation is a form of telemedicine that has developed rapidly during the COVID-19 pandemic. Clinical teleconsultation provides remote clinical consultation services to assist in establishing a diagnosis, and/or providing treatment considerations/advice. There are several issues in telemedicine, including ethical and legal issues. This study aims to find ethical and legal issues related to teleconsultation services after the COVID-19 pandemic. This research uses normative legal research methods. The laws and regulations that are reviewed by the researcher are those that are still valid in the Republic of Indonesia until June 2022. Researchers compare teleconsultation regulations and laws that were in effect during the pre-pandemic COVID-19 period with those that were in effect during the pandemic. Moreover, researchers examine ethical and legal issues that will arise during the COVID-19 endemic period. In conclusion, if the regulations during the pre-pandemic period are reimplemented during the endemic period, ethical and legal issues will arise. The issues vary from teleconsultation can only be provided by medical facilities like hospitals instead of direct consultation between doctor and patients. Furthermore, the applications must be legally issued and registered by the government, particularly from the ministry of health. Diagnosis enforcement does not follow professional standards in  terms of physical examinations is also an issue. Besides, there are more issues such as electronic prescription is not allowed and doctors must be able to prove that there are no intentional factors in the cases of patients’ data leakage and medical record hacking. In this way, the government is expected to make basic changes in the existing teleconsultaion laws and regulations or to make specific teleconsultation laws and regulations with the purpose of providing legal protections for doctors

The Relationship Between Age and Clinical Manifestations and the Severity of COVID-19 in Bengkulu Province in 2020

Penyakit menular COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dapat menyerang semua kelompok umur. Gejala dapat bervariasi dari asimtomatik hingga parah dan kritis. Perbedaan gejala klinis dapat terjadi karena perbedaan distribusi, maturasi dan fungsi reseptor virus SARS-CoV-2. Gejala klinis ini akan menentukan tingkat keparahan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan usia dan gejala klinis dengan derajat keparahan COVID-19 di Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik consecutive sampling dan didapatkan sebanyak 109 subjek yang merupakan pasien COVID-19 di Provinsi Bengkulu pada bulan Maret hingga Desember 2020. Penilaian gejala klinis menggunakan formulir investigasi epidemiologi COVID-19. Derajat keparahan ditentukan berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hubungan antara kedua variabel dianalisis dengan menggunakan uji Spearman Rank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara faktor usia pasien COVID-19 dalam menentukan derajat keparahan COVID-19 (p=0,000; p<0,05). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa usia dapat menjadi faktor risiko yang terkait dengan gejala klinis dan tingkat keparahan pada pasien COVID-19. Meskipun pasien usia 0-18 tahun lebih ringan dibandingkan dengan usia di atas 18 tahun

Regulasi Pengendalian Masalah Rokok di Indonesia

Regulasi pengendalian masalah merokok di Indonesia ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Badan Legislatif maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Eksekutif. Perundang-undangan paling tinggi yang mengatur masalah merokok berupa Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini adalah PP No 19 tahun 2003. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amandemen Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu PP No 39 Tahun 2000, yang juga merupakan bentuk amandemen dari PP sebelumnya lagi, yaitu PP No 81 Tahun 1999. PP No 19 Tahun 2003 yang mengatur beberapa hal penting yang meliputi a) kandungan kadar nikotin dan tar; b) persyaratan produksi dan penjualan rokok; c) persyaratan iklan dan promosi rokok; dan d). penetapan kawasan tanpa rokok. Pperundangan berupa Perda (Peraturan Daerah) maupun Keputusan Gubernur, yang mengatur pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah di atas. Jika dibandingkan dengan traktat internasional seperti FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) maka PP No 19 Tahun 2003 masih belum memadai. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control ini.Kata kunci : Pengendalian masalah merokok, peraturan pemerintah, FCTCAbstractRegulation on tobacco (smoking) control in Indonesia exists both as a product of legislative and executive bodies. The highest existing tobacco control regulation is Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No 19/ 2003. This Goverment Regulation is a result of the amendment of the Government Regulation No 38/2000 and Government Regulation No 81/ 1999. Issues regulated by the existing PP include a) nicotine and tar content; b) requirements concerning the production and sale of cigarettes; c) advertisement and promotion; and d) non-smoking areas. Other regulations on tobacco control include local laws and executive (Governor) order as further implementation of the government regulation. The existing PP falls short when compared to the International Convention on Tobacco Control (Framework Convention on Tobacco Control). So far, Indonesia has not ratified the FCTC yet.Keywords : Tobacco control, government regulation, FCT

