317 research outputs found
Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, merupakan sebuah putusan fenomenal yang menghapus kelembagaan parate eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap putusan ini diajukan kembali oleh pihak ketiga dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Kedua putusan tersebut mengeliminasi kedudukan parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate eksekusi merupakan legalitas yang dimiliki lessor dalam upaya melakukan eksekusi bila lessee wanprestasi. Kedudukan parate eksekusi sebagai pranata hukum jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan permasalahan hukum dalam penarikan jaminan, yang secara yuridis belum dimiliki oleh lessee. Dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan ini hendak mengkaji kedudukan parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap hak eksekutorial lessor berdasarkan pranata parate ekekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dieliminasi dan eksekusi jaminan harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur yang telah mengakui wanprestasi atau mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri
THE MARGINALIZATION OF WOMEN AND CHILDREN IN EAST KALIMANTAN COAL MINING INDUSTRY
This paper aimed to describe women and children marginalization in coal mining companies in East Kalimantan. Coal mining activities which is expected to support the national income of Indonesia, in fact, don’t give benefits to all parties, especially women and children. Local communities around the mining area are only obtained the environmental damage caused by the mining companies (in this case the mine excavation holes). This paper is expected to contribute in describing the impact of privatization by the government through ecofeminism lens
Bukti Korespondensi_Jurnal Sociological_Legal Protection for Village Credit Institutions as a Financial Business Entity Exploited to Resolve the Bad Credits in the Customary Village of Kerobokan
TURNITIN_The Role of Mediator in the Settlement of Industrial Relations Disputes Amid Covid-19 Pandemic
Bukti Korespondensi_Jurnal Sosiological_Legal Assistance by Advocates in Gender Mainstreaming A Reflection.
Sertifikat dan Surat Tugas Presenter ICBLT 2021_The Role of Mediator in the Settlement of Industrial Relations Disputes Amid Covid-19 Pandemic
Sertifikat dan Surat Tugas Presenter ICBLT 2021_Traditional Market Revitalization in the Persfective of Cultural Tourism Development in Denpasar City
TURNITIN_Traditional Market Revitalization in the Persfective of Cultural Tourism Development in Denpasar City (1)
- …