Environmental Strategic Management untuk Kawasan Industri Hijau

This study is designed to identify  the dimension of environmental strategic management implementation which plays a significant role in creating Green Industrial Estate. The method used is a descriptive theoretic and data analysis technique using SWOT Analysis, Process Analysis and Stakeholder Analysis. Based on the research on the dominant factors of Environmental Strategic Management and the already set strategic options along with their implementation for activities in industrial area, it shows that the implementation of Environmental Strategic Management is dominantly influenced by external factors beyond the authority of the corporate.  The external factors that affect the successful implementation of Environmental Strategic Management are the commitment of government policy and community participation

REAKTIVASI DAN PEREMAJAAN PERPUSTAKAAN SDN 07 BEKASI JAYA

Library is a means in which reading activities occur. The library includes a room, part of a building or a separate building that contains collection of books, which are arranged and arranged in such a way, so that it is easy to find and use when needed by the reader. With the school environment library, students can add insight and knowledge outside class hours. The implementation of this activity is filing books, labeling books, tidying books on the shelves according to the collection, repainting the library room and giving a touch of wall stickers on the side of the room. After carrying out the “Library Rejuvenation” activities for SDN 07 Bekasi Jaya students there was an increase in the number of free visits to the library from before the library rejuvenation was carried out. SDN 07 Bekasi Jaya students are happy with the library rejuvenation

PELATIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA

The village as the lowest government organizational structure becomes the frontline of services that directly come into contact with the community, therefore the ability and capacity of the village government apparatus plays a very important role. In order to create good village governance, the village government needs to be supported by proper village administration. The method used is in the form of training on village administration management. So that with this training, it is expected that government administration and financial governance, especially in increasing the capacity of human resources of village apparatus in realizing orderly village administration which functions as a source of data and information on village government administration, implementation of development, coaching, community, and community empowerment

ANALISIS DAMPAK KELEMBAGAAN PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the regulation of Regional Owned Enterprises is stated. Before this arrangement, BUMD took the form of Regional Companies and Limited Liability Companies which later changed to Regional Public Companies and Regional Companies. This provision is then outlined in its derivative regulations in Government Regulation 54 of 2017 concerning BUMD. Based on the existing policies, what is the impact of changes in regional company institutions, especially for PDAM Tirta Bhagasasi? PDAM Tirta Bhagasasi was founded in 1983 and during its development was under the auspices of the Bekasi Regency Government and the Bekasi City Government. Therefore, with this policy, what impact will it have on PDAM Tirta Bhagasasi. The method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques using FGD with sources and literature studies. The result obtained is that PDAM Tirta Bhagasasi must change the form of business, namely between a regional public company or a regional public company which will later be determined through a regional regulation. In the case of PDAM Tirta Bhagasasi, the appropriate form of business is a regional public company. This is in line with regulatory policies and efforts to improve the quality of public services in terms of providing drinking water for the community.Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Daerah. Sebelum adanya pengaturan tersebut, BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Ketentuan ini kemudian dituangkan dalam aturan turunannya yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Berdasarkan kebijakan yang ada tersebut bagaimana dampak perubahan kelembagaan perusahaan daerah, terutama bagi PDAM Tirta Bhagasasi. PDAM Tirta Bhagasasi didirikan pada tahun 1983 dan selama perkembangannya berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan tersebut bagaimana dampak yang terjadi terhadap PDAM Tirta Bhagasasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan FGD dengan narasumber dan studi literatur. Hasil yang diperoleh adalah bahwa PDAM Tirta Bhagasasi harus melakukan perubahan bentuk usaha, yakni antara perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah yang nantinya akan ditetapkan melalui perda. Untuk kasus PDAM Tirta Bhagasasi bentuk usaha yang sesuai adalah perusahaan umum daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan perundangan serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyediaan air minum bagi masyarakat

SINERGITAS PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN

  The existence of pesantren in the midst of society has a very strategic meaning. Pesantren institutions that are rooted in the community, especially rural communities, are a separate force in arousing the enthusiasm and passion of the community for progress. One of the pesantren that has a long history of the Republic of Indonesia is pesantren Cijati Majalengka. Darul Falah Islamic Boarding School, Cijati. The Community Empowerment Program in Islamic Boarding Schools in terms of economic, social, psychological-counseling, religion, education and other aspects through community service cooperation between universities and partners is expected to provide optimal empowerment for the pesantren environment and the communities around the pesantren area. This service was carried out at the Darul Falah Islamic Boarding School which is located at Jl. K.H Mahfud No. 23 Kelurahan Cijati Kec / Kab. Majalengka with in-house training methods, in the form of socialization, training, and consultation. The conclusion of the community service carried out is the need for a holistic empowerment synergy to increase the potential of the pesantren

PEMILU SEBAGAI SARANA DEMOKRASI

Ciri utama sebuah sistem politik yang demokratis adalah kekuasaannya yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Sedangkan aktualisasi kedaulatan rakyat dapat diamati sejauhmana lembaga-lembaga politik seperti partai politik dan pemilu berfungsi secara optimal. Mengapa ? Partai adalah representasi dari pluralitas aspirasi dan kepentingan dalam masyarakat, sementara pemilu adalah wahana di mana kedaulatan rakyat dioperasikan oleh partai. Melalui pemilu itu lah kemudian dibentuk pemerintaha