IMPLEMENTATION OF CONTROL POLICY OF DIPHTHERIA OUTBREAK AND OUTBREAK RESPONSE IMMUNIZATION (ORI) IN KOTA DEPOK, 2017

ABSTRACTDiphtheria is a contributor to an outbreak (KLB) for some regions in Indonesia, included West Java Province. Diphtheria cases had increased through 2015 - 2016, the cases increased from 59 cases to 153 cases. Depok City became one of the contributors of diphtheria cases that have fluctuating incidents. Disease trends have decreased in 2013-2015 but then increased in 2016 to 8 cases. This study discusses policy implementation, viewed from policy sources, resource arrangements, the characteristics of implementing agencies, bureaucratic structures, communications, the influence of dispositions and socio-economic and political circumstances in control of Diphtheria Outbreak and Outbreak Response Immunization (ORI) in Depok City in 2017. This type of research is qualitative research with descriptive design, through in-depth interviews and document review. The results showed that the limited resources, especially human resources, the lack of cross-sectoral concern and social environment factors, including the rejection of some community for vaccination, became a challenge in controlling the Diphtheria Outbreak and Outbreak Response Immunization (ORI) in Depok City. It is expected that policy implementers can commit to working together, and taking into the influential factors in policy implementation, as well as government support in providing halal and safe vaccines and research on bioterrorism can also be done as solving cases of diphtheria fluctuating annually. ABSTRAKDifteri menjadi penyumbang kejadian luar biasa (KLB) bagi sebagian wilayah di Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi Jawa Barat. Kejadian difteri pada tahun 2015 dan 2016 terekam naik, yakni meningkat dari 59 kasus menjadi 153 kasus. Kota Depok menjadi salah satu penyumbang kasus yang memiliki angka kejadian yang fluktuatif. Tren penyakit sempat menurun pada 2013-2015, namun kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 8 kasus. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan, dilihat dari sumber kebijakan, pengaturan sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, struktur birokrasi, komunikasi, pengaruh disposisi dan keadaan sosial-ekonomi dan politik dalam pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri dan Outbreak Response Immunization (ORI) di Kota Depok tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terbatasnya sumber daya terutama SDM, kurangnya kepedulian lintas sektor dan faktor lingkungan sosial, yakni adanya penolakan dari masyarakat untuk vaksinasi, menjadi tantangan dalam pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri dan Outbreak Response Immunization (ORI) di Kota Depok. Diharapkan, kepada implementor kebijakan dapat berkomitmen untuk bekerja sama dengan baik, dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, serta dukungan pemerintah dalam menyediakan vaksin yang halal dan aman serta penelitian mengenai bioterorisme juga dapat dilakukan sebagai pemecahan kasus difteri yang fluktuatif setiap tahunnya

ANALYSIS IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISION ROLE COMMISSION IX OF DPR RI IN THE HEALTH PROGRAM FOR THE 2014-2019 PERIOD: CASE STUDY IN THE PRIMARY CARE DOCTOR PROGRAM

Prolonged health problems have been recurring for a long time have raised questions abouthealth program anditssupervisory. The supervisory function carried out by Commission IX of the DPR RI on its partners from the government continues to be carried out in various ways. However, analysis has never beenconducted to assess whether the various supervisory activities have been effective. This study uses a qualitative method based on phenomena, symptoms, facts, or social informants. Informants are determineddirectly basedon the principles of appropriateness and adequacy. The data is then converted into transcript form, then analyzed, and a Logical Framework is created. This study shows that Commission IX's supervision of the Primary Care Doctor (Dokter Layanan Primer/DLP) Program is ineffective because the program is regulated in the Medical Education Law which is a product of Commission X DPR RI and involves The MinistryofResearchandEducation(Kemenristekdikti), which is not a working partner of Commission IX DPR RI. Supervision by Commission IX of DPR RI on work partners can positively influence partners' performance improvement. However, it is difficult to conclude that the increase in performance is entirely due to oversight from Commission IX of DPR RI. The supervisory function of Commission IX DPR RI for the DLP Program did not work effectively because the program was regulated in the Medical Education Law which was a product of Commission X DPR RI and involved Kemenristekdikti which was not a working partner of Commission IX DPR RI

REDUCING HOSPITAL OUTPATIENT WAITING TIME USING LEAN SIX SIGMA: A SYSTEMATIC REVIEW

Background: Lean Six Sigma (LSS) is a beneficial data-driven tool for quality improvement. Literature regarding the use of LSS to reduce hospital outpatient waiting time is scarce despite numerous problems encountered in many countries. Aims: This systematic review aims to evaluate the causes of long outpatient waiting time, demonstrate the effectiveness of LSS and the improvement strategies applied to reduce outpatient waiting time. Methods: Literature search was performed on eight databases: Proquest, Wiley, Science Direct, Taylor and Francis, Oxford Journal, Sage Publication, Scopus, and Pubmed. Inclusion criteria were peer-reviewed English articles published from January 1, 2003, to May 25, 2021, and studies conducted in hospital settings. Results: Nine relevant articles were included. Inefficient clinic processes, inappropriate scheduling, human resources problems, workplace factors, patient communication problems, and patient characteristics are root causes found for long outpatient waiting time. All studies revealed a reduction in outpatient waiting time (5.2% to 97%) after implementation of LSS. Process redesign, improvement in appointment scheduling, patient communication, and improvement in workplace design, were strategies used to reduce outpatient waiting time. These strategies increase the number of patients seen and hospital gross revenue, as well as patient satisfaction. Conclusion: LSS is beneficial to reduce outpatient waiting time. Process redesign provide advantageous results. Keywords: hospital, lean six sigma, outpatient waiting time, process redesig