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO PADA MATA PELAJARAN IPS SISWA KELAS 5 SEKOLAH DASAR : Penelitian Tindakan Kelas pada materi Mengenal Maksud Peninggalan Sejarah di Masa Hindu, Budha dan Islam di Indonesia mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V SDN Tonjong 2 Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi

Penelitian ini didasari atas permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran siswa di kelas. Permasalahan-permasalahan yang diteliti diantarnya adalah; 1) Bagaimanakah guru merencanakan pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri Tonjong 2 dengan menggunakan model belajar berbasis portofolio pada materi mengenal maksud peninggalan sejarah di masa hindu, budha dan islam di indonesia?, 2) Bagaimanakah guru menerapkan model belajar berbasis portofolio pada mata pelajaran IPS di kelas 5?, 3) Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa melalui model belajar berbasis portofolio pada mata pelajaran IPS? Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Tonjong 2 Kota Sukabumi yang berjumlah 40 orang siswa. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan tiga siklus pembelajaran melalui alat pengumpulan data berupa observasi kelas, tes dan wawancara. Dari hasil penelitian tindakan kelas melalui penerapan metode Portofolio tersebut, diperoleh hasil dari pemecahan masalah, diantaranya; 1) Perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru meningkat lebih baik dari setiap siklus pembelajaran, 2) Pelaksanaan pembelajaran pada tiap siklus meningkat lebih baik, diawali dari kegiatan belajar yang kurang menarik menjadi kegiatan belajar yang lebih menarik dan siswa aktif dan kreatif untuk mencari dan memecahkan permasalahan melalui pemberian materi belajar oleh guru secara berkelompok. Guru mampu menguasai kelas dengan sangat baik dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa, 3) Hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN Tonjong 2 pada prates siklus I mempunyai nilai rata-rata kelas 67,50 dan nilai post tes 61,75. Pada siklus II nila rata-rata prates siswa 70,00 dan meningkat pada post tes menjadi 73,00. Selanjutnya pada siklus III nilai prates siswa yaitu 77,25 dan menngkat pada nilai post tes menjadi 85,25. Berdasarkan keadaan tersebut terbukti bahwa metode belajar portofolio mampu meningkatkan hasil belajar sisw

PEMILU SEBAGAI SARANA DEMOKRASI

Ciri utama sebuah sistem politik yang demokratis adalah kekuasaannya yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Sedangkan aktualisasi kedaulatan rakyat dapat diamati sejauhmana lembaga-lembaga politik seperti partai politik dan pemilu berfungsi secara optimal. Mengapa ? Partai adalah representasi dari pluralitas aspirasi dan kepentingan dalam masyarakat, sementara pemilu adalah wahana di mana kedaulatan rakyat dioperasikan oleh partai. Melalui pemilu itu lah kemudian dibentuk pemerintaha

ANCAMAN OLIGARKI PARTAI DALAM PEMILU

Political parties is an im because a balance of executive power through his representative in parliament representatives portant part of the political life of society, in the context of building democracy, the role of political parties in Indonesia occupies a strategic position. This paper attempts to review the party's role in the administration of elections in Indonesia

HUBUNGAN SIPIL-MILITER DALAM KONTEKS DEMOKRATISASI

Perdebatan mengenai hubungan sipil dan militer di Indonesia masih mengundang perdebatan serius. Pihak yang "anti" menyatakan bahwa keberadaan militer bertentangan dengan "pakem" demokrasi yang bersifat universal dan mengkhianati amanat Reformasi 1998. Sebaliknya pihak yang "pro" mengemukakan bahwa realitas politik masih belum memungkinkan untuk mengeluarkan mereka dari keterlibatan secara langsung dalam persoalan-persoalan politik Gencarnya gugatan tidak membuat TNI berdiam diri. Meskipun di dalam tubuh TNI sendiri terkesan masih terdapat perdebatan menyangkut keberadaan doktrin Dwifungsinya, berbagai langkah positif mulai dilakukan. Seminar tentang "Peran ABRI Abad XXI" yang diselenggarakan di Bandung pada 22-24 September 1998, mengisyaratkan bahwa TNI mulai menyadari perlunya reposisi dan redefinisi peran politiknya, terutama yang menyangkut hubungan sipil-militer Untuk menjalin “hubungan” yang lebih baik di masa depan TNI telah melakukan berbagai langkah, antara lain pengurangan jatah kursi di DPR/MPR serta memberlakukan peraturan kewajiban melepaskan simbol kemiliteran apabila anggota militer menjadi pejabat di birokrat sipil atau mengikatkan diri pada partai politik. Sementara itu, perubahan paradigma semakin diperkuat oleh berbagai kebijakan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang berupaya mengembalikan fungsi profesional TNI pada tugas pertahanan negara. Apakah ini sudah menjadi jaminan bahwa militer tidak akan kembali lagi ke “pentas” politik